12 Juta Jiwa Nunggak, BPJS Kesehatan Siap Gedor Pintu Rumah
Muhammad Choirul, CNBC Indonesia
02 September 2019 13:36
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan sebanyak 12 juta jiwa selama 2018 menunggak pembayaran. Alhasil defisit terjadi hingga memberatkan cashflow BPJS Kesehatan.
"Ada yang bukan peneriman bantuan iuran itu mencapai 12 juta jiwa atau 39% dari total bukan penerima bantuan iuran [mandiri]," kata Fahmi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR, Senin (2/9/2019).
Fahmi menerangkan sosialisasi terus dilakukan bahkan bagaimana caranya agar memudahkan masyarakat membayar iuran. Menurut Fahmi juga, pihaknya akan mengejar dan memberikan teguran berupa penagihan hingga ke rumah para peserta yang menunggak.
"Kami lakukan adalah dengan soft collecting. SMS juga, WA (WhatsApp) hingga email ke peserta," tuturnya.
"Kita mengoptimalkan perangkat JKN yang ada di kecamatan juga untuk door to door," tegas Fahmi.
Fahmi mengakui adanya fraud atau penyimpangan di perusahaan. Hal ini menjadi faktor adanya defisit yang mencapai triliunan.
"Defisit ini sebagaimana dipaparkan DJSN [Dewan Jaminan Sosial Nasional] sebelumnya, biaya per orang per bulan memang makin ke sini makin lebar perbedaannya dengan premi," tutur Fahmi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR, Senin (2/9/2019).
"Setelah BPKP turun, dilihat ada fraud. Memang akhirnya bahwa secara nyata ditemukan under price terhadap iuran. Rata-rata iuran Rp 36.500/Bulan ada gap Rp 13.000/Bulan," jelas Fahmi.
(dru/dru) Next Article Ngeri, Penyakit-penyakit Ini yang Buat BPJS Kesehatan Tekor
"Ada yang bukan peneriman bantuan iuran itu mencapai 12 juta jiwa atau 39% dari total bukan penerima bantuan iuran [mandiri]," kata Fahmi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR, Senin (2/9/2019).
Fahmi menerangkan sosialisasi terus dilakukan bahkan bagaimana caranya agar memudahkan masyarakat membayar iuran. Menurut Fahmi juga, pihaknya akan mengejar dan memberikan teguran berupa penagihan hingga ke rumah para peserta yang menunggak.
"Kita mengoptimalkan perangkat JKN yang ada di kecamatan juga untuk door to door," tegas Fahmi.
 Foto: Rapat kerja gabungan Komisi XI DPR RI dan Komisi IX DPR RI membahas BPJS Kesehatan (CNBC Indonesia/Muhammad Chourul Anwar) |
Fahmi mengakui adanya fraud atau penyimpangan di perusahaan. Hal ini menjadi faktor adanya defisit yang mencapai triliunan.
"Defisit ini sebagaimana dipaparkan DJSN [Dewan Jaminan Sosial Nasional] sebelumnya, biaya per orang per bulan memang makin ke sini makin lebar perbedaannya dengan premi," tutur Fahmi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR, Senin (2/9/2019).
"Setelah BPKP turun, dilihat ada fraud. Memang akhirnya bahwa secara nyata ditemukan under price terhadap iuran. Rata-rata iuran Rp 36.500/Bulan ada gap Rp 13.000/Bulan," jelas Fahmi.
(dru/dru) Next Article Ngeri, Penyakit-penyakit Ini yang Buat BPJS Kesehatan Tekor
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular