Catat, Ini Pesan Haru KPK Usai Bongkar Mafia Migas Petral

News - Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
10 September 2019 19:22
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah selangkah lebih maju dalam mengungkap kasus mafia migas yang melibatkan anak usaha PT Pertamina (Persero), yakni Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dan Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES).

Lembaga anti rasywah tersebut baru saja menetapkan Bambang Irianto, yang merupakan mantan VP Marketing Pertamina Energy Service (PES), sebagai tersangka dalam dugaan perkara suap terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang.



Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menuturkan, memang butuh waktu lama untuk mengungkap kasus ini. Pasalnya, KPK perlu mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dari berbagai sumber informasi, salah satunya otoritas di luar negeri. Maklum saja, dua perusahaan tersebut kedudukan hukumnya ada yang di Hong Kong (Petral) dan ada juga yang di Singapura (PES).


"Untuk itu, KPK mengajak semua pihak untuk mengawal penanganan perkara ini. Perkara ini merupakan salah satu perkara yang menarik perhatian publik terutama setelah Presiden Joko Widodo membubarkan Petral," kata Laode dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019).



Lebih lanjut, ia mengatakan, dalam proses penyelidikan, banyak dorongan dan suara yang pihaknya dengar agar KPK terus mengungkap kasus ini. KPK, lanjut Laode, tentu tetap harus melaksanakan tugas secara hati-hati dan cermat dan baru dapat menyampaikan informasi pokok perkara setelah naik ke tahap penyidikan. 

"Selain itu, jika masyarakat memiliki informasi terkait mafia migas, silakan disampaikan ke KPK untuk dapat kami pelajari lebih lanjut," imbuhnya.

Pihaknya juga berharap, semoga perkara ini dapat menjadi kotak pandora untuk mengungkap skandal mafia migas yang merugikan rakyat Indonesia.



Di sisi lain, ia juga meminta dan berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak, karena jika dalam penanganan perkara-perkara besar yang bukan tidak mungkin melibatkan kekuatan besar yang selama ini menikmati hasil korupsi tanpa terganggu, maka upaya-upaya melemahkan seperti memangkas kewenangan KPK akan berpengaruh dan berisiko terhadap penanganan perkara korupsi. 

"Bukan tidak mungkin kasus-kasus korupsi dengan nilai yang besar dan dilakukan oleh pejabat tinggi ataupun pihak swasta akan lebih sulit atau tidak mungkin tersentuh jika KPK terus dilemahkan," tutupnya.



[Gambas:Video CNBC]


(gus)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading