Calon Pimpinan asal Polri Bakal Bikin KPK Lemah?
Redaksi, CNBC Indonesia
28 August 2019 13:12
Jakarta, CNBC Indonesia - Tahapan seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 telah memasuki tahapan krusial. Saat ini, sebanyak 20 calon pimpinan sedang menjalani tes penting, yaitu wawancara dan uji publik, yang berlangsung 27 Agustus hingga 29 Agustus 2019.
Namun, di tengah proses seleksi, muncul kritikan dari berbagai elemen masyarakat. Utamanya berkaitan dengan capim yang berasal dari institusi Polri. Secara spesifik, ada dua nama yang menjadi sorotan, yaitu Wakabareskrim Irjen Pol Antam Novambar dan Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri.
Kedua nama itu dituding bakal memperlemah KPK. Dalam sesi wawancara dan uji publik kemarin, Antam angkat bicara terkait tudingan tersebut.
"Saya tidak setuju kehadiran polisi untuk memperlemah KPK. Memang yang saya rasa, KPK saat ini menggunakan opini, penggiringan opini, selalu opini bahwa polisi masuk ke sana untuk memperlemah," kata Antam dalam tes wawancara dan uji publik di Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
"Saya tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi di KPK. Menurut laporan anggota-anggota kami yang sudah selesai masa dinas (di KPK) tidak pernah mereka menghalang-halangi. Jangan sampai kita termakan isu atau fitnah, termasuk saya sebagai apa," lanjutnya.
Penjelasan Antam lantas direspons oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Menurut Febri, persoalan utama bukanlah asal institusi calon pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.
"Yang jadi concern KPK adalah apakah mereka adalah orang-orang yang berintegritas atau tidak. Jadi bukan soal dari mana itu institusinya," kata Febri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2019).
Lebih lanjut, Febri menegaskan, kerja sama antara polisi, jaksa, KPK, dan institusi penegak hukum lain penting sekali dalam upaya pemberantasan korupsi.
Selain pelemahan dari dalam, capim KPK dari Polri Firli Bahuri dituding melakukan pelanggaran etik saat menjabat Deputi Penindakan KPK. Ia menemui Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang saat itu menjabat sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Pertemuan itu dinilai tidak tepat karena TGB merupakan saksi dalam kasus korupsi yang sedang ditangani KPK.
"Itu sudah diklarifikasi pimpinan. Kesimpulan akhir adalah tidak ada pelanggaran," kata Firli saat tes wawancara dan uji publik di gedung Setneg, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019). "TGB bukan tersangka dan saya tidak melaksanakan hubungan," lanjutnya.
Firli mengatakan saat itu dia berada di NTB untuk menghadiri serah terima jabatan Kapolda NTB penggantinya. Ketika itu, dirinya juga sudah menyampaikan izin kepada pimpinan KPK untuk menghadiri serah terima jabatan tersebut.
Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membantah keterangan Firli. Ia memastikan informasi itu tidak benar.
"Pimpinan KPK tidak pernah menyatakan, apalagi memutuskan, bahwa tidak ada pelanggaran etik oleh mantan pegawai KPK yang sekarang sedang menjalani proses pencalonan sebagai pimpinan KPK," katanya.
"KPK tidak dapat membuka informasi lebih perinci, namun kami sudah memberikan Informasi yang cukup pada pihak panitia seleksi," tutur Febri.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/dob) Next Article Ini Firli Bahuri, Ketua KPK 2019-2023 Berharta Rp 18 Miliar
Namun, di tengah proses seleksi, muncul kritikan dari berbagai elemen masyarakat. Utamanya berkaitan dengan capim yang berasal dari institusi Polri. Secara spesifik, ada dua nama yang menjadi sorotan, yaitu Wakabareskrim Irjen Pol Antam Novambar dan Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri.
Kedua nama itu dituding bakal memperlemah KPK. Dalam sesi wawancara dan uji publik kemarin, Antam angkat bicara terkait tudingan tersebut.
"Saya tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi di KPK. Menurut laporan anggota-anggota kami yang sudah selesai masa dinas (di KPK) tidak pernah mereka menghalang-halangi. Jangan sampai kita termakan isu atau fitnah, termasuk saya sebagai apa," lanjutnya.
 Foto: Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Antam Novambar, ikut uji kompetensi calon pimpinan KPK periode 2019-2023. CNN Indonesia/Andry Novelino |
Penjelasan Antam lantas direspons oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Menurut Febri, persoalan utama bukanlah asal institusi calon pimpinan lembaga anti rasuah tersebut.
"Yang jadi concern KPK adalah apakah mereka adalah orang-orang yang berintegritas atau tidak. Jadi bukan soal dari mana itu institusinya," kata Febri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2019).
Lebih lanjut, Febri menegaskan, kerja sama antara polisi, jaksa, KPK, dan institusi penegak hukum lain penting sekali dalam upaya pemberantasan korupsi.
Selain pelemahan dari dalam, capim KPK dari Polri Firli Bahuri dituding melakukan pelanggaran etik saat menjabat Deputi Penindakan KPK. Ia menemui Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang saat itu menjabat sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Pertemuan itu dinilai tidak tepat karena TGB merupakan saksi dalam kasus korupsi yang sedang ditangani KPK.
"Itu sudah diklarifikasi pimpinan. Kesimpulan akhir adalah tidak ada pelanggaran," kata Firli saat tes wawancara dan uji publik di gedung Setneg, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019). "TGB bukan tersangka dan saya tidak melaksanakan hubungan," lanjutnya.
Firli mengatakan saat itu dia berada di NTB untuk menghadiri serah terima jabatan Kapolda NTB penggantinya. Ketika itu, dirinya juga sudah menyampaikan izin kepada pimpinan KPK untuk menghadiri serah terima jabatan tersebut.
 Foto: Firli Bahuri (Ari Saputra/Detiknews) |
Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membantah keterangan Firli. Ia memastikan informasi itu tidak benar.
"Pimpinan KPK tidak pernah menyatakan, apalagi memutuskan, bahwa tidak ada pelanggaran etik oleh mantan pegawai KPK yang sekarang sedang menjalani proses pencalonan sebagai pimpinan KPK," katanya.
"KPK tidak dapat membuka informasi lebih perinci, namun kami sudah memberikan Informasi yang cukup pada pihak panitia seleksi," tutur Febri.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/dob) Next Article Ini Firli Bahuri, Ketua KPK 2019-2023 Berharta Rp 18 Miliar
Most Popular