Perbanyak Posisi Wakil Menteri, Jokowi Mulai Bagi-Bagi Jatah?
Redaksi, CNBC Indonesia
08 October 2019 10:56
Jakarta, CNBC Indonesia - Utak-atik Kabinet Jokowi-Ma'ruf tidak hanya fokus pada kursi menteri semata, melainkan juga posisi wakil menteri. Kabar terkait itu semakin berembus kencang seiring semakin dekatnya waktu pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024, 20 Oktober 2019.
CNN Indonesia menuliskan, wacana penambahan wakil menteri di periode kedua Jokowi sudah diutarakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto, Agustus 2019. Menurut dia, penambahan wamen merupakan hal yang penting.
"Bukan dalam konteks bagi-bagi portofolio," ujar Hasto.
Ia pun menegaskan, wakil menteri yang ada harus sesuai agenda strategis dan juga melihat tantangan yang dihadapi kementerian itu.
Dalam kabinet Jokowi-JK, ada sejumlah kementerian yang memiliki wakil menteri antara lain Kementerian Luar Negeri (AM Fachir), Kementerian ESDM(Archandra Tahar), dan Kementerian Keuangan (Mardiasmo).
Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas berpendapat, Jokowi dan PDIP bakal memperbanyak jumlah posisi wakil menteri. Dia menilai pos wakil menteri bisa mengakomodasi kebutuhan politik untuk para partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Apalagi PDIP sedang berupaya betul menjalankan politik gotong royong. Terjemahan 'gotong royong' dalam politik adalah akomodasi dan bagi-bagi kekuasaan. Khususnya di kalangan elite. Dengan demikian, semua unsur yang terlibat mendapatkan bagian," kata Sirojuddin saat dihubungi, Senin (7/10/2019), seperti dilansir CNN Indonesia.
Sekadar gambaran, Jokowi-Ma'ruf disokong sejumlah parpol dalam pilpres lalu, yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, Hanura, Perindo, PSI, dan PKPI. Panjang gerbong berpotensi bertambah jika melihat dinamika belakangan.
Misalnya Gerindra yang berpotensi bergabung lantaran sudah mengirimkan gagasan terkait ketahanan pangan hingga energi kepada Jokowi. Pun PAN yang pernah bergabung dengan koalisi Jokowi sebelum berpisah jalan jelang pilpres 2019.
Dari Gerindra, sejauh ini terdapat tiga nama yang mencuat menjadi calon menteri, yaitu Sandiaga dan dua wakil ketua umum partai, yakni Fadli Zon dan Edhy Prabowo. Ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019), Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani memberikan penjelasan terkait rumor itu.
"Begini memang ada pembicaran antara orang yang minta presiden berkomunikasi dengan kita untuk membicarakan tentang kemungkinan kita bisa berkoalisi atau kemungkinan kita bisa masuk dalam pemerintahan," kata Muzani.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia itu menuturkan, Prabowo selaku ketua dewan pembina dan ketua umum belum mengambil keputusan. Apakah berkoalisi atau berada di dalam barisan oposisi.
(miq/dru) Next Article Saat Tito Ditegur DPR Soal Ramai Dukungan Jokowi 3 Periode
CNN Indonesia menuliskan, wacana penambahan wakil menteri di periode kedua Jokowi sudah diutarakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto, Agustus 2019. Menurut dia, penambahan wamen merupakan hal yang penting.
"Bukan dalam konteks bagi-bagi portofolio," ujar Hasto.
Dalam kabinet Jokowi-JK, ada sejumlah kementerian yang memiliki wakil menteri antara lain Kementerian Luar Negeri (AM Fachir), Kementerian ESDM(Archandra Tahar), dan Kementerian Keuangan (Mardiasmo).
Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas berpendapat, Jokowi dan PDIP bakal memperbanyak jumlah posisi wakil menteri. Dia menilai pos wakil menteri bisa mengakomodasi kebutuhan politik untuk para partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Apalagi PDIP sedang berupaya betul menjalankan politik gotong royong. Terjemahan 'gotong royong' dalam politik adalah akomodasi dan bagi-bagi kekuasaan. Khususnya di kalangan elite. Dengan demikian, semua unsur yang terlibat mendapatkan bagian," kata Sirojuddin saat dihubungi, Senin (7/10/2019), seperti dilansir CNN Indonesia.
Sekadar gambaran, Jokowi-Ma'ruf disokong sejumlah parpol dalam pilpres lalu, yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, Hanura, Perindo, PSI, dan PKPI. Panjang gerbong berpotensi bertambah jika melihat dinamika belakangan.
Misalnya Gerindra yang berpotensi bergabung lantaran sudah mengirimkan gagasan terkait ketahanan pangan hingga energi kepada Jokowi. Pun PAN yang pernah bergabung dengan koalisi Jokowi sebelum berpisah jalan jelang pilpres 2019.
Dari Gerindra, sejauh ini terdapat tiga nama yang mencuat menjadi calon menteri, yaitu Sandiaga dan dua wakil ketua umum partai, yakni Fadli Zon dan Edhy Prabowo. Ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019), Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani memberikan penjelasan terkait rumor itu.
"Begini memang ada pembicaran antara orang yang minta presiden berkomunikasi dengan kita untuk membicarakan tentang kemungkinan kita bisa berkoalisi atau kemungkinan kita bisa masuk dalam pemerintahan," kata Muzani.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia itu menuturkan, Prabowo selaku ketua dewan pembina dan ketua umum belum mengambil keputusan. Apakah berkoalisi atau berada di dalam barisan oposisi.
(miq/dru) Next Article Saat Tito Ditegur DPR Soal Ramai Dukungan Jokowi 3 Periode
Most Popular