Anggaran Kartu Pra-Kerja Rp10 T, Hati-Hati Salah Sasaran!
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
19 August 2019 21:48
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan meluncurkan Kartu Pra Kerja pada tahun 2020. Kartu ini akan digunakan untuk mendorong para pencari kerja dan pengangguran agar mendapat pekerjaan.
Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2020 seperti dikutip CNBC Indonesia, Jumat (16/8/2019), nantinya sebelum bekerja akan dilakukan sebuah program melalui penguatan skilling dan reskilling.
Namun, Direktur Eksekutif Institute for Development and Finances (INDEF) Tauhid Ahmad menilai perencanaan program Kartu Pra Kerja perlu dimatangkan. Menurutnya, saat ini Kartu Pra Kerja belum memiliki basis data terkait penerima insentif.
"(Kartu Pra Kerja) boleh dilakukan pada tahun 2020 tapi perlu verifikasi, uji coba, konfirmasi data, baru bisa meluas," kata Tauhid Ahmad di kantor INDEF, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2019).
Hal ini dinilai penting agar program Kartu Pra Kerja tidak menimbulkan kerugian kepada pemakainya. Kartu Pra Kerja juga berpotensi kehilangan manfaat.
"Kalau tidak, akan jadi berantakan, akan jadi moral hazard ketimbang mendorong manfaat sosial dari kartu pra kerja," tambah Tauhid.
Tauhid menganggap penerapan Kartu Pra Kerja dengan melengkapi basis data sampai distribusi memerlukan waktu selama 2 tahun. Jika dilakukan terburu-buru, ada potensi anggaran tidak dapat terserap baik.
"Inefisiensi anggaran apabila pemerintah belanja tanpa ada persiapan yang matang selam 1-2 tahun. Penetapan data, siapa yang berhak, perluasan basis data, uji coba di setiap kabupaten dan kota, baru dia bisa melakukan," jelasnya.
Selain itu, untuk lebih mematangkannya, pemerintah dapat bekerja sama dengan industri agar calon tenaga kerja yang menerima pelatihan vokasi pada akhrnya dapat terserap di perusahaan. Durasi pelatihan juga patut dipertimbangkan. Menurutnya pelatihan dilakukan minimal enam bulan.
"Pelatihannya saja setuju, kriterianya diperluas. Tapi minimal 6 bulan, kalau hanya 1-2 bulan itu tidak akan mendorong skill demand yang dibutuhkan perusahaan," kata Tauhid.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan dua juta orang masuk ke dalam program pra-kerja pada 2020 mendatang. Program ini dianggarkan memakan APBN sebesar Rp10 Triliun. Penerima program akan mendapatkan pelatihan vokasional selama tiga bulan, sertifikasi serta insentif usai pelatihan.
(hoi/hoi) Next Article Pemerintah Alokasikan Rp 10 T untuk Kartu Pra Kerja
Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2020 seperti dikutip CNBC Indonesia, Jumat (16/8/2019), nantinya sebelum bekerja akan dilakukan sebuah program melalui penguatan skilling dan reskilling.
Namun, Direktur Eksekutif Institute for Development and Finances (INDEF) Tauhid Ahmad menilai perencanaan program Kartu Pra Kerja perlu dimatangkan. Menurutnya, saat ini Kartu Pra Kerja belum memiliki basis data terkait penerima insentif.
"(Kartu Pra Kerja) boleh dilakukan pada tahun 2020 tapi perlu verifikasi, uji coba, konfirmasi data, baru bisa meluas," kata Tauhid Ahmad di kantor INDEF, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2019).
Hal ini dinilai penting agar program Kartu Pra Kerja tidak menimbulkan kerugian kepada pemakainya. Kartu Pra Kerja juga berpotensi kehilangan manfaat.
"Kalau tidak, akan jadi berantakan, akan jadi moral hazard ketimbang mendorong manfaat sosial dari kartu pra kerja," tambah Tauhid.
Tauhid menganggap penerapan Kartu Pra Kerja dengan melengkapi basis data sampai distribusi memerlukan waktu selama 2 tahun. Jika dilakukan terburu-buru, ada potensi anggaran tidak dapat terserap baik.
"Inefisiensi anggaran apabila pemerintah belanja tanpa ada persiapan yang matang selam 1-2 tahun. Penetapan data, siapa yang berhak, perluasan basis data, uji coba di setiap kabupaten dan kota, baru dia bisa melakukan," jelasnya.
Selain itu, untuk lebih mematangkannya, pemerintah dapat bekerja sama dengan industri agar calon tenaga kerja yang menerima pelatihan vokasi pada akhrnya dapat terserap di perusahaan. Durasi pelatihan juga patut dipertimbangkan. Menurutnya pelatihan dilakukan minimal enam bulan.
"Pelatihannya saja setuju, kriterianya diperluas. Tapi minimal 6 bulan, kalau hanya 1-2 bulan itu tidak akan mendorong skill demand yang dibutuhkan perusahaan," kata Tauhid.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan dua juta orang masuk ke dalam program pra-kerja pada 2020 mendatang. Program ini dianggarkan memakan APBN sebesar Rp10 Triliun. Penerima program akan mendapatkan pelatihan vokasional selama tiga bulan, sertifikasi serta insentif usai pelatihan.
(hoi/hoi) Next Article Pemerintah Alokasikan Rp 10 T untuk Kartu Pra Kerja
Most Popular