Mimpi di Ibu Kota Baru: dari Kereta 40 Km Sampai Bus Amfibi
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
10 October 2019 16:16
Jakarta, CNBC Indonesia - Ibu Kota Indonesia sudah resmi diumumkan untuk pindah ke Kalimantan Timur. Beragam infrastruktur sudah memasuki tahap kajian untuk disiapkan nantinya termasuk transportasi.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuturkan, sistem transportasi di ibu kota baru ini akan tampil dengan penampilan modern. Namun tetap mengutamakan transportasi massal.
"Kita juga harus memikirkan bagaimana harapan-harapan dari ASN mencapai tempat kerja itu itu tidak lebih dari 30 menit. Bagaimana mereka bisa menikmati cara-cara hidup baru dengan menggunakan angkutan massal. Berjalan 5 km tanpa kepanasan, oleh karenanya kita harus membuat pohon-pohon yang banyak," jelas Budi Karya di Jakarta, Kamis (10/10).
Salah satu transportasi publik yang sudah dipastikan akan dibangun adalah kereta api listrik, yang panjangnya sekitar 30-40 km. Moda transportasi ini diperkirakan akan menelan dana paling besar dari keseluruhan projek ibu kota baru. Budi Karya tidak bisa merinci anggaran dana yang dibutuhkan saat ini.
"Kita belum menghitung demikian, tapi memang definitely titik yang akan ditetapkan pun belum ada. Yah sehingga angkutan yang paling besar (dananya) itu kereta api karena kereta api yang harus dibangun kurang lebih 30-40 km. Itu yang paling besar. Setelah itu future kita akan bangun MRT dan sebagainya," jelasnya.
Infrastruktur kereta ini diproyeksikan sebagai sarana dari bandara di Balikpapan menuju pusat ibu kota baru. "Sebagai bayangan aja ya, dari bandara atau Balikpapan. Kota itu harus menggunakan jalan tol dan kereta api, dan kereta apinya itu listrik. Dan ada pilihannya lagi angkutan kapal yang juga bisa berteknologi lingkungan matahari dan sebagainya," jelas Budi.
Di samping itu, teluk yang berada di ibu kota baru juga mendapat perhatian besar. Teluk sepanjang 80 Km dengan lebar mencapai 5 km ini jadi modal besar dalam transportasi laut. Termasuk meningkatkan jumlah wisatawan.
"Eksplorasi angkutan ini harus kaya, bukan saja bus amfibi. Mungkin kita akan gunakan kapal yang bisa mendarat di danau. Karena danau ini indah sekali. eksplorasi ini harus banyak supaya kita dapat alternatif supaya dapat angkutan yang cocok," jelasnya.
Mengenai pendanaan, ada 3 sumber dana, yakni pemerintah melalui APBN yang porsinya 20-30%. Kedua, kerja sama pemerintah dan swasta. Ketiga yakni keseluruhan swasta.
"Kalau KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) kan bisa dilakukan, katakan kita punya sejumlah tanah yang udah ada disana bisa dilakukan kerja sama. dan aset-aset di Jakarta juga bisa digunakan sebagai sumber dana," kata Budi Karya.
Sementara itu, lahan yang disediakan Pemprov Kaltim untuk pembangunan ibu kota baru mencapai dua kali lipat dari pemerintah pusat, yakni lebih dari 360 ribu hektare.
Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, hal ini dimaksudkan agar pemerintah pusat bisa lebih bebas dalam mendesain kota tersebut ke depannya.
Isran menjamin bahwa tanah yang ada bebas dari konflik. "Sebenarnya itu tidak terjadi konflik Karena itu lahan negara semua. Ada lahan yang dikelola pihak ke-3 oleh masyarakat, berupa HGU. Ada juga kawasan-kawasan yang sudah dikelola, kawasan hutan misalnya, tambang misalnya. Kebun tapi kebun tidak memiliki sertifikat resmi sebagai kepemilikan. Jadi itu sebenarnya nggak ada masalah," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Pemerintah Masih Tunggu DPR Loloskan UU Ibu Kota Baru
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuturkan, sistem transportasi di ibu kota baru ini akan tampil dengan penampilan modern. Namun tetap mengutamakan transportasi massal.
"Kita juga harus memikirkan bagaimana harapan-harapan dari ASN mencapai tempat kerja itu itu tidak lebih dari 30 menit. Bagaimana mereka bisa menikmati cara-cara hidup baru dengan menggunakan angkutan massal. Berjalan 5 km tanpa kepanasan, oleh karenanya kita harus membuat pohon-pohon yang banyak," jelas Budi Karya di Jakarta, Kamis (10/10).
Salah satu transportasi publik yang sudah dipastikan akan dibangun adalah kereta api listrik, yang panjangnya sekitar 30-40 km. Moda transportasi ini diperkirakan akan menelan dana paling besar dari keseluruhan projek ibu kota baru. Budi Karya tidak bisa merinci anggaran dana yang dibutuhkan saat ini.
"Kita belum menghitung demikian, tapi memang definitely titik yang akan ditetapkan pun belum ada. Yah sehingga angkutan yang paling besar (dananya) itu kereta api karena kereta api yang harus dibangun kurang lebih 30-40 km. Itu yang paling besar. Setelah itu future kita akan bangun MRT dan sebagainya," jelasnya.
Infrastruktur kereta ini diproyeksikan sebagai sarana dari bandara di Balikpapan menuju pusat ibu kota baru. "Sebagai bayangan aja ya, dari bandara atau Balikpapan. Kota itu harus menggunakan jalan tol dan kereta api, dan kereta apinya itu listrik. Dan ada pilihannya lagi angkutan kapal yang juga bisa berteknologi lingkungan matahari dan sebagainya," jelas Budi.
Di samping itu, teluk yang berada di ibu kota baru juga mendapat perhatian besar. Teluk sepanjang 80 Km dengan lebar mencapai 5 km ini jadi modal besar dalam transportasi laut. Termasuk meningkatkan jumlah wisatawan.
"Eksplorasi angkutan ini harus kaya, bukan saja bus amfibi. Mungkin kita akan gunakan kapal yang bisa mendarat di danau. Karena danau ini indah sekali. eksplorasi ini harus banyak supaya kita dapat alternatif supaya dapat angkutan yang cocok," jelasnya.
Mengenai pendanaan, ada 3 sumber dana, yakni pemerintah melalui APBN yang porsinya 20-30%. Kedua, kerja sama pemerintah dan swasta. Ketiga yakni keseluruhan swasta.
"Kalau KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) kan bisa dilakukan, katakan kita punya sejumlah tanah yang udah ada disana bisa dilakukan kerja sama. dan aset-aset di Jakarta juga bisa digunakan sebagai sumber dana," kata Budi Karya.
Sementara itu, lahan yang disediakan Pemprov Kaltim untuk pembangunan ibu kota baru mencapai dua kali lipat dari pemerintah pusat, yakni lebih dari 360 ribu hektare.
Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, hal ini dimaksudkan agar pemerintah pusat bisa lebih bebas dalam mendesain kota tersebut ke depannya.
Isran menjamin bahwa tanah yang ada bebas dari konflik. "Sebenarnya itu tidak terjadi konflik Karena itu lahan negara semua. Ada lahan yang dikelola pihak ke-3 oleh masyarakat, berupa HGU. Ada juga kawasan-kawasan yang sudah dikelola, kawasan hutan misalnya, tambang misalnya. Kebun tapi kebun tidak memiliki sertifikat resmi sebagai kepemilikan. Jadi itu sebenarnya nggak ada masalah," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Pemerintah Masih Tunggu DPR Loloskan UU Ibu Kota Baru
Most Popular