Dirut BUMN Diciduk KPK, Rini: Anda Tahu Nggak Hati Orang?

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
03 October 2019 15:48
Dalam sepekan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah meringkus dua kasus yang membelit para jajaran pejabat BUMN.
Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam sepekan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah meringkus dua kasus yang membelit para jajaran pejabat BUMN.

Pekan lalu, KPK meringkus Direktur Utama BUMN bidang perikanan, yakni Perum Perindo. Dugaan kasus ini terkait suap kuota impor ikan jenis tertentu.

Kemarin, KPK melanjutkan dugaan perkara korupsi yang dilakukan antar BUMN, yakni PT Angkasa Pura II dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti)
Dalam perkembangan terbaru KPK menetapkan Direktur Utama PT Inti Darman Mappangara sebagai tersangka kasus dugaan suap antar-BUMN.


Apa tanggapan Menteri BUMN Rini Soemarno soal banyaknya BUMN yang terciduk KPK?

Banyak Bos BUMN di-OTT KPK, Rini: Anda Tahu Nggak Hati Orang?Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki


"Loh jangan gitu dong. Anda ngomongnya jangan BUMN. Kita bicara itu kan perorangan. Kita selalu menjunjung tinggi proses hukum," kata Rini bernada tinggi di Istana, Kamis (3/10/2019).

Menurut Rini, yang harus dilihat adalah personal. Dari awal BUMN, sambung Rini, ia mengaku sudah mengeluarkan surat keputusan yang mewajibkan bekerja dengan transparan.


Lalu bagaimana pengawasannya?

"Ya kita kan selalu melakukan pengawasan. Tapi ya memang kita kerjasama dengan KPK. Kita bekerja sama dengan KPK dari awal. Membuat program-program supaya BUMN ini jelas rambunya," terang Rini.

Bagaimana evaluasi ke depannya?

Rini mengatakan secara optimal evaluasi dilakukan. Namun, tidak bisa lagi dibendung jika sudah ada niatan dari hati seseorang.

"Masalahnya gini. Secara itu adalah perorangan. Anda bisa tahu nggak hati orang? Kita menganalisa seoptimal mungkin, kita lihat kemampuannya, kita lihat jejaknya yang kita anggap bagus."

"Tapi kita nggak tahu hati orang. Kita tak tahu godaan apa yang membuat mereka akhirnya lupa," imbuh Rini.

Lebih jauh Rini mengatakan, ada sistem audit internal hingga Dewan Komisaris yang bisa turun langsung dan mempunyai fungsi pengawasan. BUMN, sambung Rini juga bekerja sama dengan KPK.

"Kita bekerja sama dengan KPK. Itu akhirnya manusiawi," tutur Rini.






(dru/dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading