Prabowo Dapat Anggaran Terbesar Rp 131,2 T, BPK Pantau Ketat
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
24 October 2019 15:58
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal menyoroti kementerian maupun lembaga negara yang memiliki porsi anggaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan kementerian maupun lembaga negara yang akan disoroti berasal dari enam kementerian dan satu lembaga negara.
"Pada saat kita bicara risiko, entitas-entitas berisiko yang tinggi adalah yang menggunakan dana besar. Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kepolisian RI," ujar Agung usai mengucap sumpah jabatan di gedung Mahkamah Agung, Kamis (24/10/2019).
Oleh karena itu, BPK berencana bakal melakukan pemeriksaan secara bertahap dan berlapis. Perinciannya ada pemeriksaan laporan keuangan dan ada pemeriksaan secara imperim.
"Pergantian pimpinan puncak ada rumusnya accountibility is tune from the top. Jadi pimpinan satu entitas itu sangat menentukan bagaimana kebijakan menentukan akuntabilitasnya," jelasnya.
Untuk diketahui pada tahun anggaran 2020, Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto mendapatkan anggaran terbesar, yakni mencapai Rp 131,2 trilun.
Disusul kemudian Kementerian PUPR mendapat sebesar Rp 120,2 triliun. Kemudian anggaran untuk Polri sebesar Rp 104,7 triliun. Ada pula Kementerian Perhubungan Rp 43,1 triliun dan Kementerian Keuangan sebesar Rp 37,2 triliun.
(miq/miq) Next Article Prabowo Belum Sertijab, Ini Penjelasan Sekjen Kemenhan
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan kementerian maupun lembaga negara yang akan disoroti berasal dari enam kementerian dan satu lembaga negara.
"Pada saat kita bicara risiko, entitas-entitas berisiko yang tinggi adalah yang menggunakan dana besar. Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kepolisian RI," ujar Agung usai mengucap sumpah jabatan di gedung Mahkamah Agung, Kamis (24/10/2019).
"Pergantian pimpinan puncak ada rumusnya accountibility is tune from the top. Jadi pimpinan satu entitas itu sangat menentukan bagaimana kebijakan menentukan akuntabilitasnya," jelasnya.
Untuk diketahui pada tahun anggaran 2020, Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto mendapatkan anggaran terbesar, yakni mencapai Rp 131,2 trilun.
Disusul kemudian Kementerian PUPR mendapat sebesar Rp 120,2 triliun. Kemudian anggaran untuk Polri sebesar Rp 104,7 triliun. Ada pula Kementerian Perhubungan Rp 43,1 triliun dan Kementerian Keuangan sebesar Rp 37,2 triliun.
(miq/miq) Next Article Prabowo Belum Sertijab, Ini Penjelasan Sekjen Kemenhan
Most Popular