Jokowi Mau Pangkas Eselon 3&4, Begini Kata Bambang Brodjo

Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
20 October 2019 18:15
Bambang Brodjonegoro menilai rencana pemangkasan pejabat eselon di kementerian dan lembaga adalah langkah positif.
Foto: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di acara Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Properti 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC IndonesiaMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 2016-2019 Bambang Brodjonegoro (Bambroj) menilai rencana pemangkasan pejabat eselon di kementerian dan lembaga adalah langkah positif dalam menyederhanakan birokrasi, terutama dalam pengambilan keputusan.

"Ya menurut saya itu bagus. Artinya eselonnya dirampingkan, disederhanakan supaya enggak terlalu panjang rantai pengambilan keputusan ya," katanya usai menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung DPR/MPR, Minggu siang (20/10/2019).

Menteri Keuangan periode 2014-2016 ini juga menegaskan keputusan Jokowi tersebut sangat mungkin diterapkan dan berujung pada penyederhanaan proses dalam birokrasi.


"Ya kan berarti nanti selow semua proses. Mungkin, sangat mungkin [diterapkan]. Ya dalam waktu ini lah," tegasnya.

Dalam pidato usai mengucapkan sumpah jabatan, Jokowi akan serius menyederhanakan birokrasi di pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024. Salah satu yang akan dilakukan Jokowi adalah menyederhanakan kepangkatan eselon di kementerian dan lembaga.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja," tegas Jokowi.

Nantinya, eselon diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Jokowi juga meminta kepada para menteri, pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

Dalam pidatonya Jokowi mengatakan, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan secara besar-besaran.

"Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," tegasnya.


(tas/gus) Next Article Pemerintah Tawarkan Pengelolaan Aset Pemerintah di Jakarta

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular