Sempat Tolak, Kini Ahok Sepakat dengan Pemindahan Ibu Kota
Redaksi, CNBC Indonesia
29 August 2019 13:48
Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias BTP alias Ahok memberikan tanggapan perihal rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia mengaku patuh terhadap keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana tersebut, meski sebelum tak sepakat soal ide tersebut.
"Saya ikut presiden," ujar Ahok kepada CNN Indonesia, Rabu (28/8/2019) malam, seperti dilansir CNBC Indonesia, Kamis (29/8/2019).
Ia mengakui pernah mengatakan pemindahan ibu kota negara tidak akan menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Kendati demikian, Ahok menyebut pernyataan itu sebagai pendapat pribadi.
"Saya kira memang harus pindah. Pemerintah pusat, DPR RI, presiden melihat dari berbagai faktor. Yang jelas pindah bukan karena alasan macet. Toh masalah macet tetap harus diselesaikan di Jakarta oleh (pemerintah) pusat," katanya.
Beberapa waktu lalu viral video Ahok dalam wawancara dengan Liputan 6. Dalam video itu, Ia mengatakan pemindahan ibu kota tergantung pemerintah pusat dan DPR.
"Ya kalau buat saya rakyat kita masih susah, buat saya pribadi, untuk apa menghabiskan berapa ratus triliun hanya untuk mengatasi gara-gara ini macet lalu ibu kota pindah berapa ratus triliun. Padahal bikin kereta api cuma berapa triliun. Jadi bukan karena ada masalah lari dari masalah gitu loh," kata Ahok dalam video tersebut.
"Itu yang pendapat saya. Kalau di sini macet ya atasi dong macetnya di mana masalahnya. Bukan berarti bikin proyek berapa ratus triliun. Itu masalah baru lagi. Lebih cepat di sini kok," lanjut dia.
Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim. Keputusan itu disampaikan Jokowi dalam keterangan pers di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).
"Hasil kajian menyimpulkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor lantas membeberkan detail lokasi ibu kota di kedua kabupaten itu. Keduanya, yaitu Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membenarkan DPR RI telah menerima surat dari Jokowi perihal penyampaian hasil kajian dan permohonan dukungan pemindahan ibu kota.
Menurut Bambang, surat dari Presiden itu memiliki nomor R34/PRES/08/2019 tertanggal 23 Agustus 2019.
"Untuk surat tersebut, sesuai keputusan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Sekadar gambaran, dalam surat itu, terdapat dua poin yang disampaikan Jokowi terkait pemindahan ibu kota.
Pertama, mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana hasil kajian terlampir, ibu kota baru yang paling ideal adalah di Kaltim, yang terletak sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara
Kedua, Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan akan terus dikembangkan sebagai pusat bisnis berskala regional dan global.
(miq/dru) Next Article Demi Ibu Kota Baru, Aset Negara Rp150 T di Jakarta 'Dijual'!
"Saya ikut presiden," ujar Ahok kepada CNN Indonesia, Rabu (28/8/2019) malam, seperti dilansir CNBC Indonesia, Kamis (29/8/2019).
Ia mengakui pernah mengatakan pemindahan ibu kota negara tidak akan menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Kendati demikian, Ahok menyebut pernyataan itu sebagai pendapat pribadi.
Beberapa waktu lalu viral video Ahok dalam wawancara dengan Liputan 6. Dalam video itu, Ia mengatakan pemindahan ibu kota tergantung pemerintah pusat dan DPR.
"Ya kalau buat saya rakyat kita masih susah, buat saya pribadi, untuk apa menghabiskan berapa ratus triliun hanya untuk mengatasi gara-gara ini macet lalu ibu kota pindah berapa ratus triliun. Padahal bikin kereta api cuma berapa triliun. Jadi bukan karena ada masalah lari dari masalah gitu loh," kata Ahok dalam video tersebut.
"Itu yang pendapat saya. Kalau di sini macet ya atasi dong macetnya di mana masalahnya. Bukan berarti bikin proyek berapa ratus triliun. Itu masalah baru lagi. Lebih cepat di sini kok," lanjut dia.
Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim. Keputusan itu disampaikan Jokowi dalam keterangan pers di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).
"Hasil kajian menyimpulkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor lantas membeberkan detail lokasi ibu kota di kedua kabupaten itu. Keduanya, yaitu Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.
 Foto: Infografis/Kutai Kartanegara Dari Kerajaan Tertua Jadi Ibu Kota RI/Arie Pratama |
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membenarkan DPR RI telah menerima surat dari Jokowi perihal penyampaian hasil kajian dan permohonan dukungan pemindahan ibu kota.
Menurut Bambang, surat dari Presiden itu memiliki nomor R34/PRES/08/2019 tertanggal 23 Agustus 2019.
"Untuk surat tersebut, sesuai keputusan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Sekadar gambaran, dalam surat itu, terdapat dua poin yang disampaikan Jokowi terkait pemindahan ibu kota.
Pertama, mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana hasil kajian terlampir, ibu kota baru yang paling ideal adalah di Kaltim, yang terletak sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara
Kedua, Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan akan terus dikembangkan sebagai pusat bisnis berskala regional dan global.
(miq/dru) Next Article Demi Ibu Kota Baru, Aset Negara Rp150 T di Jakarta 'Dijual'!
Most Popular