Surya Paloh: Jokowi & Partai Sepakat Tak Ada Perppu KPK
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
02 October 2019 18:40
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh buka-bukaan soal sikap partai pengusung dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Surya Paloh menceritakan soal pertemuan beberapa petinggi partai dengan Jokowi di Istana Bogor beberapa hari lalu. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut dibahas soal kesepakatan partai-partai pengusung pemerintah atas beberapa pikiran yang cukup kritis dan aksi mahasiswa untuk terbitkan Perppu KPK.
"Pikiran kita adalah karena sudah masuk sengketa di MK, ya salah juga. Kita tunggu dulu bagaimana proses MK menindaklanjuti gugatan itu. Jadi jelas, Presiden bersama Parpol pengusung sudah sama," ujarnya saat dijumpai di gedung parlemen Senayan, Selasa (2/10/2019).
Ia menekankan lagi, artinya perjumpaan malam itu bulat menetapkan tak ada Perppu. "Untuk sekarang tidak ada, Belum keluarkan Perppu. Kan masalahnya sudah di MK, kenapa kita harus keluarkan Perppu?"
Menurutnya jika proses MK berjalan dan presiden tetap dipaksa keluarkan Perppu sudah dipolitisir gerakannya. "Kita harus tanya ahli hukum negara, tapi sejumlah produk undang-undang yang tertunda itu tetap akan tertunda."
Soal langkah menerbitkan Perppu, lanjut Paloh, juga sangat relatif. Tidak semua, katanya, bisa mengatasnamakan diri sebagai masyarakat mengingat luas wilayah Indonesia dan banyaknya warga. "Yang menjadi masyarakat kita kan bukan hanya sejumlah masyarakat yang bereaksi satu kelompok."
(gus/gus) Next Article Surya Paloh Sebut Proses MK Bisa Ganjal Perppu KPK, Benarkah?
Surya Paloh menceritakan soal pertemuan beberapa petinggi partai dengan Jokowi di Istana Bogor beberapa hari lalu. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut dibahas soal kesepakatan partai-partai pengusung pemerintah atas beberapa pikiran yang cukup kritis dan aksi mahasiswa untuk terbitkan Perppu KPK.
Ia menekankan lagi, artinya perjumpaan malam itu bulat menetapkan tak ada Perppu. "Untuk sekarang tidak ada, Belum keluarkan Perppu. Kan masalahnya sudah di MK, kenapa kita harus keluarkan Perppu?"
Menurutnya jika proses MK berjalan dan presiden tetap dipaksa keluarkan Perppu sudah dipolitisir gerakannya. "Kita harus tanya ahli hukum negara, tapi sejumlah produk undang-undang yang tertunda itu tetap akan tertunda."
Soal langkah menerbitkan Perppu, lanjut Paloh, juga sangat relatif. Tidak semua, katanya, bisa mengatasnamakan diri sebagai masyarakat mengingat luas wilayah Indonesia dan banyaknya warga. "Yang menjadi masyarakat kita kan bukan hanya sejumlah masyarakat yang bereaksi satu kelompok."
(gus/gus) Next Article Surya Paloh Sebut Proses MK Bisa Ganjal Perppu KPK, Benarkah?
Most Popular