Sri Mulyani Usul Iuran PBI BPJS Kesehatan Rp 42.000

News - Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
27 August 2019 17:39
Menteri Keuangan Sri Mulyani setuju dengan usulan DJSN terkait dengan kenaikan tarif BPJS Kesehatan terutama untuk Kelas 3.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setuju dengan usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terkait dengan kenaikan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terutama untuk Kelas 3. Namun, Sri Mulyani mengusulkan kenaikan harga yang berbeda untuk kelas 2 dan kelas 1.

"Tadi DJSN mengusulkan Rp 75.000 untuk kelas II dan Rp 120.000 untuk kelas I, dan kami mengusulkan Rp 110.000 untuk kelas II dan Rp 160.000 untuk kelas I," ujar Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi IX, Jakarta, Selasa (27/8/2019).


Berikut usulan DJSN:
  • Iuran penerima bantuan iuran (PBI) : Rp 42.000 (sebelumnya Rp 23.000)
  • Iuran peserta penerima upah - Badan Usaha : 5% dengan batas atas upah Rp 12 juta (sebelumnya Rp 8 juta)
  • Iuran peserta penerima upah - Pemerintah : 5% dari take home pay (sebelumnya 5% dari gaji pokok + tunjangan keluarga)
  • Iuran peserta bukan penerima upah :
    a. Kelas 1 : Rp 120.000 (sebelumnya Rp 80.000)
    b. Kelas 2 : Rp 75.000 (sebelumnya Rp 51.000)
    c. Kelas 3 : Rp 42.000 (sebelumnya Rp 25.500)

Untuk kenaikan iuran kepada masyarakat biasa ini diusulkan akan dimulai pada Januari 2020. Dengan demikian BPJS Kesehatan dan pemerintah punya waktu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.


Sedangkan untuk usulan iuran PPU Badan Usaha, PPU Pemerintah serta PBI APBN dan APBD, pemerintah tetap sama dengan DJSN. Dimana PBI menjadi Rp 42.000 dari Rp 23.000, PPU Badan Usaha 5% dengan batas upah Rp 12 juta dari sebelumnya Rp 8 juta. Kemudian, PPU - pemerintah 5% dari THP yang sebelumnya 5% dari gaji pokok plus tunjangan keluarga.

"Untuk PPU Pemerintah, ini akan kita mulai 1 Oktober 2019 sehingga BPJS ada tambahan dapat dari yang kita bayar untuk TNI, Polri dan ASN yaitu 5% dikalikan penerimaan mereka termasuk tukin, maksimum gaji Rp 12 juta kita hitung, yang di atas Rp 12 juta gajinya enggak dihitung," jelasnya.


Sedangkan, untuk PBI untuk pemerintah pusat dan PBI melalui APBD, diusulkan dapat dilakukan perubahan anggaran mulai dari bulan Agustus. Ini untuk bisa menutupi defisit BPJS yang diperkirakan akan lebih besar di tahun ini.

"Kami susulkan untuk PBI bisa dimulai kenaikan Agustus ini. Artinya APBN harus masukkan tambahan untuk PBI mulai Agustus ini, untuk PBI pusat dan daerah. Kami sudah usulkan ke Presiden untuk PBI daerah dari Agustus sampai Desember akan ditanggung pempus dulu, sehingga dari daerah efektif bayar sendiri di Januari," tegasnya.

[Gambas:Video CNBC]


(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading