UU KPK Mau Direvisi, Jokowi: Itu Inisiatif DPR
05 September 2019 16:49
Foto: Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja di Kalimantan Barat (Biro Humas Kemenko Perekonomian)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara perihal hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Kamis (5/9/2019). Salah satu hasil rapat adalah sebanyak 10 fraksi sepakat revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi usul inisiatif DPR RI.
Ditemui di sela-sela kunjungan kerja ke Pontianak, Kalimantan Barat, Jokowi mengaku belum mengetahui konten revisi UU tersebut. "Itu inisiatif DPR," ujar Jokowi seperti dikutip melalui video resmi yang diunggah Sekretariat Kepresidenan, Kamis (5/9/2019).
Terlepas dari usulan merevisi payung hukum KPK, Jokowi menegaskan lembaga anti rasywah itu telah bekerja dengan baik. "Saya belum tahu. Jadi saya belum bisa sampaikan apa-apa," kata eks Wali Kota Solo itu menegaskan.
DPR sepakat revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi usul inisiatif DPR. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengkritik hasil Rapat Paripurna DPR RI yang sepakat revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi usul inisiatif DPR.
"Kami sudah sampaikan bahwa Indonesia belum membutuhkan perubahan UU KPK. Pembahasan revisi UU KPK yang secara diam-diam menunjukkan DPR dan Pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat yang diwakilinya," kata Syarif seperti dilansir detik.com.
Menurut dia, DPR dan pemerintah juga telah membohongi rakyat Indonesia. Ini karena dalam program-program kerja mereka selalu menyuarakan penguatan KPK. "Tapi pada kenyataannya mereka berkonspirasi melemahkan KPK secara diam-diam," ujar Syarif.
Anggota Badan Legislasi DPR RI Masinton Pasaribu mengungkapkan langkah mengajukan revisi UU KPK dilakukan karena pemilihan pimpinan baru KPK sedang berproses saat ini. UU KPK hasil revisi, kata dia, diharapkan bisa digunakan oleh jajaran pimpinan KPK periode 2019-2023 yang akan mulai menjabat pada Desember 2019.
(miq/miq)
Ditemui di sela-sela kunjungan kerja ke Pontianak, Kalimantan Barat, Jokowi mengaku belum mengetahui konten revisi UU tersebut. "Itu inisiatif DPR," ujar Jokowi seperti dikutip melalui video resmi yang diunggah Sekretariat Kepresidenan, Kamis (5/9/2019).
Terlepas dari usulan merevisi payung hukum KPK, Jokowi menegaskan lembaga anti rasywah itu telah bekerja dengan baik. "Saya belum tahu. Jadi saya belum bisa sampaikan apa-apa," kata eks Wali Kota Solo itu menegaskan.
DPR sepakat revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi usul inisiatif DPR. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengkritik hasil Rapat Paripurna DPR RI yang sepakat revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi usul inisiatif DPR.
"Kami sudah sampaikan bahwa Indonesia belum membutuhkan perubahan UU KPK. Pembahasan revisi UU KPK yang secara diam-diam menunjukkan DPR dan Pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat yang diwakilinya," kata Syarif seperti dilansir detik.com.
Menurut dia, DPR dan pemerintah juga telah membohongi rakyat Indonesia. Ini karena dalam program-program kerja mereka selalu menyuarakan penguatan KPK. "Tapi pada kenyataannya mereka berkonspirasi melemahkan KPK secara diam-diam," ujar Syarif.
Anggota Badan Legislasi DPR RI Masinton Pasaribu mengungkapkan langkah mengajukan revisi UU KPK dilakukan karena pemilihan pimpinan baru KPK sedang berproses saat ini. UU KPK hasil revisi, kata dia, diharapkan bisa digunakan oleh jajaran pimpinan KPK periode 2019-2023 yang akan mulai menjabat pada Desember 2019.
Artikel Selanjutnya
Fit & Proper Test Capim KPK Dimulai, Benarkah Ada 'Titipan'?
(miq/miq)
