Impian Pemerintah: Kemiskinan 0% Saat 100 Tahun Merdeka

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
09 October 2019 12:47
Bambang Brodjonegoro mengatakan angka kemiskinan di Indonesia bisa dituntaskan pada 2045.
Foto: Kepala Bappenas Bambang Brodjo di Konferensi Pers Peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia. (CNBC Indonesia/Fikri)
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan angka kemiskinan di Indonesia bisa dituntaskan pada 2045.

Saat ini saja, sambung Bambang, Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi single digit. Secara persentase, pada 2017 tingkat kemiskinan masih tinggi, lebih dari 16%, sementara per Maret 2019, rakyat miskin berada pada kisaran 9,4% saja.

"Tingkat kemiskinan pada 2045 ditargetkan sebesar 0%. Peningkatan sumber daya manusia merupakan kunci untuk mengurangi kemiskinan," ucap Bambang di kantornya, Rabu (9/10/2019).

Data yang ada saat ini, pasalnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah di Indonesia tinggi, tapi kualitas pendidikan masih sangat rendah.

Hal itu membuat angka pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan SMA-Universitas terbilang tinggi. Data BPS mencatat, dari 100% lapangan kerja di Indonesia, per Februari 2019, sebanyak 57,27% disumbang oleh sektor informal.

Sementara itu, dalam OECD Economic Surveys Indonesia, Program Penilaian Pelajar Internasional (Program for International Student Assessment/PISA) tahun 2016, rata-rata skor setiap siswa sebesar 420, dari skor tertinggi 600.

Berdasarkan skor PISA 2016 tersebut, kemampuan matematika, membaca dan sains siswa Indonesia jauh di belakang skor negara tetangga dan rata-rata negara OECD.

"Akibatnya, keterampilan dasar tenaga kerja di Indonesia sangat rendah. Sebagai perbandingan, keahlian lulusan pendidikan tinggi di Indonesia setara dengan keahlian sekolah menengah atas lulusan di Denmark," tutur Bambang.

Adapun strategi yang diperlukan untuk menuntaskan kemiskinan pada 2045, kata Bambang, di antaranya, aksesibilitas dan kualitas layanan dasar pendidikan, dan terus menjalankan perlindungan sosial terhadap rakyat menengah ke bawah.

"Dengan demikian, gini ratio yang ada saat ini sebesar 0.384 pada 2018, bisa diturunkan menjadi 0,34-0,35 pada 2045," tutur Bambang.


(dru) Next Article Pak Jokowi, Jangan Sepelekan PHK! Efeknya Ngeri

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular