Tanpa Loket, BPN Bikin Layanan Online Buat Hak Tanggungan

News - Efrem Siregar, CNBC Indonesia
25 September 2019 12:24
BPN mencoba berbenah dengan memberikan layanan digital.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil memperkenalkan layanan digital untuk masyarakat termasuk pengembang yang ingin memperoleh Hak Tanggungan (HT). Layanan ini sedang diuji coba kementeriannya kepada para pengembang dan sektor perbankan yang hadir di Indonesia International Property Expo, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Ia mengatakan, saat ini layanan itu diujicoba di 29 kantor pertanahan di pelbagai daerah dan telah menerbitkan 65 HT elektronik. Adapun layanan ini menjadi bagian untuk pelayanan digital Kementerian ATR/BPN.




"Berbagai servis pemerintah akan digital. Swasta sudah sangat digital, beli rumah bisa melalui online. Pemerintah masih terlambat, pemerintah ingin mengatasi permasalahan ini," kata Sofyan.

Layanan HT digital, klaim Sofyan, disambut baik pihak perbankan. Transparansi dapat terwujud, semisal pemohon dapat melihat status notarisnya melalui website. Adanya layanan HT digital dapat memangkas waktu sertifikasi Hak Tanggungan sampai 3 bulan dari sebelumnya rata-rata 9 bulan.

Digitalisasi akan diterapkan Kementerian ATR/BPN, tahun 2025 semua data pertanahan sudah terakses digital.

"Presiden meminta tanah terdaftar 2025, itu bagian upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat. Kita juga punya program roadmap 2025. Kantor ATR mudah-mudahan fully digital dan bisa memangkas 40% proses yang ada sekarang," kata Sofyan.

Sebelumnya proses memperoleh sertifikasi hak tanggungan masih manual. Pemohon harus melakukan pendaftaran di loket ke kantor perwakilan BPN setempat.



Pendaftaran Hak Tanggungan:

Persyaratan:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertifikat Asli
6. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
7. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan
8. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum, penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
9. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila Pemberian Hak Tanggungan melalui Kuasa

Penyelesaian
Hari ketujuh

Keterangan
1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

Tarif
Rp. 50.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan s.d 250.000.000
Rp. 200.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan di atas 250.000.000 s.d 1.000.000.000
Rp. 2.500.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan di atas 1.000.000.000 s.d 10.000.000.000
Rp. 25.000.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan di atas 10.000.000.000 s.d 1.000.000.000.000
Rp. 50.000.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan di atas 1.000.000.000.000


(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading