Internasional
RUU Kontroversial Dicabut, Yakin Demo Hong Kong Usai?
Sefti Oktarianisa, CNBC Indonesia
05 September 2019 06:53
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam akhirnya mencabut secara resmi rancangan undang-undang (RUU) Ekstradisi yang selama ini membuat kota itu didera "tsunami' demonstrasi berkepanjangan.
RUU Ekstradisi merupakan rancangan undang-undang yang kontroversial bagi warga Hong Kong. RUU ini bakal memungkinkan pelaku kejahatan diekstradisi ke China daratan.
Ekstradisi ini membuat takut sejumlah kalangan. Pasalnya, besar kemungkinan ekstradisi akan dimanfaatkan pemerintah China untuk menghukum para aktivis pro demokrasi di sana.
Hal ini ditegaskan Lam pada sebuah rekaman yang disiarkan di televisi setempat, Rabu (4/9/2019). "Pemerintah akan secara resmi menarik RUU itu untuk sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran publik," katanya sebagaimana dikutip CNBC Indonesia dari AFP.
Dalam kesempatan itu juga, Lam mengatakan protes telah mengejutkan dan membuat sedih rakyat Hong Kong. Ia menegaskan kekerasan di Hong Kong sudah mengarah ke situasi yang sangat berbahaya.
"Tidak peduli apa pun ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah atau masyarakat, kekerasan bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah," katanya.
Ia menegaskan saat ini menghentikan demonstrasi menjadi fokus pemerintah. Ia pun mengaku akan mengunjungi dan berbicara langsung dengan pengunjuk rasa.
"Saat ini, menghentikan kekerasan adalah prioritas utama, mempertahankan hukum dan membangun kembali aturan masyarakat. Pemerintah akan dengan tegas menangani kekerasan dan tindakan ilegal,".
Sayangnya, pernyataan Lam ini tidak disambut baik oleh para pengunjuk rasa. Bahkan para aktivis pro-demokrasi mengaku akan tetap menyuarakan "kampanye demokrasi" mereka lebih luas.
"Terlalu sedikit. Sudah terlambat," kata milenial yang memimpin demo Joshua Wong melalui media sosialnya.
Ia bahkan mengatakan protes akan tetap berlanjut.
"Tekad dan keberanian kami untuk memperjuangkan kebebasan akan terus berlanjut," ujar pria berusia 22 tahun yang tengah berada di Taiwan ini.
"Warga Hong Kong berhak mendapatkan hak pilih universal. kita layak memilih pemerintah kita sendiri,".
Pembatalan secara resmi RUU Ekstradisi menjadi salah satu tuntutan pengunjuk rasa. Selain itu, terdapat empat tuntutan lain.
Tuntutan itu meliputi kebebasan berpendapat dan pemilu yang demokratis. Ada pula pencabutan kata "pembuat kerusuhan" yang selalu dilabelkan pemerintah pada pendemo dan pembebasan para aktivis pro-demokrasi yang ditangkap selama ini.
Pengunjuk rasa lain mengatakan Lam tidak akan menepati komitmennya dan hanya berpura-pura. "Yang harus dihentikan adalah sikap brutal petugas. Demonstrasi akan terus berjalan," ujarnya.
Sementara itu, sebuah survei bisnis menunjukkan, aktivitas sektor swasta Hong Kong pada Agustus anjlok akibat demonstrasi yang terus terjadi dan perang dagang antara AS dan China.
Bahkan, penurunan terjadi sangat signifikan di agustus ini. Melemah sejak 10 tahun terakhir.
Sebagaimana dilansir IHS Markit, indeks manager pembelian (Purchasing Manager's Index/ PMI) Hong Kong merosot 40,8 pada Agustus, dari sebelumnya 43,8 pada Juli. Angka itu menandakan penurunan paling tajam di sektor swasta sejak Februari 2009.
(sef/sef) Next Article Demo Belum Reda, China Copot Pejabat Penting di Hong Kong
RUU Ekstradisi merupakan rancangan undang-undang yang kontroversial bagi warga Hong Kong. RUU ini bakal memungkinkan pelaku kejahatan diekstradisi ke China daratan.
Ekstradisi ini membuat takut sejumlah kalangan. Pasalnya, besar kemungkinan ekstradisi akan dimanfaatkan pemerintah China untuk menghukum para aktivis pro demokrasi di sana.
Hal ini ditegaskan Lam pada sebuah rekaman yang disiarkan di televisi setempat, Rabu (4/9/2019). "Pemerintah akan secara resmi menarik RUU itu untuk sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran publik," katanya sebagaimana dikutip CNBC Indonesia dari AFP.
Dalam kesempatan itu juga, Lam mengatakan protes telah mengejutkan dan membuat sedih rakyat Hong Kong. Ia menegaskan kekerasan di Hong Kong sudah mengarah ke situasi yang sangat berbahaya.
"Tidak peduli apa pun ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah atau masyarakat, kekerasan bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah," katanya.
Ia menegaskan saat ini menghentikan demonstrasi menjadi fokus pemerintah. Ia pun mengaku akan mengunjungi dan berbicara langsung dengan pengunjuk rasa.
"Saat ini, menghentikan kekerasan adalah prioritas utama, mempertahankan hukum dan membangun kembali aturan masyarakat. Pemerintah akan dengan tegas menangani kekerasan dan tindakan ilegal,".
Sayangnya, pernyataan Lam ini tidak disambut baik oleh para pengunjuk rasa. Bahkan para aktivis pro-demokrasi mengaku akan tetap menyuarakan "kampanye demokrasi" mereka lebih luas.
 Foto: Infografis/ Sepak Terjang pemimpin demo hong kong/Aristya Rahadian Krisabella |
"Terlalu sedikit. Sudah terlambat," kata milenial yang memimpin demo Joshua Wong melalui media sosialnya.
Ia bahkan mengatakan protes akan tetap berlanjut.
"Tekad dan keberanian kami untuk memperjuangkan kebebasan akan terus berlanjut," ujar pria berusia 22 tahun yang tengah berada di Taiwan ini.
"Warga Hong Kong berhak mendapatkan hak pilih universal. kita layak memilih pemerintah kita sendiri,".
Pembatalan secara resmi RUU Ekstradisi menjadi salah satu tuntutan pengunjuk rasa. Selain itu, terdapat empat tuntutan lain.
Tuntutan itu meliputi kebebasan berpendapat dan pemilu yang demokratis. Ada pula pencabutan kata "pembuat kerusuhan" yang selalu dilabelkan pemerintah pada pendemo dan pembebasan para aktivis pro-demokrasi yang ditangkap selama ini.
Pengunjuk rasa lain mengatakan Lam tidak akan menepati komitmennya dan hanya berpura-pura. "Yang harus dihentikan adalah sikap brutal petugas. Demonstrasi akan terus berjalan," ujarnya.
Sementara itu, sebuah survei bisnis menunjukkan, aktivitas sektor swasta Hong Kong pada Agustus anjlok akibat demonstrasi yang terus terjadi dan perang dagang antara AS dan China.
Bahkan, penurunan terjadi sangat signifikan di agustus ini. Melemah sejak 10 tahun terakhir.
Sebagaimana dilansir IHS Markit, indeks manager pembelian (Purchasing Manager's Index/ PMI) Hong Kong merosot 40,8 pada Agustus, dari sebelumnya 43,8 pada Juli. Angka itu menandakan penurunan paling tajam di sektor swasta sejak Februari 2009.
(sef/sef) Next Article Demo Belum Reda, China Copot Pejabat Penting di Hong Kong
Most Popular