Parpol Koalisi Minta Jabatan Wamen, Moeldoko: Lagi Dihitung
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
24 October 2019 12:54
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo telah melantik menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10/2019). Sidang kabinet paripurna pertama pun telah digelar di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Kendati demikian, masih ada keluhan yang disampaikan sejumlah pihak perihal komposisi kabinet. Salah satunya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui sang sekretaris jenderal Arsul Sani.
Dilansir detik.com, Arsul menilai satu kursi menteri untuk PPP tidaklah sepadan dengan perjuangan keras partai berlambang ka'bah memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilres 2019 lalu. Ditambah lagi fakta bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya yang notabene merupakan lawan Jokowi-Ma'ruf malah mendapat dua kursi menteri.
Sekadar gambaran, satu kursi menteri untuk PPP dalam Kabinet Indonesia Maju tercatat atas nama Suharso Monoarfa yang menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Sedangkan Gerindra mengisi dua jabatan menteri, yaitu Menteri Pertahanan atas nama Prabowo Subianto dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diisi Edhy Prabowo.
Oleh karena itu, Arsul berharap ada jabatan tambahan bagi kader PPP. Hal itu diharapkan menjadi kompensasi atas perjuangan PPP.
"Kita kan tidak tahu Pak Jokowi misalnya ada pikiran untuk, katakanlah, di beberapa kementerian ada posisi wamen, masa sih dia nggak ingat PPP. Gitu lho. Untuk nambahin gitu lho. Kan juga ada posisi-posisi jabatan publik yang lain, seperti kepala badan atau jabatan lain yang selama ini juga banyak diisi dari parpol. Masa Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf nggak ingat PPP? Nggak akan lupalah, kita percaya itu," ucapnya.
Ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan jabatan wamen masih dalam pembahasan di sidang kabinet paripurna pertama hari ini.
"Lagi dihitung-hitung. Bukan jumlahnya tapi ngitung asalnya dari mana untuk buat keseimbangan. Masih dibicarakan," ujar Moeldoko.
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia itu pun belum dapat menjawab kementerian mana yang akan memiliki wakil menteri. Pun apakah jumlah wamen akan lebih banyak ketimbang periode perdana pemerintahan Jokowi.
"Yah itu makanya lagi dihitung," kata Moeldoko.
Seperti diketahui, jabatan wamen bukan sesuatu yang asing bagi pemerintahan Jokowi. Pada era Jokowi-JK, terdapat tiga wamen yang membantu roda pemerintahan, yaitu Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.
Selepas serah terima jabatan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019), Menteri BUMN Erick Thohir berharap ada posisi wamen di kementerian. Ia bahkan telah mengusulkan satu nama, yaitu Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmojo yang akrab disapa dengan Tiko.
"Iya, salah satu kandidat yang saya rasa profesional dan lebih muda dari saya kan," ujar Erick.

Bos Mahaka Group itu pun menuturkan tidak menutup kemungkinan ada dua hingga tiga wamen di Kementerian BUMN. Ini mengingat jumlah BUMN yang harus ditangani berjumlah 142.
"Bahkan Pak Presiden bilang kalau perlu lima ya dikasih. Tapi kan kita lihatlah, kan di sini ada juga pak sesmen, deputi, udah ada tugasnya," kata Erick.
(miq/miq) Next Article Jokowi Terbitkan Perpres, Menteri PAN-RB Boleh Punya Wakil
Kendati demikian, masih ada keluhan yang disampaikan sejumlah pihak perihal komposisi kabinet. Salah satunya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui sang sekretaris jenderal Arsul Sani.
Dilansir detik.com, Arsul menilai satu kursi menteri untuk PPP tidaklah sepadan dengan perjuangan keras partai berlambang ka'bah memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilres 2019 lalu. Ditambah lagi fakta bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya yang notabene merupakan lawan Jokowi-Ma'ruf malah mendapat dua kursi menteri.
Oleh karena itu, Arsul berharap ada jabatan tambahan bagi kader PPP. Hal itu diharapkan menjadi kompensasi atas perjuangan PPP.
"Kita kan tidak tahu Pak Jokowi misalnya ada pikiran untuk, katakanlah, di beberapa kementerian ada posisi wamen, masa sih dia nggak ingat PPP. Gitu lho. Untuk nambahin gitu lho. Kan juga ada posisi-posisi jabatan publik yang lain, seperti kepala badan atau jabatan lain yang selama ini juga banyak diisi dari parpol. Masa Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf nggak ingat PPP? Nggak akan lupalah, kita percaya itu," ucapnya.
Ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan jabatan wamen masih dalam pembahasan di sidang kabinet paripurna pertama hari ini.
"Lagi dihitung-hitung. Bukan jumlahnya tapi ngitung asalnya dari mana untuk buat keseimbangan. Masih dibicarakan," ujar Moeldoko.
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia itu pun belum dapat menjawab kementerian mana yang akan memiliki wakil menteri. Pun apakah jumlah wamen akan lebih banyak ketimbang periode perdana pemerintahan Jokowi.
"Yah itu makanya lagi dihitung," kata Moeldoko.
 Foto: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (CNBC Indonesia/Tri Susilo) |
Seperti diketahui, jabatan wamen bukan sesuatu yang asing bagi pemerintahan Jokowi. Pada era Jokowi-JK, terdapat tiga wamen yang membantu roda pemerintahan, yaitu Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.
Selepas serah terima jabatan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019), Menteri BUMN Erick Thohir berharap ada posisi wamen di kementerian. Ia bahkan telah mengusulkan satu nama, yaitu Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmojo yang akrab disapa dengan Tiko.
"Iya, salah satu kandidat yang saya rasa profesional dan lebih muda dari saya kan," ujar Erick.

Bos Mahaka Group itu pun menuturkan tidak menutup kemungkinan ada dua hingga tiga wamen di Kementerian BUMN. Ini mengingat jumlah BUMN yang harus ditangani berjumlah 142.
"Bahkan Pak Presiden bilang kalau perlu lima ya dikasih. Tapi kan kita lihatlah, kan di sini ada juga pak sesmen, deputi, udah ada tugasnya," kata Erick.
(miq/miq) Next Article Jokowi Terbitkan Perpres, Menteri PAN-RB Boleh Punya Wakil
Most Popular