Politikus PDIP: Jokowi Tak Bisa Intervensi Seleksi Capim KPK
Redaksi, CNBC Indonesia
28 August 2019 14:42
Jakarta, CNBC Indonesia - Desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan intervensi terhadap seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak tepat. Sebab, Jokowi sudah menunjuk panitia seleksi untuk menjalankan proses tersebut.
"Bagaimana presiden anulir keputusan ya tidak bisa. Kita tahu semua siapa pansel ini," ujar Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Junimart Girsang kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Dilansir CNN Indonesia, Junimart mengaku heran lantaran banyak pihak yang terlalu turut campur terhadap proses seleksi capim KPK yang sedang dilakukan pansel pada saat ini.
"Jadi kalau ada sebagian masyarakat yang menurut saya punya kepentingan kelompok tertentu jangan diatasnamakan sebagai kepentingan anak bangsa. Kan tidak boleh begitu. Jadi biarkan mereka (pansel) bekerja," kata dia.
Lebih lanjut, Junimart mengimbau publik lebih baik mengadukan capim KPK yang dinilai bermasalah kepada Komisi III DPR RI.
Dalam kesempatan itu, Junimart mengatakan sebelum fit and proper test terhadap 10 capim KPK terpilih, Komisi III DPR RI akan mengundang pansel.
"Kan dulu gitu. Kita undang kembali para pansel ini. Kenapa ini lolos kenapa itu lolos," kata Junimart.
Sebelumnya peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana membuat petisi meminta Jokowi mengintervensi seleksi Capim KPK.
Dalam petisi itu, Kurnia mengatakan 20 nama yang masih bertahan dalam seleksi Capim KPK tidak punya integritas sebagai pimpinan lembaga antirasuah.
"Presiden Joko Widodo segera perintahkan Pansel KPK untuk tidak meloloskan calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas. Paling enggak, para calon pimpinan KPK yang tidak melaporkan harta kekayaannya, punya konflik kepentingan, dan rekam jejak buruk di masa lalu tidak diloloskan dalam seleksi," tulis Kurnia dalam petisi yang diunggah di situs change.org.
Menurut dia, pansel tidak mempertimbangkan rekam jejak para calon pimpinan KPK. Ini dikarenakan dalam nama-nama yang masih dinyatakan lolos seleksi, masih terdapat nama-nama yang mempunyai rekam jejak buruk di masa lalu.
"Ada yang sempat dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik sampai ada yang diberitakan pernah mengintimidasi salah seorang pegawai KPK!," katanya.
Kedua, mayoritas calon pimpinan KPK yang berasal dari penyelenggara negara maupun penegak hukum tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya pada KPK.
Ketiga, salah seorang anggota pansel bilang kalau calon pimpinan KPK harus berasal dari sebuah lembaga penegak hukum konvensional. Padahal dibentuknya KPK karena lembaga penegak hukum konvensional belum mampu memberantas korupsi secara maksimal.
"Jadi kenapa mesti dipaksakan untuk mengisi kursi pimpinan KPK?," ujarnya.
Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, kemarin, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memberikan tanggapan perihal desakan agar Jokowi mengevaluasi Pansel KPK. Apa katanya?
"Saya gak boleh campuri. Itu otoritasnya panitia seleksi. Enggak boleh," kata Moeldoko. "Masih bisa diatasi sama pansel. Kan masih bisa diatasi oleh pansel. Udah ditunjuk kok," lanjut eks Panglima TNI itu.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/dob) Next Article Dear Ibu Mega, 3 Kader PDIP Terciduk KPK 10 Hari Terakhir Nih
"Bagaimana presiden anulir keputusan ya tidak bisa. Kita tahu semua siapa pansel ini," ujar Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Junimart Girsang kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Dilansir CNN Indonesia, Junimart mengaku heran lantaran banyak pihak yang terlalu turut campur terhadap proses seleksi capim KPK yang sedang dilakukan pansel pada saat ini.
Lebih lanjut, Junimart mengimbau publik lebih baik mengadukan capim KPK yang dinilai bermasalah kepada Komisi III DPR RI.
Dalam kesempatan itu, Junimart mengatakan sebelum fit and proper test terhadap 10 capim KPK terpilih, Komisi III DPR RI akan mengundang pansel.
"Kan dulu gitu. Kita undang kembali para pansel ini. Kenapa ini lolos kenapa itu lolos," kata Junimart.
Sebelumnya peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana membuat petisi meminta Jokowi mengintervensi seleksi Capim KPK.
Dalam petisi itu, Kurnia mengatakan 20 nama yang masih bertahan dalam seleksi Capim KPK tidak punya integritas sebagai pimpinan lembaga antirasuah.
"Presiden Joko Widodo segera perintahkan Pansel KPK untuk tidak meloloskan calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas. Paling enggak, para calon pimpinan KPK yang tidak melaporkan harta kekayaannya, punya konflik kepentingan, dan rekam jejak buruk di masa lalu tidak diloloskan dalam seleksi," tulis Kurnia dalam petisi yang diunggah di situs change.org.
Menurut dia, pansel tidak mempertimbangkan rekam jejak para calon pimpinan KPK. Ini dikarenakan dalam nama-nama yang masih dinyatakan lolos seleksi, masih terdapat nama-nama yang mempunyai rekam jejak buruk di masa lalu.
"Ada yang sempat dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik sampai ada yang diberitakan pernah mengintimidasi salah seorang pegawai KPK!," katanya.
Kedua, mayoritas calon pimpinan KPK yang berasal dari penyelenggara negara maupun penegak hukum tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya pada KPK.
Ketiga, salah seorang anggota pansel bilang kalau calon pimpinan KPK harus berasal dari sebuah lembaga penegak hukum konvensional. Padahal dibentuknya KPK karena lembaga penegak hukum konvensional belum mampu memberantas korupsi secara maksimal.
"Jadi kenapa mesti dipaksakan untuk mengisi kursi pimpinan KPK?," ujarnya.
Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, kemarin, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko memberikan tanggapan perihal desakan agar Jokowi mengevaluasi Pansel KPK. Apa katanya?
"Saya gak boleh campuri. Itu otoritasnya panitia seleksi. Enggak boleh," kata Moeldoko. "Masih bisa diatasi sama pansel. Kan masih bisa diatasi oleh pansel. Udah ditunjuk kok," lanjut eks Panglima TNI itu.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/dob) Next Article Dear Ibu Mega, 3 Kader PDIP Terciduk KPK 10 Hari Terakhir Nih
Most Popular