Ibu Kota akan Pindah ke Kaltim, Sudah Ada Uangnya?
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
22 August 2019 19:57
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim anggaran untuk pemindahan ibu kota masih didiskusikan. Skema penganggaran yang belakangan disebut investasi sudah disiapkan.
"Sudah dijelaskan sama Pak Menteri [Bappenas] waktu itu ya. Nanti dilihat persiapannya. Kemungkinan sudah ada, nanti," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani di Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut sumber pendanaan akan menggunakan sejumlah skema. Tak hanya menggunakan APBN, investasi bisa melalui kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), partisipasi swasta, dan BUMN.
Selain itu, ada wacana pemanfaatan aset-aset negara yang berada di DKI Jakarta atau tukar guling. Seperti menyewakan gedung kementerian/lembaga (K/L) dan hasilnya menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Menyoal masalah itu, Askolani bilang skema tersebut masih dalam tahap diskusi. Yang jelas, dalam proses pembangunan kelak, pihak Kemenkeu pasti dilibatkan untuk merancang pendanaan.
"Tentunya pas mulai pendanaan pasti akan dilibatkan Kementerian Keuangan tapi sekarang menyiapkan rencananya dulu. Tahapan ini tentunya masih didiskusikan internal pemerintah," katanya.
Pemerintah akan memulai pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur pada 2021. Targetnya, pemindahan ibu kota sudah bisa dimulai 2024. Anggaran yang dibutuhkan untuk itu diproyeksikan mencapai Rp 466 triliun.
(hoi/hoi) Next Article Demi Ibu Kota Baru, Aset Negara Rp150 T di Jakarta 'Dijual'!
"Sudah dijelaskan sama Pak Menteri [Bappenas] waktu itu ya. Nanti dilihat persiapannya. Kemungkinan sudah ada, nanti," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani di Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut sumber pendanaan akan menggunakan sejumlah skema. Tak hanya menggunakan APBN, investasi bisa melalui kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), partisipasi swasta, dan BUMN.
Selain itu, ada wacana pemanfaatan aset-aset negara yang berada di DKI Jakarta atau tukar guling. Seperti menyewakan gedung kementerian/lembaga (K/L) dan hasilnya menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Menyoal masalah itu, Askolani bilang skema tersebut masih dalam tahap diskusi. Yang jelas, dalam proses pembangunan kelak, pihak Kemenkeu pasti dilibatkan untuk merancang pendanaan.
"Tentunya pas mulai pendanaan pasti akan dilibatkan Kementerian Keuangan tapi sekarang menyiapkan rencananya dulu. Tahapan ini tentunya masih didiskusikan internal pemerintah," katanya.
(hoi/hoi) Next Article Demi Ibu Kota Baru, Aset Negara Rp150 T di Jakarta 'Dijual'!
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular