Bangun 2.500 Km Tol Baru, Berat Pak Jokowi!
06 November 2019 14:38
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi menargetkan akan menambah 2.500 Km jaringan tol baru hingga lima tahun ke depan.
Estimasi biaya investasi yang dibutuhkan untuk proyek tersebut mencapai Rp 250-375 triliun. Rencananya pemerintah akan menggunakan pembiayaan dari investasi bahan usaha maupun dari Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Artinya partisipasi swasta punya peran penting dalam proyek pembangunan jalan tol lima tahun ke depan.
Sialnya, skema KPBU ini pada periode pertama Presiden Jokowi, tak signifikan turut serta pembangunan tol. Dari target skema KPBU untuk tol sebesar Rp 500 triliun untuk pembangunan tol pada periode 2015-2019, realisasinya sangat minim. Pembangunan tol masih didominasi oleh BUMN.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko D Heripoerwanto, mengaku realisasinya hanya 28%. Jumlah tersebut setara dengan Rp 142 triliun.
"Realisasi PPP (public private partnership) di PUPR 5 tahun kemarin masih rendah," ungkap Eko, Rabu (6/11)
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa, menilai bahwa terdapat sejumlah kendala yang membuat keterlibatan swasta belum terlalu masif dalam membangun tol.
"Banyak kendala, yang terjadi adalah pengusaha tol pada saat membuat proyeksi atau perencanaan LHR (lalu lintas harian rata-rata), selalu meleset," ungkapnya akhir Oktober lalu.
Untuk itu, butuh iklim investasi yang kondusif agar investor swasta bisa berpartisipasi maksimal, apalagi peran BUMN konstruksi punya batas, termasuk soal sumber pendanaan. OJK mewanti-wanti batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk para BUMN ditetapkan sebesar 30% dan sudah hampir mentok. OJK mengingatkan BMPK bank-bank BUMN sudah terlalu tinggi. Ia menyarankan agar fund-fund raising dilakukan melalui sektor swasta.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Agita Widjayanto menjelaskan pemerintah memang sedang terus memperbaiki iklim investasi di jalan tol agar peran swasta lebih menonjol di proyek-proyek tol. Apalagi, beberapa tahun terakhir, investor swasta terutama dari asing sudah ada yang hengkang antara lain Thiess dari Australia dan PLUS Expressways Berhad.
Ia bilang bisnis jalan tol butuh komitmen jangka panjang sehingga butuh kepastian investasi. Sehingga sejak awal pemerintah memberikan kesempatan pada perusahaan jalan tol untuk menyesuaikan tarif tol setiap dua tahun sekali.
"Untuk itu soal kenaikan tarif seolah jadi wah, padahal kalau tak naik tarif bagaimana mengembalikan investasi? Bukan kenaikan, tapi menyesuaikan nilai investasi," kata Agita kepada CNBC Indonesia, Rabu (6/11)
Saat ini kata dia ada 9 holding perusahaan investor dan operator tol di Indonesia, umumnya pemain lokal. Jumlah ini masih sedikit, karena untuk berinvestasi di tol butuh investasi besar di awal dan masa pengembalian modal yang panjang, tentunya masa berdarah-darah alias belum balik modal hingga 10 tahun.
"Butuh perusahaan yang napas panjang, bisa bermain di jalan tol," katanya.
Saat ini pemerintah sedang membuka lelang ruas tol baru, antara lain ruas Balikpapan-Penajam Paser Utara dan Jogja-Solo.
Sampai akhir 2019, ada 2.200 Km tol di Indonesia yang beroperasi, dengan tambahan 2.500 Km maka ditargetkan ada 4.700 Km tol yang akan beroperasi pada 2024. Bila dihitung hingga 2014 baru ada 780 Km tol, maka selama periode 2014-2019 ada sekitar 1.500 Km yang sudah dibangun.
(hoi/hoi)
Estimasi biaya investasi yang dibutuhkan untuk proyek tersebut mencapai Rp 250-375 triliun. Rencananya pemerintah akan menggunakan pembiayaan dari investasi bahan usaha maupun dari Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Artinya partisipasi swasta punya peran penting dalam proyek pembangunan jalan tol lima tahun ke depan.
Sialnya, skema KPBU ini pada periode pertama Presiden Jokowi, tak signifikan turut serta pembangunan tol. Dari target skema KPBU untuk tol sebesar Rp 500 triliun untuk pembangunan tol pada periode 2015-2019, realisasinya sangat minim. Pembangunan tol masih didominasi oleh BUMN.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko D Heripoerwanto, mengaku realisasinya hanya 28%. Jumlah tersebut setara dengan Rp 142 triliun.
"Realisasi PPP (public private partnership) di PUPR 5 tahun kemarin masih rendah," ungkap Eko, Rabu (6/11)
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa, menilai bahwa terdapat sejumlah kendala yang membuat keterlibatan swasta belum terlalu masif dalam membangun tol.
"Banyak kendala, yang terjadi adalah pengusaha tol pada saat membuat proyeksi atau perencanaan LHR (lalu lintas harian rata-rata), selalu meleset," ungkapnya akhir Oktober lalu.
Untuk itu, butuh iklim investasi yang kondusif agar investor swasta bisa berpartisipasi maksimal, apalagi peran BUMN konstruksi punya batas, termasuk soal sumber pendanaan. OJK mewanti-wanti batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk para BUMN ditetapkan sebesar 30% dan sudah hampir mentok. OJK mengingatkan BMPK bank-bank BUMN sudah terlalu tinggi. Ia menyarankan agar fund-fund raising dilakukan melalui sektor swasta.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Agita Widjayanto menjelaskan pemerintah memang sedang terus memperbaiki iklim investasi di jalan tol agar peran swasta lebih menonjol di proyek-proyek tol. Apalagi, beberapa tahun terakhir, investor swasta terutama dari asing sudah ada yang hengkang antara lain Thiess dari Australia dan PLUS Expressways Berhad.
Ia bilang bisnis jalan tol butuh komitmen jangka panjang sehingga butuh kepastian investasi. Sehingga sejak awal pemerintah memberikan kesempatan pada perusahaan jalan tol untuk menyesuaikan tarif tol setiap dua tahun sekali.
"Untuk itu soal kenaikan tarif seolah jadi wah, padahal kalau tak naik tarif bagaimana mengembalikan investasi? Bukan kenaikan, tapi menyesuaikan nilai investasi," kata Agita kepada CNBC Indonesia, Rabu (6/11)
Saat ini kata dia ada 9 holding perusahaan investor dan operator tol di Indonesia, umumnya pemain lokal. Jumlah ini masih sedikit, karena untuk berinvestasi di tol butuh investasi besar di awal dan masa pengembalian modal yang panjang, tentunya masa berdarah-darah alias belum balik modal hingga 10 tahun.
"Butuh perusahaan yang napas panjang, bisa bermain di jalan tol," katanya.
Saat ini pemerintah sedang membuka lelang ruas tol baru, antara lain ruas Balikpapan-Penajam Paser Utara dan Jogja-Solo.
Sampai akhir 2019, ada 2.200 Km tol di Indonesia yang beroperasi, dengan tambahan 2.500 Km maka ditargetkan ada 4.700 Km tol yang akan beroperasi pada 2024. Bila dihitung hingga 2014 baru ada 780 Km tol, maka selama periode 2014-2019 ada sekitar 1.500 Km yang sudah dibangun.
(hoi/hoi)
