Berbagi Jatah? Kabinet Kerja Jilid II Bakal Ramai Politisi

Sejumlah kementerian baru dikabarkan akan dibentuk seiring sejumlah tantangan di sektor investasi, perdagangan dan digitalisasi.

Salah satu kementerian yang akan diubah adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Menurut sumber CNBC Indonesia, nomenklatur kementerian itu akan diubah.

"Kemenko Kemaritiman akan menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Nantinya seluruh investasi akan terpusat di bawah kendali Menko Maritim dan Investasi," ungkapnya, pekan lalu.

Kemudian, salah satu direktorat jenderal di Kementerian Perdagangan akan dilebur ke dalam Kementerian Luar Negeri. Sementara itu, akan ada pula Kementerian Ekonomi Digital.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih mengatakan saat ini perkembangan digital tergolong pesat di Indonesia. Sedangkan negara lain sudah terlebih dahulu memiliki kementerian yang bertugas mengembangkan digitalisasi.

"Saat ini perizinan digital terpisah-pisah. Kementerian digital diharapkan bisa mengakomodir semua perkembangan digital dari proses awal hingga regulasi," kata dia, beberapa waktu lalu.

Jokowi bahkan pernah berulang kali memunculkan sinyal untuk merombak nomenklatur kementerian. Kepala negara mengaku kecewa dengan kinerja sejumlah kementerian dalam menghadapi dinamika yang terjadi di global. Jokowi sendiribmemastikan susunan anggota kabinet di periode kedua pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin akan diisi oleh orang Papua. Salah satu nama yang mencuat, adalah Bahlil Lahaladia.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi usai menerima perwakilan siswa sekolah dasar Jayapura dan Asmat, Provinsi Papua di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

"Saya pastikan ada. Saya pastikan ada," kata Jokowi, Jumat (11/10/2019).

Meski demikian, Jokowi masih menutup rapat-rapat orang Papua yang akan mengisi jajaran kabinet. Ketika disinggung mengenai jumlah, Jokowi menegaskan masih mengkalkulasi.

Jokowi pun memastikan bahwa susunan kabinet sudah final. Meski demikian, masih terbuka kemungkinan adanya perubahan formasi kabinet jelang detik-detik akhir sebelum pengumuman.

"Mungkin ada pertimbangan, masih bisa," kata Jokowi

Jokowi pun tak memungkiri, pertimbangan perubahan susunan kabinet muncul pasca melakukan pertemuan dengan Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi mengamini pertanyaan awak media perihal hal ini.

Sebagai informasi, bekas Ketua Umum Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahaladia pernah disinggung oleh Jokowi beberapa waktu lalu. Pengusaha asal Papua itu dianggap cocok jadi menteri.

"Saya melihat adinda Bahlil ini kelihatannya cocok jadi menteri. Saya lihat dari samping, saya lihat dari bawah ke atas, cocok ini kelihatannya. Pinter membawa suasana dan juga ya sangat cerdas. Jadi nanti kalau beliau ini terpilih, enggak usah kaget," kata Jokowi

Bahlil Lahaladia hanyalah satu di antara sekian nama yang dipertimbangkan. Bukan tidak mungkin, akan ada calon menteri atau wakil menteri yang berasal dari kalangan oposisi yang selama ini bersebrangan dengan pemerintah.

Dari Gerindra, sejauh ini terdapat tiga nama yang mencuat menjadi calon menteri, yaitu Sandiaga dan dua wakil ketua umum partai, yakni Fadli Zon dan Edhy Prabowo. Sementara dari Demokrat, mencuat nama Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY).

Segemuk Apa Kabinet Jokowi Nanti?

Omong-omong, segemuk apa kabinet kita saat ini dan nantinya jika ada tambahan kursi wamen? Tim Riset CNBC Indonesia mengulasnya dengan mengacu pada data terkini jumlah menteri (dan wakil menteri) di negara-negara Asia Tenggara.

Berdasarkan data yang dikompilasi dari sumber pemberitaan dan sumber resmi pemerintahan tiap negara di Asia Tenggara, Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah menteri yang terbanyak, yakni 34 menteri. Malaysia berada di posisi kedua dengan jumlah 27 orang menteri.

Penghitungan menteri tersebut juga memasukkan jabatan perdana menteri. Demikian juga dengan menteri koordinator yang juga dimiliki beberapa negara, termasuk di Indonesia (empat menko).

Untuk memudahkan pembandingan-mengingat keberadaan sistem presidensial dan parlementer diterapkan di antara negara-negara di Asia Tenggara, kami hanya memasukkan jumlah menteri dan tak memasukkan pejabat setingkat menteri.

Meski jumlah menterinya lebih sedikit dari Indonesia, Malaysia memiliki jumlah wamen lebih banyak, yakni 25 orang. Total ada 52 menteri dan wamen di Malaysia. Dengan kata lain, hampir semua departemen atau kementerian di Malaysia memiliki wamen (Deputy Minister).

Saat ini, Indonesia hanya memiliki total 37 menteri dan wamen. Dengan demikian, jika Jokowi menambah jumlah wamen hingga menjadi menjadi 18 orang, dia menjadikan jumlah personel Kabinet Kerja periode II bakal segembrot di Malaysia sekarang.

Namun, jikapun jumlah personel di kabinet Jokowi nantinya mencapai 52 orang (34 menteri dan 18 wamen), kondisi ini masih lebih baik dari India. Negeri Bollywood tersebut saat ini memiliki 58 orang menteri (termasuk menteri muda dan wamen), menjadi yang terbanyak di dunia.

Sebaliknya, Swiss menjadi negara dengan jumlah kementerian paling sedikit, dengan hanya ada tujuh departemen yang dipimpin tujuh orang. Namun, produk domestik bruto (PDB) Swiss saat ini mencapai US$ 80.189,7 per kapita (2017), jauh meninggalkan Indonesia yang hanya US$3.846,9 pada periode sama.

Artinya, kabinet gembrot (apalagi jika merupakan hasil politik dagang sapi) tak berkorelasi positif terhadap kinerja ekonomi. Korelasi positif yang terjadi hanyalah berupa pembengkakan anggaran negara untuk membiayai pejabat baru.