Pak Jokowi, Jika KPK Hebat Maka Ekonomi Kuat Lho...
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
12 September 2019 09:42
Di Hong Kong, peran KPK dijalankan oleh Independent Commission Against Corruption (ICAC). Lembaga ini dibentuk pada 1974 untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.
Sebelum ada ICAC, korupsi adalah budaya sehari-hari masyarakat Hong Kong. Bahkan sampai pemadam kebakaran saja tidak mau memadamkan api kalau belum ada 'uang teh'. Mo chin, mo sui. Tidak ada uang, tidak ada air.
Namun kasus mega korupsi yang mendorong kelahiran ICAC adalah yang melibatkan Peter Godber, Kepala Kepolisian Hong Kong. Sebelum pensiun pada 1973, Gedber memiliki uang HKD 4,4 juta (Rp 7,9 miliar dengan kurs saat ini) yang disebar ke berbagai rekening di Kanada, Australia Singapura, Amerika Serikat (AS), sampai Inggris.
Saat itu, suap di lingkungan kepolisian Hong Kong adalah sesuatu yang normal. Bahkan di setiap kantor polisi ada ruangan dan petugas khusus untuk menerima suap dari berbagai pihak, mayoritas pelaku kejahatan.
"Dulu orang menjadi polisi dan pegawai pemerintah karena memang ingin korupsi," kenang Neil Maloney, pensiunan anggota kepolisian Hong Kong yang kemudian menjadi penyidik di ICAC, seperti dikutip dari South China Morning Post.
Akan tetapi kasus Gedber betul-betul membuat gerah masyarakat Hong Kong. Belajar dari Anti-Corruption Agency (ACA) di Singapura, Hong Kong kemudian membentuk ICAC.
Pada masa-masa awal, ICAC fokus di kasus korupsi oleh kepolisian. Langkah ini bukannya tanpa hambatan, sikap permusuhan dari kepolisian ditunjukkan secara terang-terangan.
Para anggota polisi yang tidak terima 'diacak-acak' menyerbu kantor ICAC, bahkan sempat terjadi baku tembak. Friksi yang memuncak ini kemudian menghasilkan jalan tengah, kasus yang terjadi sebelum 1977 akan diputihkan (kecuali kasus besar).
"Ini menjadi langkah yang sangat brilian. Polisi kemudian sadar dan terus melakukan perbaikan, karena mereka diberikan kesempatan kedua," kata Maloney.
ICAC menjalankan tugasnya dengan baik, dan hasilnya korupsi di Hong Kong berhasil ditekan serendah-rendahnya. Hong Kong adalah negara dengan indeks persepsi korupsi terbaik kedua di Asia, hanya kalah dari Singapura.
"Sekarang anak-anak muda di pemerintahan hidup dalam lingkungan bebas korupsi. Generasi sekarang melihatnya sebagai sesuatu yang taken for granted, tetapi puluhan tahun lalu pemerintahan dijalankan seperti di Bangkok atau Manila," tegas Maloney.
(BERLANJUT KE HALAMAN 3)
(aji/aji)
Sebelum ada ICAC, korupsi adalah budaya sehari-hari masyarakat Hong Kong. Bahkan sampai pemadam kebakaran saja tidak mau memadamkan api kalau belum ada 'uang teh'. Mo chin, mo sui. Tidak ada uang, tidak ada air.
Namun kasus mega korupsi yang mendorong kelahiran ICAC adalah yang melibatkan Peter Godber, Kepala Kepolisian Hong Kong. Sebelum pensiun pada 1973, Gedber memiliki uang HKD 4,4 juta (Rp 7,9 miliar dengan kurs saat ini) yang disebar ke berbagai rekening di Kanada, Australia Singapura, Amerika Serikat (AS), sampai Inggris.
"Dulu orang menjadi polisi dan pegawai pemerintah karena memang ingin korupsi," kenang Neil Maloney, pensiunan anggota kepolisian Hong Kong yang kemudian menjadi penyidik di ICAC, seperti dikutip dari South China Morning Post.
Akan tetapi kasus Gedber betul-betul membuat gerah masyarakat Hong Kong. Belajar dari Anti-Corruption Agency (ACA) di Singapura, Hong Kong kemudian membentuk ICAC.
Pada masa-masa awal, ICAC fokus di kasus korupsi oleh kepolisian. Langkah ini bukannya tanpa hambatan, sikap permusuhan dari kepolisian ditunjukkan secara terang-terangan.
Para anggota polisi yang tidak terima 'diacak-acak' menyerbu kantor ICAC, bahkan sempat terjadi baku tembak. Friksi yang memuncak ini kemudian menghasilkan jalan tengah, kasus yang terjadi sebelum 1977 akan diputihkan (kecuali kasus besar).
"Ini menjadi langkah yang sangat brilian. Polisi kemudian sadar dan terus melakukan perbaikan, karena mereka diberikan kesempatan kedua," kata Maloney.
ICAC menjalankan tugasnya dengan baik, dan hasilnya korupsi di Hong Kong berhasil ditekan serendah-rendahnya. Hong Kong adalah negara dengan indeks persepsi korupsi terbaik kedua di Asia, hanya kalah dari Singapura.
"Sekarang anak-anak muda di pemerintahan hidup dalam lingkungan bebas korupsi. Generasi sekarang melihatnya sebagai sesuatu yang taken for granted, tetapi puluhan tahun lalu pemerintahan dijalankan seperti di Bangkok atau Manila," tegas Maloney.
(BERLANJUT KE HALAMAN 3)
(aji/aji)
Next Page
ICAC Dongrak Ekonomi Hong Kong
Pages
Most Popular