Jurus Keliling Mentan Limpo Bereskan Sengkarut Data Pertanian
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
29 October 2019 19:17
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo bakal menyambangi Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan data pertanian. Selama ini sering terjadi perbedaan data kementerian pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hari ini, mantan gubernur Sulsel ini sudah sowan ke BPS untuk mencari solusi.
Selanjutnya, Syahrul akan bertemu Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil. Rencananya pada Kamis pekan ini. Di sana, Syahrul akan mencari tahu definisi ATR dalam merumuskan data.
"Saya akan datangi Menteri ATR untuk duduk sama-sama lebih banyak mungkin definisi yang mereka pakai, melihat lahan baku sawah, dan seperti apa Kementan dan staf pertanian punya definisi untuk mengukur lahan pertanian yang ada, khususnya sawah itu," kata Syahrul di kantor BPS, Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Mengenai definisi yang dimaksud, Syahrul mencontohkan sawah yang dahulu ditanam padi kini berganti tembakau. Upaya satu data diusahakan Syahrul setelah sebelumnya terjadi polemik perbedaan data pertanian antara Kementan dan BPS.
"Di kita walaupun tanamannya sudah bukan padi, tetapi tembakau, tetapi lahan dasarnya lahan sawah. Tidak boleh dicatat sudah keluar dari sawah," katanya.
"Lahan baku tetap kuta gunakan sebagai lahan baku data karena besok-besok bisa saja kembali beralih ke padi. Kalau kita hilangkan sekarang yang bersoal nanti petani," tambahnya.
Selain BPS dan Kementerian ATR, Mentan Limpo juga berencana bertemu menteri perdagangan. Sektor perdagangan juga penting dalam hal data karena menyangkut kebijakan penentuan tata niaga dan impor.
"Ini penting, kalau kita tidak satu dalam melihat basic data yang ada bagaimana kita bisa mengantisipasi pada semua kepentingan yang dibutuhkan. Data jelek menghasilkan hasil yang jelek juga," kata Syahrul.
Mentan Limpo berharap tidak ada lagi data berbeda antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS). "Satu data itu harus BPS, tidak boleh data Kementan, ATR. Itulah di mana BPS harus jadi leading," kata Syahrul.
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini menargetkan penyesuaian data pertanian di Kementeriannya dapat tuntas dalam 100 hari. Fokus utama adalah data padi, setelah itu menyusul pada sektor lainnya.
Sementara itu, Kepala BPS Suharyanto menyambut baik keputusan Syahrul soal penyelarasan data. Untuk luas baku sawah, BPS akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, BIG, Lapan, dan BPPT.
"Memang disampaikan Pak Menteri tadi belum sempurna masih ada peta-peta yang berwarna merah kecil sekali, yang Pak Menteri dan kita bersepakat untuk menyelesaikan," kata Suharyanto.
"Nanti kalau itu sudah jadi, Pak Menteri ATR akan mengeluarkan SK baru, yang nanti saya akan duduk dengan Pak Mentan dan Pak Menteri ATR, intinya kita menyatukan kekuatan saling mengisi, supaya menyatukan data sehingga kebijakan tepat," ucapnya.
(hoi/hoi) Next Article Amran Sebut Ada Mafia, Mentan Limpo: Mana Itu Mafia?
Selanjutnya, Syahrul akan bertemu Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil. Rencananya pada Kamis pekan ini. Di sana, Syahrul akan mencari tahu definisi ATR dalam merumuskan data.
"Saya akan datangi Menteri ATR untuk duduk sama-sama lebih banyak mungkin definisi yang mereka pakai, melihat lahan baku sawah, dan seperti apa Kementan dan staf pertanian punya definisi untuk mengukur lahan pertanian yang ada, khususnya sawah itu," kata Syahrul di kantor BPS, Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Mengenai definisi yang dimaksud, Syahrul mencontohkan sawah yang dahulu ditanam padi kini berganti tembakau. Upaya satu data diusahakan Syahrul setelah sebelumnya terjadi polemik perbedaan data pertanian antara Kementan dan BPS.
"Di kita walaupun tanamannya sudah bukan padi, tetapi tembakau, tetapi lahan dasarnya lahan sawah. Tidak boleh dicatat sudah keluar dari sawah," katanya.
"Lahan baku tetap kuta gunakan sebagai lahan baku data karena besok-besok bisa saja kembali beralih ke padi. Kalau kita hilangkan sekarang yang bersoal nanti petani," tambahnya.
Selain BPS dan Kementerian ATR, Mentan Limpo juga berencana bertemu menteri perdagangan. Sektor perdagangan juga penting dalam hal data karena menyangkut kebijakan penentuan tata niaga dan impor.
"Ini penting, kalau kita tidak satu dalam melihat basic data yang ada bagaimana kita bisa mengantisipasi pada semua kepentingan yang dibutuhkan. Data jelek menghasilkan hasil yang jelek juga," kata Syahrul.
Mentan Limpo berharap tidak ada lagi data berbeda antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS). "Satu data itu harus BPS, tidak boleh data Kementan, ATR. Itulah di mana BPS harus jadi leading," kata Syahrul.
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini menargetkan penyesuaian data pertanian di Kementeriannya dapat tuntas dalam 100 hari. Fokus utama adalah data padi, setelah itu menyusul pada sektor lainnya.
Sementara itu, Kepala BPS Suharyanto menyambut baik keputusan Syahrul soal penyelarasan data. Untuk luas baku sawah, BPS akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, BIG, Lapan, dan BPPT.
"Memang disampaikan Pak Menteri tadi belum sempurna masih ada peta-peta yang berwarna merah kecil sekali, yang Pak Menteri dan kita bersepakat untuk menyelesaikan," kata Suharyanto.
"Nanti kalau itu sudah jadi, Pak Menteri ATR akan mengeluarkan SK baru, yang nanti saya akan duduk dengan Pak Mentan dan Pak Menteri ATR, intinya kita menyatukan kekuatan saling mengisi, supaya menyatukan data sehingga kebijakan tepat," ucapnya.
(hoi/hoi) Next Article Amran Sebut Ada Mafia, Mentan Limpo: Mana Itu Mafia?
Most Popular