Anggaran Pendidikan Belum Optimal, Mendikbud: Kami Bisa Apa?
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
13 March 2019 19:14
Jakarta, CNBC Indonesia - Untuk kesekian kalinya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kekecewaannya mengenai alokasi anggaran pendidikan yang begitu besar, namun tak begitu dirasakan manfaatnya.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah menetapkan anggaran senilai Rp 492,5 triliun. Alokasi tersebut merupakan 20% dari porsi keseluruhan kas keuangan negara.
"Anggaran pendidikan 20% dari APBN masih belum memadai. Kami kecewa karena beberapa lulusan bahkan tidak sampai ke tingkat yang kami harapkan," kata Sri Mulyani.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir pun angkat bicara mengenai kekecewaan bendahara negara. Meskipun 20% porsi APBN dialokasikan untuk sektor pendidikan, namun tak semuanya alokasi anggaran dikelola Kemendikbud.
"Walaupun Mendikbud itu sebagai leading sektor di bidang pendidikan, kalau dilihat dari proporsi anggaran sangat kecil. Kita hanya dapat 7,3% dari total anggaran pendidikan," kata Muhadjir di kompleks kepresidenan, Rabu (13/3/2019).
Kekecewaan yang dilontarkan Sri Mulyani bukan tanpa alasan. Pasalnya, skor Indonesia berdasarkan hasil skor penilaian siswa internasional (PISA), masih tertinggal dari sejumlah negara seperti Thailand dan Vietnam.
Adapun skor yang digunakan PISA untuk mengukur indikator kualitas pendidikan di suatu negara meliputi sejumlah bidang pendidikan, mulai dari bidang matematika, ilmu sains, sampai dengan membaca.
"Jadi kalau dilihat dari perspektif anggaran pendidikan, menurut saya meskipun Kemendikbud jadi leading sektor pendidikan, kita tidak bisa berbuat banyak dengan anggaran segitu," kata Muhadjir.
Muhadjir menjelaskan, selama ini alokasi anggaran untuk pendidikan tak hanya diberikan kepada Kemendikbud, melainkan juga kepada sejumlah pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Agama, dan Kemenristekdikti.
"Dana yang didistribusikan ke daerah sangat besar yaitu sekitar 63% lebih. Tetapi pengendalian, pemanfaatannya itu menurut saya harus dicermati, dan itu menjadi tanggung jawab Kemenkeu," katanya.
"Kalau dibanding dengan urusan pendidikan itu sama dengan urusan kesehatan. Mestinya proporsi anggaran paling tidak sama lah antara Kemendikbud dengan Kemenkes. Tapi kan tidak," tegasnya.
(dru) Next Article Asal usul LPDP: Sri Mulyani 'Minder' Sama Teman di Malaysia
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah menetapkan anggaran senilai Rp 492,5 triliun. Alokasi tersebut merupakan 20% dari porsi keseluruhan kas keuangan negara.
"Anggaran pendidikan 20% dari APBN masih belum memadai. Kami kecewa karena beberapa lulusan bahkan tidak sampai ke tingkat yang kami harapkan," kata Sri Mulyani.
"Walaupun Mendikbud itu sebagai leading sektor di bidang pendidikan, kalau dilihat dari proporsi anggaran sangat kecil. Kita hanya dapat 7,3% dari total anggaran pendidikan," kata Muhadjir di kompleks kepresidenan, Rabu (13/3/2019).
Kekecewaan yang dilontarkan Sri Mulyani bukan tanpa alasan. Pasalnya, skor Indonesia berdasarkan hasil skor penilaian siswa internasional (PISA), masih tertinggal dari sejumlah negara seperti Thailand dan Vietnam.
Adapun skor yang digunakan PISA untuk mengukur indikator kualitas pendidikan di suatu negara meliputi sejumlah bidang pendidikan, mulai dari bidang matematika, ilmu sains, sampai dengan membaca.
"Jadi kalau dilihat dari perspektif anggaran pendidikan, menurut saya meskipun Kemendikbud jadi leading sektor pendidikan, kita tidak bisa berbuat banyak dengan anggaran segitu," kata Muhadjir.
Muhadjir menjelaskan, selama ini alokasi anggaran untuk pendidikan tak hanya diberikan kepada Kemendikbud, melainkan juga kepada sejumlah pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Agama, dan Kemenristekdikti.
"Dana yang didistribusikan ke daerah sangat besar yaitu sekitar 63% lebih. Tetapi pengendalian, pemanfaatannya itu menurut saya harus dicermati, dan itu menjadi tanggung jawab Kemenkeu," katanya.
"Kalau dibanding dengan urusan pendidikan itu sama dengan urusan kesehatan. Mestinya proporsi anggaran paling tidak sama lah antara Kemendikbud dengan Kemenkes. Tapi kan tidak," tegasnya.
(dru) Next Article Asal usul LPDP: Sri Mulyani 'Minder' Sama Teman di Malaysia
Most Popular