China ke Vietnam daripada RI, Luhut: Potong Banyak Aturan!
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
09 September 2019 18:56
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui persoalan perizinan dan banyaknya syarat perizinan menghambat arus investasi asing yang masuk ke Indonesia. Sehingga Indonesia harus kalah bersaing dalam memperebutkan investasi masuk dengan negara-negara pesaing terutama Vietnam.
Laporan Bank Dunia, dari 33 perusahaan China yang relokasi pabrik ke luar, sebanyak 23 merelokasi ke Vietnam, selebihnya ke Meksiko, Serbia, Thailand, dan Malaysia. Indonesia tak satupun jadi pilihan.
"Mengenai relokasi itu memang kita harus memotong banyak sekali aturan aturan, yang sudah sebenarnya juga diperintahkan presiden. Jadi dia hanya memperkuat lagi mengenai itu," kata Luhut di Jakarta, Senin (9/9)
Country Director of the World Bank Indonesia Rodrigo A Chaves saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, sore ini, juga mengungkapkan kembali fakta soal relokasi 33 perusahaan China tersebut.
Menurut Luhut, pihak Bank Dunia merespons positif, sikap Presiden Jokowi yang bergerak cepat merespons laporan Bank Dunia soal posisi Indonesia yang tak dilirik. Jokowi sempat meminta jajarannya agar syarat-syarat dari perizinan dipangkas.
"Dia menyampaikan bahwa arahan presiden waktu rapat kabinet terbatas di mana BI OJK itu statement kan dipublikasikan oleh istana, dikomentari berbagai pihak di luar negeri sangat konstruktif," kata Luhut.
(hoi/hoi) Next Article Vietnam Genjot Kekuatan Militer Laut China Selatan, Buat Apa?
Laporan Bank Dunia, dari 33 perusahaan China yang relokasi pabrik ke luar, sebanyak 23 merelokasi ke Vietnam, selebihnya ke Meksiko, Serbia, Thailand, dan Malaysia. Indonesia tak satupun jadi pilihan.
Country Director of the World Bank Indonesia Rodrigo A Chaves saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, sore ini, juga mengungkapkan kembali fakta soal relokasi 33 perusahaan China tersebut.
Menurut Luhut, pihak Bank Dunia merespons positif, sikap Presiden Jokowi yang bergerak cepat merespons laporan Bank Dunia soal posisi Indonesia yang tak dilirik. Jokowi sempat meminta jajarannya agar syarat-syarat dari perizinan dipangkas.
"Dia menyampaikan bahwa arahan presiden waktu rapat kabinet terbatas di mana BI OJK itu statement kan dipublikasikan oleh istana, dikomentari berbagai pihak di luar negeri sangat konstruktif," kata Luhut.
(hoi/hoi) Next Article Vietnam Genjot Kekuatan Militer Laut China Selatan, Buat Apa?
Most Popular