Duit Rp 492 T untuk SDM, Ini 2 Hambatan Sri Mulyani
Lidya Julita S, CNBC Indonesia
09 August 2019 11:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pendidikan saat ini mencapai 20% atau Rp 492 triliun dari APBN 2019. Anggaran ini diberikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri.
Namun, ia menilai untuk mengoptimalkan anggaran tersebut agar bisa berdampak bagi kualitas SDM, masih ada banyak hambatan. Hambatan pertama adalah menyeragamkan atau menyamakan kewenangan di tingkat pendidikan seperti Paud, SD, SMP hingga SMA yang ada di level Kabupaten.
Hambatan kedua, adalah masalah kesehatan. Dimana sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai harus dibahas lagi bersama dengan stake holder agar bisa stabil.
"Bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, rumah sakit, puskesmas, dll. Ini perlu tinjau kembali," ujar Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8/2019).
Dari sisi kebijakan fiskal, untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, maka pemerintah juga telah memberikan jaminan sosial secara langsung kepada 15 juta masyarakat melalui PKH maupun BPNT.
"Ini investasi kita untuk SDM," kata dia.
Selain itu, kualitas SDM yang rendah juga dinilai menjadi salah satu penyebab tingkat rasio produktivitas Indonesia (Inplemental Capital to Output Ratio/ICOR) masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Saat ini, ICOR Indonesia masih berada di level 6%.
"Untuk Indonesia berbagai faktor fundamental yang mempengaruhi ICOR adalah SDM. Jumlah labour force besar karena demografi masih muda, tapi terkendala masalah pendidikan relatif rendah dan skill terbatas," tegasnya.
(dru) Next Article Anggaran Pendidikan Belum Optimal, Mendikbud: Kami Bisa Apa?
Namun, ia menilai untuk mengoptimalkan anggaran tersebut agar bisa berdampak bagi kualitas SDM, masih ada banyak hambatan. Hambatan pertama adalah menyeragamkan atau menyamakan kewenangan di tingkat pendidikan seperti Paud, SD, SMP hingga SMA yang ada di level Kabupaten.
Hambatan kedua, adalah masalah kesehatan. Dimana sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai harus dibahas lagi bersama dengan stake holder agar bisa stabil.
Dari sisi kebijakan fiskal, untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, maka pemerintah juga telah memberikan jaminan sosial secara langsung kepada 15 juta masyarakat melalui PKH maupun BPNT.
"Ini investasi kita untuk SDM," kata dia.
Selain itu, kualitas SDM yang rendah juga dinilai menjadi salah satu penyebab tingkat rasio produktivitas Indonesia (Inplemental Capital to Output Ratio/ICOR) masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Saat ini, ICOR Indonesia masih berada di level 6%.
"Untuk Indonesia berbagai faktor fundamental yang mempengaruhi ICOR adalah SDM. Jumlah labour force besar karena demografi masih muda, tapi terkendala masalah pendidikan relatif rendah dan skill terbatas," tegasnya.
(dru) Next Article Anggaran Pendidikan Belum Optimal, Mendikbud: Kami Bisa Apa?
Most Popular