Bos BKPM Bicara Soal Pajak (Lagi) di APBN: Akan Kepeleset!
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
14 October 2019 15:51
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengungkapkan kondisi APBN saat ini cukup ketat. Bahkan penerimaan pajak jauh dari harapan.
"Kami menyampaikan APBN trennya mengetat, dan target realisasi penerimaan pajak akan kepeleset dan tren perlambatan ekonomi global akan semakin berat untuk APBN dan pendanaan," papar Lembong di Kantor Bappenas, Senin (14/10/2019).
Menurut Lembong, pemerintah harus mengandalkan pendanaan lain untuk membangun infrastruktur. Karena, sambung Lembong, ia melihat likuiditas global melimpah.
"Likuiditas cukup ada, tapi likuiditas itu bisa disalurkan ke dana pensiun, asuransi, dan proyek yang yield-nya menarik," terang Lembong.
Sebelumnya, Thomas Lembong menyebut bahwa penerimaan pajak pada 2019 ini akan meleset dari target hingga Rp 200 triliun.
Lembong menyambut positif keberadaan PINA. Sebuah lembaga di bawah Bappenas yang mencari pendanaan di luar APBN.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dari total pembiayaan infrastruktur yang begitu besar, kurang lebih 40% yang mampu ditopang oleh APBN sementara sisanya, sebesar 60% ditopang sumber non-APBN atau non anggaran pemerintah.
"Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, membentuk unit fasilitasi Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) pada pertengahan 2017 yang berfungsi utama menghasilkan pembiayaan kreatif berbasis non anggaran pemerintah," ujar Bambang.
"Hingga akhir 2018, PINA Center for Private Investment telah membukukan financial close sebesar Rp 47 triliun atau setara US$ 3,3 miliar, mencakup 11 proyek jalan tol, energi terbarukan, perkebunan, serat optik, dan bandara," kata Bambang.
(dru) Next Article Not Bad! Realisasi Investasi 2019 Tumbuh Double Digit 12%
"Kami menyampaikan APBN trennya mengetat, dan target realisasi penerimaan pajak akan kepeleset dan tren perlambatan ekonomi global akan semakin berat untuk APBN dan pendanaan," papar Lembong di Kantor Bappenas, Senin (14/10/2019).
Menurut Lembong, pemerintah harus mengandalkan pendanaan lain untuk membangun infrastruktur. Karena, sambung Lembong, ia melihat likuiditas global melimpah.
Sebelumnya, Thomas Lembong menyebut bahwa penerimaan pajak pada 2019 ini akan meleset dari target hingga Rp 200 triliun.
Lembong menyambut positif keberadaan PINA. Sebuah lembaga di bawah Bappenas yang mencari pendanaan di luar APBN.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dari total pembiayaan infrastruktur yang begitu besar, kurang lebih 40% yang mampu ditopang oleh APBN sementara sisanya, sebesar 60% ditopang sumber non-APBN atau non anggaran pemerintah.
"Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, membentuk unit fasilitasi Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) pada pertengahan 2017 yang berfungsi utama menghasilkan pembiayaan kreatif berbasis non anggaran pemerintah," ujar Bambang.
"Hingga akhir 2018, PINA Center for Private Investment telah membukukan financial close sebesar Rp 47 triliun atau setara US$ 3,3 miliar, mencakup 11 proyek jalan tol, energi terbarukan, perkebunan, serat optik, dan bandara," kata Bambang.
(dru) Next Article Not Bad! Realisasi Investasi 2019 Tumbuh Double Digit 12%
Most Popular