Buwas: Jaringan Kartel Sebut Beras Bulog Berkutu dan Bau
Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia
13 September 2019 11:58
Jakarta, CNBC Indonesia - Kisruh soal penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi masyarakat miskin sempat menghangat antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Perum Bulog.
Awalnya Kemensos ingin peran Bulog dalam penyalur BPNT dikurangi hanya 30% dari alokasi BPNT karena alasan kualitas beras Bulog yang rendah. Namun, akhirnya diputuskan diserahkan 100% kepada Bulog.
Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) sempat mengungkap latar soal BPNT ini, dia menduga ada permainan kartel beras. Dengan Bulog perannya dikurangi, maka pihak jaringan kartel beras yang diuntungkan.
"Yang terealisasi kita lihat adalah adanya BPNT, kan ini permainan dari kartel dan oknum itu sendiri. Karena mereka menurut saya tidak manusiawi, beras ini kan untuk masyarakat yang kurang mampu tetapi mereka memanfaatkan untuk kepentingan pribadi," kata Buwas kepada CNBC Indonesia, Jumat (13/9).
Ia mengklaim bila BPNT diserahkan di luar Perum Bulog, maka ada potensi penyimpangan misalnya berasnya dikatakan premium tetapi ternyata medium, dan harganya harga premium. Namun, ia juga mengakui oknum di internal Bulog juga ada, dan harus dibenahi.
"Jadi keuntungannya diambil oknum. Ini yang mau kami tertibkan, biar bagaimanapun kita harus memuliakan masyarakat yang tidak mampu," kataya
Buwas mengklaim Bulog menjaga kualitasnya, bahkan beras yang digunakan untuk BPNT ini dengan kerja sama dengan BPOM dan Kementerian Kesehatan, sudah diproses ada vitaminnya. Ia bilang negara hadir untuk kepentingan masyarakat miskin menghadirkan beras berkualitas.
"Tetapi dari jaringan kartel selalu mengangkat bahwa beras Bulog kan berkutu, bau, dan tidak bagus. Supaya tidak mendapatkan kepercayaan, jadinya dikuasai kartel, yang rugi adalah masyarakat kita juga," katanya
Sebelumnya, Budi Waseso sempat mengungkapkan bahwa peran Bulog sebagai bagian dari pemerintah diperkecil dari BPNT. Sebab Bulog hanya diberikan jatah 30% dalam penyediaan, sementara sisanya diserahkan kepada pihak lain.
BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH (Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan), atau pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan bank-bank milik pemerintah (Himbara).
(hoi/hoi) Next Article Buwas Klaim Urusan 20 Ribu Ton Beras Rusak Bulog Sudah Beres
Awalnya Kemensos ingin peran Bulog dalam penyalur BPNT dikurangi hanya 30% dari alokasi BPNT karena alasan kualitas beras Bulog yang rendah. Namun, akhirnya diputuskan diserahkan 100% kepada Bulog.
Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) sempat mengungkap latar soal BPNT ini, dia menduga ada permainan kartel beras. Dengan Bulog perannya dikurangi, maka pihak jaringan kartel beras yang diuntungkan.
"Yang terealisasi kita lihat adalah adanya BPNT, kan ini permainan dari kartel dan oknum itu sendiri. Karena mereka menurut saya tidak manusiawi, beras ini kan untuk masyarakat yang kurang mampu tetapi mereka memanfaatkan untuk kepentingan pribadi," kata Buwas kepada CNBC Indonesia, Jumat (13/9).
Ia mengklaim bila BPNT diserahkan di luar Perum Bulog, maka ada potensi penyimpangan misalnya berasnya dikatakan premium tetapi ternyata medium, dan harganya harga premium. Namun, ia juga mengakui oknum di internal Bulog juga ada, dan harus dibenahi.
"Jadi keuntungannya diambil oknum. Ini yang mau kami tertibkan, biar bagaimanapun kita harus memuliakan masyarakat yang tidak mampu," kataya
Buwas mengklaim Bulog menjaga kualitasnya, bahkan beras yang digunakan untuk BPNT ini dengan kerja sama dengan BPOM dan Kementerian Kesehatan, sudah diproses ada vitaminnya. Ia bilang negara hadir untuk kepentingan masyarakat miskin menghadirkan beras berkualitas.
"Tetapi dari jaringan kartel selalu mengangkat bahwa beras Bulog kan berkutu, bau, dan tidak bagus. Supaya tidak mendapatkan kepercayaan, jadinya dikuasai kartel, yang rugi adalah masyarakat kita juga," katanya
Sebelumnya, Budi Waseso sempat mengungkapkan bahwa peran Bulog sebagai bagian dari pemerintah diperkecil dari BPNT. Sebab Bulog hanya diberikan jatah 30% dalam penyediaan, sementara sisanya diserahkan kepada pihak lain.
BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH (Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan), atau pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan bank-bank milik pemerintah (Himbara).
(hoi/hoi) Next Article Buwas Klaim Urusan 20 Ribu Ton Beras Rusak Bulog Sudah Beres
Most Popular