DPR Gelar Paripurna Penetapan Anggota Alat Kelengkapan Dewan

News - Redaksi, CNBC Indonesia
29 October 2019 10:44
Paripurna juga akan menetapkan mitra kerja komisi-komisi.
Jakarta, CNBC IndonesiaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menggelar rapat paripurna di masa persidangan I tahun 2019-2020 di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019) pukul 14.00 WIB.

Terdapat dua agenda dalam rapat paripurna, yaitu penetapan nama-nama anggota fraksi-fraksi dalam alat kelengkapan dewan. Selain itu, paripurna juga mengagendakan penetapan mitra kerja komisi-komisi dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin sempat mengungkapkan agenda rapat paripurna tersebut.


"Tentu besok (paripurna) kita lakukan sesuai jadwal. Setelah itu langsung penetapan anggota dan komisi serta AKD," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019), seperti dilansir detik.com.

Sebelumnya, DPR sudah menetapkan komposisi fraksi di tiap AKD. Selain pimpinan dan 11 komisi, AKD terdiri atas Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan Panitia Khusus (Pansus).

Dalam rilisnya hari ini, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan setiap kementerian hanya akan bermitra dengan satu komisi di DPR RI pada periode 2019-2024. Hal itu merupakan hasil penyederhanaan hubungan antara kementerian dengan komisi-komisi di DPR.

"Kami berhasil menyusun satu kementerian bermitra dengan satu komisi sehingga nantinya komisi lebih fokus melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian," ujar Puan dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (29/10/2019), seperti dikutip hari ini.



Pada periode DPR RI sebelumnya, ada satu kementerian yang bermitra dengan lebih dari satu komisi di DPR RI. Puan memberi contoh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang pada periode sebelumnya memiliki dua mitra di DPR RI, yakni Komisi IV dan VII.

Menurutnya, KLHK yang memiliki dua mitra komisi di DPR RI kala itu tidak efektif. Koordinasi menjadi tidak optimal satu sama lain.

"Sehingga sering lempar tanggung jawab, butuh energi dan waktu untuk koordinasi. Pada periode kali ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya dibahas di Komisi IV," kata Puan.

Politikus PDIP itu berharap DPR dapat memaksimalkan fungsi pengawasan di periode mendatang setelah dilakukan penyederhanaan mitra kementerian tersebut.

(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading