September Membara, Ini Rentetan Gelombang Aksi di RI
Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia
01 October 2019 06:16
Jakarta, CNBC Indonesia- September ini menjadi bulan yang penuh hiruk pikuk di negeri ini. Dari tengah bulan hingga kemarin, aksi demonstrasi besar-besaran tak berhenti terjadi di Indonesia.
Polemik dimulai ketika publik mencium adanya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan adanya usulan Revisi UU KPK dan terpilihnya Firli Bahuri menjadi ketua KPK oleh DPR RI.
Berikut runutan kejadiannya:
13 September 2019
Komisi III DPR RI sepakat dengan bulat memilih Firli Bahuri menjadi ketua KPK.
Mengutip CNN Indonesia, suara untuk Firli mengalahkan nama-nama capim lainnya. Tercatat Alexander Marwata memperoleh 53 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, dan Lili Pintauli Siregar yang mendapatkan 44 suara.
Riuh tepuk tangan anggota dewan menyambut penguman terpilihnya Firli tanpa melalui proses voting oleh 56 anggota Komisi III DPR.
Namun, nama Firli mendapat reaksi negatif di publik karena jejak rekamnya. Firli pun menjadi sosok yang dianggap kontroversial karena namanya terus lolos berbagai tahapan yang dilakukan Pansel KPK, meski mendapat banyak penolakan.Pun demikian ketika Wakil Ketua KPK Saut Situmorang akhirnya mengumumkan bahwa Firli terbukti melakukan pelanggaran etik ketika menjadi Deputi Penindakan.
16 September 2019
Masih terpukul soal terpilihnya Firli, kabar lain mengejutkan pun datang. DPR tiba-tiba mengatakan telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Diketahui, perumusah revisi KUHP dilakukan di hotel Fairmont selama dua hari berturut-turut.
Setelah ditelusuri, terdapat beberapa pasal yang dinilai bisa menjadi polemik ke depannya dan terlalu masuk ke ranah privat.
17 September 2019
Meskipun terpilihnya Firli sudah memancing emosi publik, DPR dan pemerintah kembali memberikan kejutan dengan tiba-tiba mengesahkan Revisi Undang-Undang KPK. Undang-undang ini sebenarnya tak ada di program legislasi nasional, dan rampung hanya dalam hitungan pekan.
KPK menilai revisi ini bukan menguatkan justru berpotensi melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut ke depannya.
Barisan Aksi Demonstrasi Dimulai
19 September 2019
Setelah puluhan tahun, akhirnya mahasiswa kembali bergerak. Mereka menggelar aksi pertamanya pada 19 September 2019 di depan gedung DPR RI. Aksi ini diikuti oleh berbagai mahasiswa universitas di Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya Universitas Indonesia dan Universitas Trisaksi.
Aksi diikuti oleh ribuan mahasiswa, menuntut pembatalan revisi UU KPK dan penundaan RKUHP. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menjatuhkan mosi tidak percaya ke DPR RI.
23 September 2019
Kali ini, aksi tak cuma terjadi di Jakarta. Tapi, beberapa titik sekaligus di Indonesia. Salah satu yang ramai dan menjadi perhatian adalah aksi Gejayan Memanggil, pergerakan dari para mahasiswa Yogyakarta.
Aksi juga diramaikan oleh para mahasiswa di Jawa Tengah, Samarinda, dan lainnya. Mereka membawa 7 tuntutan di antaranya adalah pencabutan revisi UU KPK dan penundaan RKUHP. Untuk menghindari ditunggangi penumpang gelap, mereka menegaskan tak ada tujuan menjatuhkan Presiden Joko Widodo.
24 September 2019
Inilah aksi mahasiswa terbesar di Indonesia, diperkirakan mencapai 15 ribu orang di Jakarta. Jumlah ini lebih besar dibanding peserta aksi Reformasi 1998.
Menggaungkan tagar reformasi dikorupsi, aksi ini menggema di seluruh Indonesia mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi Selatan, sebanyak ribuan orang.
Aksi berujung tembakan gas air mata dan membuat ratusan peserta demonstrasi terluka.
25 September 2019
Ini merupakan aksi yang tak diduga, kali ini bukan mahasiswa tapi pelajar STM yang turun ke jalan. Entah apa alasan para pelajar tersebut, aksi kemudian berujung risuh hingga malam.
28 September 2019
Nah, aksi kali ini agak beda. Jatuh di akhir pekan dan berisi para kelompok yang menamakan dirinya mujahid 212. Aksi ini memiliki agenda berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya. Di antara tuntutan para mujahid ini adalah menurunkan Presiden Jokowi dan memulangkan Habib Rizieq.
30 September 2019
Aksi ini semula direncanakan sebagai aksi pamungkas mahasiswa dan kelompok masyarakat, karena ini merupakan hari terakhir anggota DPR bekerja dan mengganjal upaya pengesahan setumpuk rancangan undang-undang yang dikebut tiba-tiba oleh para anggota dewan.
Namun, karena peristiwa di 24 September masih membekas dan setumpuk RUU tersebut akhirnya ada yang ditunda, peserta aksi tidak sebanyak tanggal 24 September kemarin. Namun, diduga terdapat beberapa massa yang memancing agar aksi damai ini berlangsung tak kondusif.
Akhirnya aksi berujung ricuh hingga malam hari.
(gus/gus) Next Article Bupati Nganjuk Kena OTT KPK!
Polemik dimulai ketika publik mencium adanya upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan adanya usulan Revisi UU KPK dan terpilihnya Firli Bahuri menjadi ketua KPK oleh DPR RI.
Berikut runutan kejadiannya:
Komisi III DPR RI sepakat dengan bulat memilih Firli Bahuri menjadi ketua KPK.
Mengutip CNN Indonesia, suara untuk Firli mengalahkan nama-nama capim lainnya. Tercatat Alexander Marwata memperoleh 53 suara, Nawawi Pomolango dengan 50 suara, Nurul Ghufron dengan 51 suara, dan Lili Pintauli Siregar yang mendapatkan 44 suara.
Riuh tepuk tangan anggota dewan menyambut penguman terpilihnya Firli tanpa melalui proses voting oleh 56 anggota Komisi III DPR.
Namun, nama Firli mendapat reaksi negatif di publik karena jejak rekamnya. Firli pun menjadi sosok yang dianggap kontroversial karena namanya terus lolos berbagai tahapan yang dilakukan Pansel KPK, meski mendapat banyak penolakan.Pun demikian ketika Wakil Ketua KPK Saut Situmorang akhirnya mengumumkan bahwa Firli terbukti melakukan pelanggaran etik ketika menjadi Deputi Penindakan.
 Foto: Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan 5 Pimpinan KPK Terpilih periode 2019-2023 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
16 September 2019
Masih terpukul soal terpilihnya Firli, kabar lain mengejutkan pun datang. DPR tiba-tiba mengatakan telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Diketahui, perumusah revisi KUHP dilakukan di hotel Fairmont selama dua hari berturut-turut.
Setelah ditelusuri, terdapat beberapa pasal yang dinilai bisa menjadi polemik ke depannya dan terlalu masuk ke ranah privat.
17 September 2019
Meskipun terpilihnya Firli sudah memancing emosi publik, DPR dan pemerintah kembali memberikan kejutan dengan tiba-tiba mengesahkan Revisi Undang-Undang KPK. Undang-undang ini sebenarnya tak ada di program legislasi nasional, dan rampung hanya dalam hitungan pekan.
KPK menilai revisi ini bukan menguatkan justru berpotensi melemahkan kinerja lembaga antirasuah tersebut ke depannya.
Barisan Aksi Demonstrasi Dimulai
19 September 2019
Setelah puluhan tahun, akhirnya mahasiswa kembali bergerak. Mereka menggelar aksi pertamanya pada 19 September 2019 di depan gedung DPR RI. Aksi ini diikuti oleh berbagai mahasiswa universitas di Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya Universitas Indonesia dan Universitas Trisaksi.
Aksi diikuti oleh ribuan mahasiswa, menuntut pembatalan revisi UU KPK dan penundaan RKUHP. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menjatuhkan mosi tidak percaya ke DPR RI.
23 September 2019
Kali ini, aksi tak cuma terjadi di Jakarta. Tapi, beberapa titik sekaligus di Indonesia. Salah satu yang ramai dan menjadi perhatian adalah aksi Gejayan Memanggil, pergerakan dari para mahasiswa Yogyakarta.
Aksi juga diramaikan oleh para mahasiswa di Jawa Tengah, Samarinda, dan lainnya. Mereka membawa 7 tuntutan di antaranya adalah pencabutan revisi UU KPK dan penundaan RKUHP. Untuk menghindari ditunggangi penumpang gelap, mereka menegaskan tak ada tujuan menjatuhkan Presiden Joko Widodo.
 Foto: Demo Mahasiswa Bandung Menuju DPRD Jawa Barat (25/09/2019) (Rico Bagus/detikcom) |
24 September 2019
Inilah aksi mahasiswa terbesar di Indonesia, diperkirakan mencapai 15 ribu orang di Jakarta. Jumlah ini lebih besar dibanding peserta aksi Reformasi 1998.
Menggaungkan tagar reformasi dikorupsi, aksi ini menggema di seluruh Indonesia mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi Selatan, sebanyak ribuan orang.
Aksi berujung tembakan gas air mata dan membuat ratusan peserta demonstrasi terluka.
 Foto: Demo Mahasiswa di Gedung DPR (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
25 September 2019
Ini merupakan aksi yang tak diduga, kali ini bukan mahasiswa tapi pelajar STM yang turun ke jalan. Entah apa alasan para pelajar tersebut, aksi kemudian berujung risuh hingga malam.
 Foto: Demo Mahasiswa di Kawasan DPR (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
28 September 2019
Nah, aksi kali ini agak beda. Jatuh di akhir pekan dan berisi para kelompok yang menamakan dirinya mujahid 212. Aksi ini memiliki agenda berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya. Di antara tuntutan para mujahid ini adalah menurunkan Presiden Jokowi dan memulangkan Habib Rizieq.
 Foto: Aksi Mujahid 212, Sabtu (28/9). (CNN Indonesia/Ramadhan Rizky Saputra). |
30 September 2019
Aksi ini semula direncanakan sebagai aksi pamungkas mahasiswa dan kelompok masyarakat, karena ini merupakan hari terakhir anggota DPR bekerja dan mengganjal upaya pengesahan setumpuk rancangan undang-undang yang dikebut tiba-tiba oleh para anggota dewan.
Namun, karena peristiwa di 24 September masih membekas dan setumpuk RUU tersebut akhirnya ada yang ditunda, peserta aksi tidak sebanyak tanggal 24 September kemarin. Namun, diduga terdapat beberapa massa yang memancing agar aksi damai ini berlangsung tak kondusif.
Akhirnya aksi berujung ricuh hingga malam hari.
 Foto: Demo Mahasiswa di Gedung BPK (CNBC Indonesia/Tri Susilo) |
(gus/gus) Next Article Bupati Nganjuk Kena OTT KPK!
Most Popular