Heboh Pelantikan Jokowi Dimajukan, Jadinya Kapan?

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo membenarkan telah memperoleh usulan dari banyak relawan agar waktu pelantikannya dan KH Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 dimajukan. Relawan itu meminta agar pelantikan bukan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019, melainkan 19 Oktober 2019.

"Tapi sekali lagi ini adalah wilayahnya dari MPR. Saya belum bisa berbicara dengan pimpinan-pimpinan MPR yang ada. Apa yang mau dibicarakan MPR-nya, pimpinannya belum ada," kata Jokowi usai menghadiri Peringatan Hari Batik Nasional 2019, di Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, Jokowi mengaku menunggu terpilihnya pimpinan MPR.

"Ya itu kita serahkan yang punya kerja itu adalah MPR. Jadi kita serahkan ke sana, jangan tanyakan ke saya," kata Jokowi.

Di lain kesempatan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga sudah memberikan tanggapan perihal kabar pelantikan Jokowi-Ma'ruf yang diminta untuk dimajukan satu hari menjadi 19 Oktober 2019. Menurut dia, usulan itu bukan berasal dari Istana Kepresidenan.

"Tetap pelantikan sesuai jadwal yang sudah diputuskan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan karena periodesasi itu sudah fix lima tahunan," ujar Pramono kepada wartawan di kantornya.

Menurutnya, meski banyak usulan untuk dimajukan, hal itu tidak busa dilakukan. Artinya pelantikan akan tetap sesuai waktu yang di tetapkan KPU.

"Nggak boleh maju sehari, nggak boleh mundur sehari. Jadi tetap akan berlangsung 20 Oktober sesuai jadwal KPU," lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun menegaskan waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024, yaitu Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, tidak akan berubah dari waktu semula, yaitu 20 Oktober 2019. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Hasyim Asyari.

"Tetap 20 Oktober 2019," ujarnya kepada CNN Indonesia seperti dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (5/10/2019).

Menurut dia, masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah ditetapkan dalam waktu tertentu (fix term). Artinya, lima tahun dihitung sejak pilpres. Hal itu sudah dilakukan sejak pilpres dan pelantikan Presiden 20 Oktober 2004.

Pemilu 2004 sendiri merupakan kali pertama Indonesia memilih presiden secara langsung lewat pemilihan umum. Pemilu berlangsung dua putaran dan kemudian dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Baca: Anak Jokowi Daftar Walkot Solo, Ini Deretan Bisnis Gibran

Hasyim melanjutkan, sejak itu, pada Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 siklus lima tahunan masa jabatan presiden adalah 20 Oktober.

"Karena itu hasil Pemilu 2019 pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, tanpa melihat jatuh pada hari apa," ujar Hasyim menegaskan.

Sebagai informasi, awal mula ada isu pelantikan dimajukan berasal dari Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Ia menyebut bahwa Jokowi mengusulkan agar waktu pelantikan Jokowi-Ma'ruf dapat dimajukan satu hari.

Usul itu disampaikan saat bersilaturahmi dengan sejumlah pegiat Projo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9/2019) lalu. Namun demikian, Budi memastikan tak ada alasan khusus yang disertakan Jokowi dalam keinginannya tersebut.

"Gak ada, cuma ingin cari hari yang lebih baik saja. Hari Sabtu," kata Budi menegaskan.

Usulan itu lantas dibantah Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin. Menurut dia, keinginan untuk memajukan jadwal pelantikan itu merupakan usulan Budi semata.

"Dalam pertemuan itu di antara mereka mengusulkan bagaimana kalau pelantikan maju sehari supaya tidak ganggu mereka yang olahraga atau pergi ibadah. Itu saja usulannya. Jadi bukan presiden yang mau," ujar Ngabalin.

"Presiden senyum saja, kemudian mengatakan 'Oh ya, bagus juga idenya'. Tapi Pak Jokowi kan sosok yang selalu taat asas, aturan perundang-undangan, kan sudah ada regulasinya, harinya, tanggalnya, tidak sembarangan," katanya.

[Gambas:Video CNBC]