Selamat Bertugas Dirjen Pajak Baru, PR Berat Menantimu!
Tirta Citradi, CNBC Indonesia
02 November 2019 10:25
Realisasi penerimaan pajak yang meleset dari target menyebabkan defisit APBN menjadi melebar. Tercatat defisit APBN pada 2018 mencapai lebih dari 2%. Ditambah penerimaan negara terbesar masih bersumber dari pajak. Lebih dari 70% penerimaan negara ditopang oleh penerimaan pajak.
Tentu ini jadi PR besar untuk Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak sekarang ini. Tantangan yang dihadapi oleh Dirjen Pajak baru ini tentunya adalah mengambil kebijakan perpajakan yang pro growth.
Untuk mengambil langkah tersebut, perlu adanya kejelasan aturan dan yang terpenting adalah konsistensi kebijakan. Kejelasan aturan dan konsistensi tersebut diperlukan terutama dalam mengambil kebijakan insentif pajak yang sudah dilakukan sebelumnya.
Saat ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Pajak sedang merancang Undang – Undang (UU) perpajakan yang mengamandemen beberapa UU sekaligus atau yang dikenal dengan omnibus law.
Kebijakan perpajakan yang baru ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendorong kepatuhan suka rela wajib pajak.
Salah satu hukum perpajakan yang menjadi sorotan adalah insentif pajak yang diberikan untuk peningkatan pendanaan investasi.
Peningkatan pendanaan investasi dilakukan dengan pengaturan tarif PPh, yaitu dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara bertahap dari 25% menjadi 22% di Tahun Pajak 2021 dan Tahun Pajak 2022 serta menjadi 20% mulai Tahun Pajak 2023.
Masih ada beberapa aturan pajak lain yang ada di draft omnibus law tersebut. Namun, sekali lagi untuk urusan perpajakan ini yang terpenting adalah mengambil kebijakan yang pro growth dengan jelas dan konsisten agar dampaknya lebih terasa untuk perekonomian Indonesia.
TIM RISET CNBC INDONESIA (twg/twg)
Tentu ini jadi PR besar untuk Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak sekarang ini. Tantangan yang dihadapi oleh Dirjen Pajak baru ini tentunya adalah mengambil kebijakan perpajakan yang pro growth.
Untuk mengambil langkah tersebut, perlu adanya kejelasan aturan dan yang terpenting adalah konsistensi kebijakan. Kejelasan aturan dan konsistensi tersebut diperlukan terutama dalam mengambil kebijakan insentif pajak yang sudah dilakukan sebelumnya.
Saat ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Pajak sedang merancang Undang – Undang (UU) perpajakan yang mengamandemen beberapa UU sekaligus atau yang dikenal dengan omnibus law.
Kebijakan perpajakan yang baru ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendorong kepatuhan suka rela wajib pajak.
Salah satu hukum perpajakan yang menjadi sorotan adalah insentif pajak yang diberikan untuk peningkatan pendanaan investasi.
Peningkatan pendanaan investasi dilakukan dengan pengaturan tarif PPh, yaitu dengan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara bertahap dari 25% menjadi 22% di Tahun Pajak 2021 dan Tahun Pajak 2022 serta menjadi 20% mulai Tahun Pajak 2023.
Masih ada beberapa aturan pajak lain yang ada di draft omnibus law tersebut. Namun, sekali lagi untuk urusan perpajakan ini yang terpenting adalah mengambil kebijakan yang pro growth dengan jelas dan konsisten agar dampaknya lebih terasa untuk perekonomian Indonesia.
TIM RISET CNBC INDONESIA (twg/twg)
Pages
Most Popular