Benarkah Jokowi 'Tersandera' Megawati Dalam Menyusun Kabinet?
14 October 2019 06:04
Jakarta, CNBC Indonesia - Pelantikan presiden dan wakil presiden RI terpilih 2019-2024 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin akan digelar di Ruang Rapat Paripurna MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Terkait hal itu, dinamika politik dalam negeri semakin dinamis.
Pemicunya tentu adalah rangkaian pertemuan yang dilakukan elite politik nasional. Berawal dari pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pekan lalu.
Terbaru, ada pula pertemuan yang digelar Prabowo dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh di Jakarta, Minggu (13/10/2019). Pertemuan demi pertemuan diyakini berkaitan dengan penyusunan kabinet yang sedang difinalisasi Jokowi-Ma'ruf.
Bicara soal kabinet tentu tak dapat dilepaskan kenyataan bahwa itu merupakan hak prerogatif Jokowi selaku presiden. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa Jokowi yang notabene merupakan kader PDI Perjuangan 'tersandera' oleh sang ketua umum, yaitu Megawati Soekarnoputri.
"Iya. Pak Jokowi gak bisa mengabaikan Bu Megawati," ujar pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubeidillah Badrun seperti dikutip pemberitaan CNN Indonesia, Minggu (13/10/2019).
"Karena betapapun dia menjadi presiden atas jasa besar Megawati dan partainya karena mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden," lanjutnya.
Hal itu, menurut Ubeidilah, membuat Jokowi setengah hati menerima Demokrat bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Sebab, bagaimanapun, Jokowi adalah petugas partai dalam kacamata PDIP.
"Jadi Pak Jokowi mesti komunikasi dengan Bu Megawati. (Demokrat merapat) Itu pintu izin ada di Bu Megawati. Bu Megawati (nampaknya) belum membuka pintu untuk SBY, Demokrat. Itu sebetulnya tanda bahwa PDIP tidak menyetujui jika Demokrat menjadi bagian dari kabinet sekarang," lanjutnya.
Politikus PDIP Eriko Sotarduga menegaskan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi. Ia pun memastikan PDIP sangat mendukung apapun keputusan Jokowi.
"Dan apapun soal putusan itu, menurut kami beliau sebagai negarawan yang mempunyai suatu etika yang luar biasa selalu membicarakan hal itu juga dengan ketum, termasuk dengan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Eriko di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Perihal kursi menteri, Megawati memang pernah secara terbuka meminta jatah kepada Jokowi. Hal itu disampaikan dalam Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).
"Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," kata Megawati.
Ketika itu, Jokowi langsung menjawab permintaan Megawati. Eks Wali Kota Solo itu menjamin PDIP akan mendapatkan porsi terbesar di kabinet.
"Mengenai menteri. Tadi Bu Mega kan menyampaikan jangan empat dong. Tapi kalau yang lain dua, tapi PDIP empat kan sudah dua kali (lipat)," tutur Jokowi.
"Kalau yang lain tiga, pasti PDIP (hadirin berteriak 'enam'), belum tentu juga. Yang jelas, PDIP pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," lanjutnya.
(miq/miq)
Pemicunya tentu adalah rangkaian pertemuan yang dilakukan elite politik nasional. Berawal dari pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pekan lalu.
Terbaru, ada pula pertemuan yang digelar Prabowo dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh di Jakarta, Minggu (13/10/2019). Pertemuan demi pertemuan diyakini berkaitan dengan penyusunan kabinet yang sedang difinalisasi Jokowi-Ma'ruf.
Bicara soal kabinet tentu tak dapat dilepaskan kenyataan bahwa itu merupakan hak prerogatif Jokowi selaku presiden. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa Jokowi yang notabene merupakan kader PDI Perjuangan 'tersandera' oleh sang ketua umum, yaitu Megawati Soekarnoputri.
"Iya. Pak Jokowi gak bisa mengabaikan Bu Megawati," ujar pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubeidillah Badrun seperti dikutip pemberitaan CNN Indonesia, Minggu (13/10/2019).
"Karena betapapun dia menjadi presiden atas jasa besar Megawati dan partainya karena mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden," lanjutnya.
Hal itu, menurut Ubeidilah, membuat Jokowi setengah hati menerima Demokrat bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Sebab, bagaimanapun, Jokowi adalah petugas partai dalam kacamata PDIP.
"Jadi Pak Jokowi mesti komunikasi dengan Bu Megawati. (Demokrat merapat) Itu pintu izin ada di Bu Megawati. Bu Megawati (nampaknya) belum membuka pintu untuk SBY, Demokrat. Itu sebetulnya tanda bahwa PDIP tidak menyetujui jika Demokrat menjadi bagian dari kabinet sekarang," lanjutnya.
Politikus PDIP Eriko Sotarduga menegaskan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi. Ia pun memastikan PDIP sangat mendukung apapun keputusan Jokowi.
"Dan apapun soal putusan itu, menurut kami beliau sebagai negarawan yang mempunyai suatu etika yang luar biasa selalu membicarakan hal itu juga dengan ketum, termasuk dengan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Eriko di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Perihal kursi menteri, Megawati memang pernah secara terbuka meminta jatah kepada Jokowi. Hal itu disampaikan dalam Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019).
"Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," kata Megawati.
Ketika itu, Jokowi langsung menjawab permintaan Megawati. Eks Wali Kota Solo itu menjamin PDIP akan mendapatkan porsi terbesar di kabinet.
"Mengenai menteri. Tadi Bu Mega kan menyampaikan jangan empat dong. Tapi kalau yang lain dua, tapi PDIP empat kan sudah dua kali (lipat)," tutur Jokowi.
"Kalau yang lain tiga, pasti PDIP (hadirin berteriak 'enam'), belum tentu juga. Yang jelas, PDIP pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," lanjutnya.
(miq/miq)
