Tak Bisa Andalkan APBN Saja untuk Bangun Indonesia
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
08 October 2019 12:57
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengadakan SDG Annual Conference 2019, dengan fokus pembangunan ekosistem kelautan berkelanjutan. Harapannya, dalam pengerjaan program SDGs, bisa berasal dari berbagai sumber, bukan hanya dari APBN saja.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegero menyatakan, perlu adanya peningkatan keterlibatan sektor bisnis, filantropi, organisasi non-pemerintah, dan generasi muda dalam inovasi pembiayaan untuk SDGs.
"Untuk mencapai 17 tujuan dalam roadmap SDGs tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Karenanya perlu dibentuk SDG's Financing Hub," kata Bambang dalam pembukaan SDGs Annual Conference 2019 terkait Laut Berkelanjutan di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
"Misal, goal ke-14 soal laut berkelanjutan. Kita ingin tahu siapa yang mau masuk, yang pasti dari anggaran pemerintah yang ada. Lalu dana internasional terkait kelautan blue financing misalnya. Lalu filantropi yang perhatian kepada laut," kata Bambang melanjutkan.
Melalui Financing Hub itu, lanjut Bambang, Bappenas akan bertugas menjadi koordinator pembiayaan bagi program SDGs di Indonesia. Caranya dengan melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber pembiayaan dan rencana aksi.
"Kami tidak mengumpulkan uang, tapi mempertemukan sumber dana dengan rencana aksi dalam SDGs," tutur Bambang.
SDGs Financing Hub diantaranya akan mengkoordinasikan dana-dana proyek SDGs dari zakat, CSR (corporate social responsibility) perusahaan, filantropi, hingga crowdfunding (dana dari masyarakat).
Selain dana non pemerintah, SDGs financing hub juga akan mengkoordinasi dana dari APBN, juga pembiayaan lewat swasta dan pemerintah baik melalui pembiayaan investasi non anggaran (PINA) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"SDGs tidak akan dapat tercapai hanya oleh upaya pemerintah saja, namun perlu keterlibatan seluruh pihak dan didukung oleh gerakan masyarakat menuju SDGs," katanya.
(dru) Next Article Defisit APBN per Juli 2019: 1,14% dari PDB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegero menyatakan, perlu adanya peningkatan keterlibatan sektor bisnis, filantropi, organisasi non-pemerintah, dan generasi muda dalam inovasi pembiayaan untuk SDGs.
"Untuk mencapai 17 tujuan dalam roadmap SDGs tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Karenanya perlu dibentuk SDG's Financing Hub," kata Bambang dalam pembukaan SDGs Annual Conference 2019 terkait Laut Berkelanjutan di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
 Foto: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di acara Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Properti 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Melalui Financing Hub itu, lanjut Bambang, Bappenas akan bertugas menjadi koordinator pembiayaan bagi program SDGs di Indonesia. Caranya dengan melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber pembiayaan dan rencana aksi.
"Kami tidak mengumpulkan uang, tapi mempertemukan sumber dana dengan rencana aksi dalam SDGs," tutur Bambang.
SDGs Financing Hub diantaranya akan mengkoordinasikan dana-dana proyek SDGs dari zakat, CSR (corporate social responsibility) perusahaan, filantropi, hingga crowdfunding (dana dari masyarakat).
Selain dana non pemerintah, SDGs financing hub juga akan mengkoordinasi dana dari APBN, juga pembiayaan lewat swasta dan pemerintah baik melalui pembiayaan investasi non anggaran (PINA) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"SDGs tidak akan dapat tercapai hanya oleh upaya pemerintah saja, namun perlu keterlibatan seluruh pihak dan didukung oleh gerakan masyarakat menuju SDGs," katanya.
(dru) Next Article Defisit APBN per Juli 2019: 1,14% dari PDB
Most Popular