Mentan Limpo Sowan ke BPS, Bagaimana dengan 'Data Mafia'?

Efrem Siregar, CNBC Indonesia
29 October 2019 18:04
Isu 'data mafia' menguap
Foto: Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo (CNBC Indonesia/ Efrem Siregar)
Jakarta, CNBC Indonesia - Isu 'data mafia' sempat mencuat yang disebut oleh mantan menteri pertanian Amran Sulaiman. Di sisi lain, persoalan data pertanian antara BPS dan Kementan sering berselisih dan sempat jadi isu yang menahun.

"Kita udah enggak bahas yang seperti itu (data mafia). Yang kita bahas akurasinya seperti apa. Sehingga perencanaan ke depan bisa tepat," kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di kantor BPS, Selasa (29/10) saat ditanya soal 'data mafia'.



Yasin Limpo mengatakan BPS dan Kementan, merupakan satu kesatuan dalam rangka mengurus data sektor pertanian. Ia bilang BPS tidak boleh berbeda sedikitpun bahkan harus saling menunjang untuk menemukan data yang akurat, karena hanya dengan akurasi data yang baik maka semua kegiatan dan program bisa berjalan dengan baik.



"Oleh karena itu mulai hari ini saya yakin penyesuaian data kita yang ada kemungkinan terjadinya perbedaan bisa terselesaikan dan seperti janji saya 100 hari saya kerja Insya Allah semua akan rampung dan saya bahagia hari ini," kata Yasin.

Ia mengatakan akan upaya saling mendukung antara Kementan dan BPS agar tak terjadi perbedaan data pertanian yang signifikan dengan melakukan upaya saling klarifikasi. Yasin menegaskan BPS arus menjadi pusat data nasional termasuk sektor pertanian.

Mentan Yasin Limpo mencontohkan soal perhitungan produktivitas pertanian dengan teknik ubinan yang selama ini dilakukan sendiri-sendiri, setelah ini bisa dilakukan bersama-sama antara BPS, Kementerian Tata Ruang dan Agraria.

"Definisi terhadap sawah misalnya, sawah itu kalau ditanami tembakau masih sawah kan namanya. Itu definisi itu dilakukan penyesuaian di pertanian apapun tanaman di dalamnya lahan itu lahan baku sawah, itu tercatat oleh kita," katanya.



Yasin juga menegaskan bahwa Kementerian Pertanian harus ikut BPS. "Karena yang kita putuskan itu rakyat oleh negara 260 juta orang itu harus kita pastikan datanya akurat," katanya

"Yang jelas mulai hari ini saya tidak bisa jalan tanpa BPS," kata Yasin Limpo.
(hoi/hoi) Next Article Mentan Limpo ke Para PNS: 6 Bulan Tak Boleh Tidur Nyenyak!

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular