Usai Kejar 'Data Mafia' ke BPS, Mentan Sowan ke BPN
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
31 October 2019 12:56
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menyambut kedatangan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk menuntaskan masalah data pertanian nasional, Kamis (31/10/2019).
Sehari sebelumnya, Mentan Limpo bertemu kepala BPS Suhariyanto di kantor BPS, mencari tahu soal ketidaksinkronan data pertanian termasuk soal dugaan adanya 'data mafia' yang pernah diungkap oleh mantan Mentan Amran Sulaiman. BPS sudah membantah soal adanya dugaan 'data mafia'.
Hari ini, usai pertemuan Yasin Limpo dan Sofyan Djalil, keduanya ingin menyamakan persepsi dan data lahan baku sawah. Selama ini, terjadi perbedaan data antara Kementerian Pertanian era Mentan 2014-2019 Amran Sulaiman dan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Beberapa waktu lalu, ada perbedaan data yang telah di-publish dengan perspektif Kementerian Pertanian. Seperti diketahui data itu memang data di-publish 2018 dengan subjek verifikasi di lapangan sekarang kita sudah verifikasi sudah 20 provinsi penghasil beras utama, sudah diverifikasi dan kita sudah ada data yang sepakati bersama BPS, BIG, Kementerian Pertanian dan ATR/BPN," kata Sofyan di kantornya.
BPS dengan metodologi Kerangka Sampel Area (KSA) merilis luas lahan baku sawah 2018 seluas 7,1 juta hektare. Menurut Sofyan, data koreksi luas lahan baku sawah akan dirilis pada awal Desember tahun ini.
"Mudah-mudahan satu Desember bisa kita keluarkan data koreksi dari data yang sudah di-publish sebelumnya," kata Sofyan.
Sementara Syahrul menegaskan data yang dipakai Kementan berpedoman pada data BPS.
"Sesuai perintah menteri ATR, kita sudah bisa umumkan dan beliau tanda tangan, kalau begitu data yang di tandatangani menteri ATR itulah yang kita pakai, yang menjadi keluaran UU yang bisa dipedomani data BPS, itu dipakai oleh negara. Mentan nggak punya data yang lain selain itu," kata Syahrul.
Ini merupakan kunjungan lanjutan Syahrul. Dua hari lalu, dia menyambangi kantor BPS untuk membahas hal serupa bersama kepala BPS Kecuk Suhariyanto. Setelah Kementerian ATR/BPN, Syahrul rencananya akan melakukan kunjungan ke Kementerian Perdagangan.
Isu perbedaan data pertanian sudah berlangsung menahun antara Kementan dan BPS, padahal data menjadi basis penting dalam menentukan keputusan. Tidak semata menyangkut alokasi pupuk subsidi, data pertanian juga mempengaruhi kebijakan penentuan tata niaga dan impor di sektor perdagangan.
(hoi/hoi) Next Article Jokowi Sempat 'Ngamuk' Soal Pupuk, Mentan Komentar Begini
Sehari sebelumnya, Mentan Limpo bertemu kepala BPS Suhariyanto di kantor BPS, mencari tahu soal ketidaksinkronan data pertanian termasuk soal dugaan adanya 'data mafia' yang pernah diungkap oleh mantan Mentan Amran Sulaiman. BPS sudah membantah soal adanya dugaan 'data mafia'.
"Beberapa waktu lalu, ada perbedaan data yang telah di-publish dengan perspektif Kementerian Pertanian. Seperti diketahui data itu memang data di-publish 2018 dengan subjek verifikasi di lapangan sekarang kita sudah verifikasi sudah 20 provinsi penghasil beras utama, sudah diverifikasi dan kita sudah ada data yang sepakati bersama BPS, BIG, Kementerian Pertanian dan ATR/BPN," kata Sofyan di kantornya.
BPS dengan metodologi Kerangka Sampel Area (KSA) merilis luas lahan baku sawah 2018 seluas 7,1 juta hektare. Menurut Sofyan, data koreksi luas lahan baku sawah akan dirilis pada awal Desember tahun ini.
"Mudah-mudahan satu Desember bisa kita keluarkan data koreksi dari data yang sudah di-publish sebelumnya," kata Sofyan.
Sementara Syahrul menegaskan data yang dipakai Kementan berpedoman pada data BPS.
"Sesuai perintah menteri ATR, kita sudah bisa umumkan dan beliau tanda tangan, kalau begitu data yang di tandatangani menteri ATR itulah yang kita pakai, yang menjadi keluaran UU yang bisa dipedomani data BPS, itu dipakai oleh negara. Mentan nggak punya data yang lain selain itu," kata Syahrul.
Ini merupakan kunjungan lanjutan Syahrul. Dua hari lalu, dia menyambangi kantor BPS untuk membahas hal serupa bersama kepala BPS Kecuk Suhariyanto. Setelah Kementerian ATR/BPN, Syahrul rencananya akan melakukan kunjungan ke Kementerian Perdagangan.
Isu perbedaan data pertanian sudah berlangsung menahun antara Kementan dan BPS, padahal data menjadi basis penting dalam menentukan keputusan. Tidak semata menyangkut alokasi pupuk subsidi, data pertanian juga mempengaruhi kebijakan penentuan tata niaga dan impor di sektor perdagangan.
(hoi/hoi) Next Article Jokowi Sempat 'Ngamuk' Soal Pupuk, Mentan Komentar Begini
Most Popular