Ingin Kuasai Blok Migas demi Nasionalisme? Tengok Venezuela!

Menurut BP Statistics, Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti 303 miliar barel, terbesar di dunia. Sebagai perbandingan, Indonesia hanya memiliki cadangan serupa hanya sebanyak 3,2 miliar barel. Padahal, luas wilayah Venezuela kurang 2% dari luas wilayah Nusantara.

Namun produksi migas mereka anjlok. BP Statistics melaporkan bahwa produksi minyak Venezuela mencapai 1,5 juta barel per hari (bph). Angka ini jauh di bawah rekor produksi tahunannya yang dicetak pada 1998 (3,5 juta bph).

Kok bisa? Nasionalisasi dan kealpaan berinvestasi di bidang riset dan teknologi penyebabnya. Pada 1998, Hugo Chavez naik ke tampuk kekuasaan dengan menyabet 63% suara yang masuk. Mayoritas pemilihnya adalah kaum menengah ke bawah, atau kaum Bolivar, yang tergiur dengan program reformasi sosial dan ekonomi yang dijanjikannya.

Setelah terpilih, negara harus menarik sumber pendapatan lebih banyak untuk membiayai program sosialis Chavez. Minyak pun dilirik. Maklum, emas hitam ini menyumbang 95% pendapatan devisa negara tersebut per tahun, dan hampir separuh dari penerimaan Venezuela.

Dus, dia “menasionalisasi” BUMN migas PDVSA dengan menendang mitra asing. Padahal, pada awalnya pemerintah Venezuela melalui BUMN migas tersebut menggandeng mitra luar negeri  mulai dari ExxonMobil, BP, CHevron, Total, hingga ConocoPhillips untuk berinvestasi.

Merekalah yang berjasa untuk membuat cadangan minyak Venezuela yang belum terbukti di sabuk Orinoco (sebelum diubah menjadi Sabuk Chavez) itu menjadi cadngan terbukti (dalam arti bisa disedot secara ekonomis).

Keberadaan investor asing ini diperlukan karena kandungan minyak di cekungan Orinoco Belt adalah minyak ekstra berat (heavy crude oil). Minyak jenis ini lebih mahal diekstraksi karena produksi, transportasi, dan pengolahannya lebih sulit, perlu teknologi tinggi.

Namun ketika harga minyak kian meningkat, pemerintah Venezuela meminta bagian lebih besar. Lewat negosiasi, Total, Chevron, Statoil, dan BP sepakat mengurangi kepemilikan mereka menjadi minoritas di proyek-proyek Venezuela. Namun, Exxonmobil dan ConocoPhillips menolak sehingga aset mereka diserobot.

Pada 2003, ribuan karyawan PDVSA yang mogok menolak kebijakan pemerintah dipecat secara massal dengan dalih ‘melanggar kontrak kerja’. Chavez menggantinya dengan para nasionalis, mantan tentara yang tidak memiliki pengetahuan memadai soal perminyakan.

Secara politis, langkah-langkah populis dan nasionalistis itu melanggengkan kekuasaan Chavez sehingga dia memerintah selama 14 tahun di Venezuela. Namun, kebijakan tersebut secara bersamaan meninggalkan bom waktu karena kenaikan belanja sosial—yang terkadang diwarnai praktik korupsi—tak dibarengi dengan investasi migas.

Jokowi, please, don’t try this at home!