Pelan Tapi Pasti, Subsidi Energi Zaman Jokowi Kembali Bengkak

News - Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
16 September 2019 18:49
Pelan Tapi Pasti, Subsidi Energi Zaman Jokowi Kembali Bengkak
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyepakati anggaran subsidi energi untuk 2020. Dalam kesepakatan ini, subsidi energi turun menjadi Rp 124,873 triliun.

Adapun anggaran ini turun Rp 12,58 triliun dari yang ditetapkan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 Rp 137,461 triliun. Anggaran ini juga lebih rendah dari outlook pemerintah Rp 142,59 triliun (termasuk carry over subsidi listrik Rp 6 triliun).

Jika dibandingkan dengan subsidi energi pada APBN 2019, yang tercatat sebesar Rp 157,7 triliun, jumlah subsidi energi pada 2020 memang mengalami penurunan. Namun, jika dibandingkan dengan APBN 2018, subsidi dalam dua tahun terakhir membengkak. Pasalnya, dalam pagu APBN 2018, subsidi energi dialokasikan sebesar Rp 94,5 triliun. 




Anggaran subsidi energi di 2020 terdiri dari subsidi BBM dan LPG 3 Kg sebesar Rp 70,08 triliun, serta subsidi listrik sebesar Rp 54,79 triliun.

Adapun anggaran subsidi listrik mengalami penurunan yang disebabkan beberapa faktor, seperti asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) diubah menjadi US$ 63 per barel dari sebelumnya US$ 65 di RAPBN 2020.

Kedua, menghilangkan carry over subsidi energi listrik yang direncanakan pemerintah Rp 6 triliun di RAPBN 2020. Hal ini karena mendapat penolakan dari anggota Banggar DPR RI.

Pelan Tapi Pasti, Subsidi Energi Zaman Jokowi Kembali BengkakFoto: Aristya Rahadian Krisabella




Ketiga, dihilangkannya subsidi listrik untuk daya 900 VA rumah tangga mampu (RTM) yang dinikmati oleh 24,4 juta masyarakat. Sedangkan, anggaran yang dihilangkan dari golongan ini Rp 6,96 triliun.

Sementara, untuk 2019, subsidi energi sebesar Rp 157,79 T, terdiri dari; subsidi BBM dan LPG Rp 100,68 triliun dan subsidi listrik Rp 57,1 triliun.

Ditambah lagi, adanya kompensasi di tahun ini yang diberikan oleh Pemerintah untuk PLN dan Pertamina. Kompensasi ini diberikan karena kedua BUMN tersebut tidak menerapkan penyesuaian tarif meski seharusnya diterapkan. 

Besarannya, untuk PLN sebesar Rp 23 triliun, dan untuk Pertamina sebesar Rp 44 triliun.



[Gambas:Video CNBC]

(gus)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading