Internasional
Investor Asing 'Caplok' BUMN Migas, Negara Ini Dilanda Demo
Wangi Sinintya Mangkuto, CNBC Indonesia
14 October 2019 11:53
Jakarta, CNBC Indonesia - Ratusan warga Aljazair melakukan aksi protes di depan parlemen pada hari Minggu, (13/10/2019) waktu setempat. Massa berunjuk rasa menuntut pembatalan pengesahan UU Energi baru.
Demo ini bukan kali pertama. Selama beberapa bulan terakhir kontroversi soal RUU Energi telah membuat banyak warga turun ke jalan.
Para pengunjuk rasa mengatakan revisi UU sangat mengakomodir kepentingan negara barat dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Salah satunya kepemilikan asing di BUMN migas Sonatrach.
Meski demikian RUU sudah resmi diketok Presiden interim (sementara) Aljazair Abdelkader Bensalah,. Kini RUU tersebut berada di tangan parlemen untuk disahkan.
Pemerintah Aljazair mengatakan RUU baru penting bagi reformasi energi di negara itu.
"Ini akan memungkinkan kita untuk memulai reformasi mendalam di sektor energi dan mengimplementasikan rencana pengembangan untuk Sonatrach," kata Bensalah dikutip dari Reuters, Senin (14/10/2019).
Ia mengakui UU bertujuan untuk menarik investor asing datang guna membantu BUMN Aljazair berkembang. Diharapkan akan ada transfer teknologi yang mempercepat produksi minyak guna menambah pendapatan negara.
Tetapi, ia menjamin negara akan tetap mempertahankan batasan kepemilikan asing 49%. Sejumlah perusahaan minyak internasional, seperti Exxon Mobile dan Chevron, dikabarkan mulai melirik Sonatrach.
Sementara itu, pejabat kementerian mengatakan sistem perpajakan di negara itu tidak memungkinkan Sonatrach untuk membuat penemuan baru. "(Padahal) kita perlu menemukan lebih banyak minyak dan gas untuk memastikan keamanan energi negara dan pendapatannya," kata Mustapha Hanifi, Direktur Hidrokarbon di Kementerian Energi.
Perekonomian dan pendapatan negara Aljazair sangat tergantung pada sektor migas. Cadev telah berkurang lebih dari setengahnya sejak harga minyak mulai turun pada 2014.
Sebelumnya, unjuk rasa sudah terjadi sejak Februari. Bahkan aksi demo telah menjatuhkan pemimpin veteran Abdelaziz Bouteflika dan memaksa pihak berwenang untuk menahan banyak pejabat senior atas tuduhan korupsi.
Pemilihan presiden baru akan dilakukan pada 12 Desember mendatang. Namun banyak warga berpendapat, militer dan pejabat senior yang terikat dengan Abdelaziz Bouteflika akan berupaya mempertahankan kekuasaan politik mantan presiden itu.
(sef/sef) Next Article Bor 12 Sumur di Aljazair, Pertamina Berhemat Rp 1,45 T
Demo ini bukan kali pertama. Selama beberapa bulan terakhir kontroversi soal RUU Energi telah membuat banyak warga turun ke jalan.
Para pengunjuk rasa mengatakan revisi UU sangat mengakomodir kepentingan negara barat dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Salah satunya kepemilikan asing di BUMN migas Sonatrach.
Pemerintah Aljazair mengatakan RUU baru penting bagi reformasi energi di negara itu.
"Ini akan memungkinkan kita untuk memulai reformasi mendalam di sektor energi dan mengimplementasikan rencana pengembangan untuk Sonatrach," kata Bensalah dikutip dari Reuters, Senin (14/10/2019).
Ia mengakui UU bertujuan untuk menarik investor asing datang guna membantu BUMN Aljazair berkembang. Diharapkan akan ada transfer teknologi yang mempercepat produksi minyak guna menambah pendapatan negara.
Tetapi, ia menjamin negara akan tetap mempertahankan batasan kepemilikan asing 49%. Sejumlah perusahaan minyak internasional, seperti Exxon Mobile dan Chevron, dikabarkan mulai melirik Sonatrach.
Sementara itu, pejabat kementerian mengatakan sistem perpajakan di negara itu tidak memungkinkan Sonatrach untuk membuat penemuan baru. "(Padahal) kita perlu menemukan lebih banyak minyak dan gas untuk memastikan keamanan energi negara dan pendapatannya," kata Mustapha Hanifi, Direktur Hidrokarbon di Kementerian Energi.
Perekonomian dan pendapatan negara Aljazair sangat tergantung pada sektor migas. Cadev telah berkurang lebih dari setengahnya sejak harga minyak mulai turun pada 2014.
Sebelumnya, unjuk rasa sudah terjadi sejak Februari. Bahkan aksi demo telah menjatuhkan pemimpin veteran Abdelaziz Bouteflika dan memaksa pihak berwenang untuk menahan banyak pejabat senior atas tuduhan korupsi.
Pemilihan presiden baru akan dilakukan pada 12 Desember mendatang. Namun banyak warga berpendapat, militer dan pejabat senior yang terikat dengan Abdelaziz Bouteflika akan berupaya mempertahankan kekuasaan politik mantan presiden itu.
(sef/sef) Next Article Bor 12 Sumur di Aljazair, Pertamina Berhemat Rp 1,45 T
Most Popular