Infrastruktur Dibangun Masif Tapi Daya Saing Turun, Kenapa?
Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
10 October 2019 20:21
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia sulit bersaing dengan negara lain karena infrastruktur yang tertinggal jauh. Untuk itulah pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan dinilai menjadi salah satu pencapaian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Infrastruktur kita sangat ketinggalan buat bersiang dengan negara emerging atau negara maju. Kita tidak cuma bicara jalan tapi bendungan, teknologi, air bersih," kata Bambang, Kamis (10/10/2019).
Ia menyatakan porsi infrastruktur mencapai 43% dari PDB. Meski demikian masih banyak pekerjaan rumah infrastruktur yang harus dibangun di Indonesia, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Selain infrastruktur, pemerintah juga memprioritaskan penyederhanaan regulasi. Bambang menegaskan Indonesia masih mengalami defisit Neraca Pembayaran. Untuk menyelesaikan masalah defisit, hanya ada dua cara yakni portofolio dan investasi asing (foreign direct investment).
"Kalau tidak suka FDI neracanya harus surplus," kata Bambang.
Pemerintah pun tengah merancang perampingan regulasi melalui omnibus law. Dengan begitu investor pun akan mendapatkan berbagai kemudahan dan tidak lagi dirumitkan oleh berbagai regulasi yang ada.
Bambang juga mengatakan Omnibus law bisa menjadi solusi untuk menarik investasi, terutama di tengah gelombang relokasi. Hal ini juga bisa menjadi antisipasi dalam menghadapi imbas dari perang dagang.
"Less regulation ekonomi lebih moving. Over regulation malah menghambat. Kita bukan tidak punya proper regulation tapi over regulation. Sama kaya kelebihan berat badan, harus diet. begitu juga regulasi," kata Bambang.
Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pun banyak dikeluarkan paket kebijakan demi kemudahan investasi masuk. Bambang menegaskan dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, berarti investasi kurang cepat.
"Investasi masalahnya regulasi institusi makanya ada penyederhanaan, birokrasi, dan harmonisasi," katanya.
Indonesia turun peringat soal daya saing 2019 versi WEF dari peringka ke-45 jadi peringkat ke-50, masalah pelayanan publik hingga sumber daya manusia (SDM) yang mengalami penurunan.
(hoi/hoi) Next Article Daya Saing RI Melorot, Pengusaha Titip Pesan Buat Jokowi
"Infrastruktur kita sangat ketinggalan buat bersiang dengan negara emerging atau negara maju. Kita tidak cuma bicara jalan tapi bendungan, teknologi, air bersih," kata Bambang, Kamis (10/10/2019).
Ia menyatakan porsi infrastruktur mencapai 43% dari PDB. Meski demikian masih banyak pekerjaan rumah infrastruktur yang harus dibangun di Indonesia, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Selain infrastruktur, pemerintah juga memprioritaskan penyederhanaan regulasi. Bambang menegaskan Indonesia masih mengalami defisit Neraca Pembayaran. Untuk menyelesaikan masalah defisit, hanya ada dua cara yakni portofolio dan investasi asing (foreign direct investment).
"Kalau tidak suka FDI neracanya harus surplus," kata Bambang.
Pemerintah pun tengah merancang perampingan regulasi melalui omnibus law. Dengan begitu investor pun akan mendapatkan berbagai kemudahan dan tidak lagi dirumitkan oleh berbagai regulasi yang ada.
Bambang juga mengatakan Omnibus law bisa menjadi solusi untuk menarik investasi, terutama di tengah gelombang relokasi. Hal ini juga bisa menjadi antisipasi dalam menghadapi imbas dari perang dagang.
"Less regulation ekonomi lebih moving. Over regulation malah menghambat. Kita bukan tidak punya proper regulation tapi over regulation. Sama kaya kelebihan berat badan, harus diet. begitu juga regulasi," kata Bambang.
Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pun banyak dikeluarkan paket kebijakan demi kemudahan investasi masuk. Bambang menegaskan dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, berarti investasi kurang cepat.
"Investasi masalahnya regulasi institusi makanya ada penyederhanaan, birokrasi, dan harmonisasi," katanya.
Indonesia turun peringat soal daya saing 2019 versi WEF dari peringka ke-45 jadi peringkat ke-50, masalah pelayanan publik hingga sumber daya manusia (SDM) yang mengalami penurunan.
(hoi/hoi) Next Article Daya Saing RI Melorot, Pengusaha Titip Pesan Buat Jokowi
Most Popular