180 Ribu PNS Hijrah ke Ibu Kota Baru, Ini Rincian Lembaganya
Yuni Astutik, CNBC Indonesia
18 September 2019 12:35
Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan kesiapan ibu kota baru RI sudah sangat matang. Ibu kota yang akan ditempatkan di Kalimantan Timur nantinya sudah memiliki kegiatan inti yang akan menunjang pertumbuhan di sana, yakni pemerintahan.
"Ketika membangun ibu kota baru ini sudah ada 'core', sedangkan kota baru swasta itu strugglenya satu di mana orang tinggal dan kerja di wilayah itu. Di Jakarta, rumah bisa di BSD dan kerja di Jakarta," kata Bambang dalam Rakornas Bidang Properti Kadin Indonesia, Rabu (18/9/2019).
Berdasar hitungan Bappenas, di awal pemindahan ibu kota akan ada migrasi PNS pusat besar-besaran termasuk pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif. "DPR pindah, MK pindah, MA pindah. 180 ribu orang jika dihitung kira-kira. TNI Polri 25 ribu yang akan di sana. Mabes TNI pindah," paparnya.
Dengan diisi oleh migrasi PNS ini, ia optimistis dalam 5 tahun ibu kota baru akan bisa beroperasi penuh. Sebab, dengan banyaknya penghuni, akan mendorong pembangunan properti yang gencar di sana mulai dari rumah sakit, sekolah, sampai universitas.
"Pelan-pelan keluarga ASN dan pejabat akan tinggal di situ, mulai merasakan pendidikan yang setara. Jadi kita ingin undang, jangan lihat hanya shopping mall atau kantor, tapi juga sekolah, kesehatan, dan lainnya."
Dalam 5 atau 10 tahun, diperkirakan jumlah anggota keluarga yang akan datang dan menghuni di sana bisa mencapai 800 ribu. "Bayangannya akan jadi seperti Washington DC," kata dia. Dengan banyaknya penduduk tersebut, kegiatan bisnis ibu kota akan tumbuh, dan penghuni bisa mencapai 1 juta orang dengan 300 ribu sampai 400 ribu yang akan menunjang aktivitas ekonomi.
Simak buka-bukaan Kepala Bappenas soal biaya pindah ibu kota RI
(gus/gus) Next Article Per Januari 2020, 1.000 ASN Tidak Perlu Ngantor
"Ketika membangun ibu kota baru ini sudah ada 'core', sedangkan kota baru swasta itu strugglenya satu di mana orang tinggal dan kerja di wilayah itu. Di Jakarta, rumah bisa di BSD dan kerja di Jakarta," kata Bambang dalam Rakornas Bidang Properti Kadin Indonesia, Rabu (18/9/2019).
Dengan diisi oleh migrasi PNS ini, ia optimistis dalam 5 tahun ibu kota baru akan bisa beroperasi penuh. Sebab, dengan banyaknya penghuni, akan mendorong pembangunan properti yang gencar di sana mulai dari rumah sakit, sekolah, sampai universitas.
"Pelan-pelan keluarga ASN dan pejabat akan tinggal di situ, mulai merasakan pendidikan yang setara. Jadi kita ingin undang, jangan lihat hanya shopping mall atau kantor, tapi juga sekolah, kesehatan, dan lainnya."
Dalam 5 atau 10 tahun, diperkirakan jumlah anggota keluarga yang akan datang dan menghuni di sana bisa mencapai 800 ribu. "Bayangannya akan jadi seperti Washington DC," kata dia. Dengan banyaknya penduduk tersebut, kegiatan bisnis ibu kota akan tumbuh, dan penghuni bisa mencapai 1 juta orang dengan 300 ribu sampai 400 ribu yang akan menunjang aktivitas ekonomi.
Simak buka-bukaan Kepala Bappenas soal biaya pindah ibu kota RI
(gus/gus) Next Article Per Januari 2020, 1.000 ASN Tidak Perlu Ngantor
Most Popular