Darmin: Setelah Krisis 98, RI Kesulitan Bangun Infrastruktur
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
02 October 2019 12:13
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berbicara betapa sulitnya membangun infrastruktur pasca krisis tahun 1998.
Hal ini disampaikan Darmin ketika menghadiri Seminar Nasional "Infrastruktur Menuju Indonesia Maju 2024" di Hotel Ayana, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
"Prioritas utama pembangunan dilakukan adalah pembangunan infrastruktur karena kita bukan hanya tertinggal cukup jauh. Karena setelah krisis 98 kita kesulitan, pembiayaan infrastruktur mahal dan lama baru selesai," katanya.
Pada kegiatan yang diselenggarakan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ini, Darmin bilang krisis 1998 benar-benar berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia yang berdampak pada kurang punya kemampuan untuk membangun infrastruktur.
"Kalau kita lihat posisi kita di dunia dalam pembangunan infrastruktur, kita benar-benar tertinggal, sehingga pemerintahan Pak Jokowi-JK mengambil posisi menempatkan infrastruktur ini sebagai prioritas," tandasnya.
Menurutnya, butuh energi besar untuk melakoni program prioritas tersebut. Dia juga sempat menyinggung kebijakan pemerintah pada akhir 2014 yang memutuskan menaikkan harga BBM.
Margin yang didapat dari kenaikan harga tersebut, kata dia, digunakan untuk dana pembangunan infrastruktur, di samping untuk pendidikan dan bantuan sosial bagi masyarakat.
"Anda bisa lihat bahwa di dalam PDB kita, peran infrastruktur itu turun pada awal setelah krisis dibandingkan dengan sebelum krisis," tandasnya.
Ketimpangan itu berlanjut sampai beberapa tahun berjalannya era reformasi. Pada 2012 misalnya, berdasarkan data yang diterbitkan World Bank, fixed asset infrastruktur Indonesia hanya 38% dari PDB. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata global sebesar 70% PDB.
"Upaya-upaya yang dilakukan bukan saja dalam persoalan pembiayaan. Pada saat KPPIP dibentuk, aspek pembiayaan dirumuskan dengan baik sehingga jangan sampai pembangunan infrastruktur itu kemudian terlalu membebani APBN," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Darmin: Inflasi Terjaga, Suku Bunga Bisa Turun Lagi
Hal ini disampaikan Darmin ketika menghadiri Seminar Nasional "Infrastruktur Menuju Indonesia Maju 2024" di Hotel Ayana, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
"Prioritas utama pembangunan dilakukan adalah pembangunan infrastruktur karena kita bukan hanya tertinggal cukup jauh. Karena setelah krisis 98 kita kesulitan, pembiayaan infrastruktur mahal dan lama baru selesai," katanya.
Pada kegiatan yang diselenggarakan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ini, Darmin bilang krisis 1998 benar-benar berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia yang berdampak pada kurang punya kemampuan untuk membangun infrastruktur.
"Kalau kita lihat posisi kita di dunia dalam pembangunan infrastruktur, kita benar-benar tertinggal, sehingga pemerintahan Pak Jokowi-JK mengambil posisi menempatkan infrastruktur ini sebagai prioritas," tandasnya.
Menurutnya, butuh energi besar untuk melakoni program prioritas tersebut. Dia juga sempat menyinggung kebijakan pemerintah pada akhir 2014 yang memutuskan menaikkan harga BBM.
Margin yang didapat dari kenaikan harga tersebut, kata dia, digunakan untuk dana pembangunan infrastruktur, di samping untuk pendidikan dan bantuan sosial bagi masyarakat.
"Anda bisa lihat bahwa di dalam PDB kita, peran infrastruktur itu turun pada awal setelah krisis dibandingkan dengan sebelum krisis," tandasnya.
Ketimpangan itu berlanjut sampai beberapa tahun berjalannya era reformasi. Pada 2012 misalnya, berdasarkan data yang diterbitkan World Bank, fixed asset infrastruktur Indonesia hanya 38% dari PDB. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata global sebesar 70% PDB.
"Upaya-upaya yang dilakukan bukan saja dalam persoalan pembiayaan. Pada saat KPPIP dibentuk, aspek pembiayaan dirumuskan dengan baik sehingga jangan sampai pembangunan infrastruktur itu kemudian terlalu membebani APBN," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Darmin: Inflasi Terjaga, Suku Bunga Bisa Turun Lagi
Most Popular