Kantor Anies Bakal Digeruduk Buruh yang Tolak UMP 2020
Suhendra, CNBC Indonesia
28 October 2019 15:55
Jakarta, CNBC Indonesia - Serikat buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Balaikota, DKI Jakarta. Mereka mendesak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 di DKI Jakarta
"Besok (Selasa/29/10) aksi buruh di Balaikota DKI," kata Ketua KSPI Said Iqbal kepada CNBC Indonesia, Senin (28/10)
Iqbal mengatakan sekitar jam 10, massa buruh sekitar seribu orang akan di Balaikota di DKI Jakarta. Isu aksi yang mereka suarakan adalah tolak PP No 78 tentang pengupahan dan mendesak kenaikan UMP di DKI Jakarta 2020 berkisar 10-15% atau berbeda dengan ketetapan pemerintah pusat yang hanya 8,51%.
Diketahui, jika mengikuti SE Kemenaker nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019, persentase kenaikan UMP sebesar 8,51%. Sehingga, UMP DKI dari Rp 3,9 juta menjadi Rp 4,2 juta.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut akan mengumumkan keputusan UMP sesegera mungkin. Namun, kemungkinan Pemprov akan sesuai dengan SE Kemenaker. Pemprov DKI memang belum menetapkan UMP setidaknya hingga Senin (28/10). Penetapan UMP serempak sesuai ketentuan adalah 1 November.
"Jadi arahnya kita akan sesuai dengan keputusan pemerintah, belum final ini, tapi arahnya begitu, seperti juga tahun lalu. Tapi bedanya kita nanti akan pastikan perluasan manfaat sehingga pekerja yang mendapatkan manfaat program lebih banyak lagi," kata Anies.
(hoi/hoi) Next Article Bos Buruh Tak Rela Aturan Upah Minimum 2022 Dirombak Total!
"Besok (Selasa/29/10) aksi buruh di Balaikota DKI," kata Ketua KSPI Said Iqbal kepada CNBC Indonesia, Senin (28/10)
Iqbal mengatakan sekitar jam 10, massa buruh sekitar seribu orang akan di Balaikota di DKI Jakarta. Isu aksi yang mereka suarakan adalah tolak PP No 78 tentang pengupahan dan mendesak kenaikan UMP di DKI Jakarta 2020 berkisar 10-15% atau berbeda dengan ketetapan pemerintah pusat yang hanya 8,51%.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut akan mengumumkan keputusan UMP sesegera mungkin. Namun, kemungkinan Pemprov akan sesuai dengan SE Kemenaker. Pemprov DKI memang belum menetapkan UMP setidaknya hingga Senin (28/10). Penetapan UMP serempak sesuai ketentuan adalah 1 November.
"Jadi arahnya kita akan sesuai dengan keputusan pemerintah, belum final ini, tapi arahnya begitu, seperti juga tahun lalu. Tapi bedanya kita nanti akan pastikan perluasan manfaat sehingga pekerja yang mendapatkan manfaat program lebih banyak lagi," kata Anies.
(hoi/hoi) Next Article Bos Buruh Tak Rela Aturan Upah Minimum 2022 Dirombak Total!
Most Popular