Setelah Jokowi Marah, Darmin Tancap Gas Pangkas Izin
Efrem Limsan Siregar, CNBC Indonesia
06 September 2019 14:10
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah bakal memangkas habis regulasi yang menghambat investasi. Hal ini menindaklanjuti rapat terbatas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menteri beberapa hari lalu.
"(Regulasi) yang mana saja yang nggak perlu (akan dipangkas)," kata Darmin di kantornya, Jumat (6/9/2019).
Ia menambahkan pihaknya saat ini sedang mengidentifikasi perizinan mana yang tidak berguna untuk segera dihilangkan. Begitu juga dengan rekomendasi-rekomendasi terkait.
"Kita itu kan punya OSS, yang perlu itu sudah ada di situ. Memang kita sedang identifikasi apa saja yang muncul apalagi belakangan muncul yang sebenarnya tadinya nggak ada, nggak ada gunanya sebetulnya sehingga ya itu semua akan dihilangkan," kata Darmin.
Kemudian persyaratan yang menghambat bakal dicabut. Tidak ada lagi penyederhanaan seperti yang dahulu pernah dilakukan pemerintah. Namun, ia tidak menjelaskan detil perizinan dan persyaratan yang dianggap menghambat.
"Iya (dicabut), ke arah itu," ucap Darmin.
Presiden Jokowi sebelumnya mengungkapkan kekecewaannya dalam rapat terbatas, Rabu (4/9/2019). Perusahaan-perusahaan memilih relokasi dari China ke negara lain ketimbang Indonesia proses perizinan investasi di negara-negara tersebut lebih cepat dibandingkan di Indonesia.
"Setelah dilihat lebih detail lagi kalau mau pindah ke Vietnam hanya butuh waktu 2 bulan rampung. Kita bisa bertahun-tahun. Penyebabnya hanya itu. Enggak ada yang lain," kata Jokowi di hadapan para menteri.
(dru) Next Article Strategi RI Perangi 'Hantu' Defisit Neraca Dagang
"(Regulasi) yang mana saja yang nggak perlu (akan dipangkas)," kata Darmin di kantornya, Jumat (6/9/2019).
Ia menambahkan pihaknya saat ini sedang mengidentifikasi perizinan mana yang tidak berguna untuk segera dihilangkan. Begitu juga dengan rekomendasi-rekomendasi terkait.
Kemudian persyaratan yang menghambat bakal dicabut. Tidak ada lagi penyederhanaan seperti yang dahulu pernah dilakukan pemerintah. Namun, ia tidak menjelaskan detil perizinan dan persyaratan yang dianggap menghambat.
"Iya (dicabut), ke arah itu," ucap Darmin.
Presiden Jokowi sebelumnya mengungkapkan kekecewaannya dalam rapat terbatas, Rabu (4/9/2019). Perusahaan-perusahaan memilih relokasi dari China ke negara lain ketimbang Indonesia proses perizinan investasi di negara-negara tersebut lebih cepat dibandingkan di Indonesia.
"Setelah dilihat lebih detail lagi kalau mau pindah ke Vietnam hanya butuh waktu 2 bulan rampung. Kita bisa bertahun-tahun. Penyebabnya hanya itu. Enggak ada yang lain," kata Jokowi di hadapan para menteri.
(dru) Next Article Strategi RI Perangi 'Hantu' Defisit Neraca Dagang
Most Popular