Saat Yuan Dilemahkan, Produk China Makin Susah Dilawan
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
07 August 2019 14:31
Jakarta, CNBC Indonesia - Mata uang Yuan dilemahkan hingga 1% menembus level CNY 7/US$, menjadi terlemah sejak Maret 2008 lalu. Kondisi ini ditanggapi oleh pengusaha di Indonesia.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja mengatakan China memiliki kebebasan untuk menentukan nilai tukar mata uangnya.
"Asalkan mereka mampu menanggung segala konsekuensinya antara lain seperti kecukupan reserves atau devisa, tekanan transaksi di pasar domestik dan internasional yang menggunakan mata uang tersebut, perhitungan pencegahan krisis moneter, dan lain-lain," kata Shinta kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/8/2019).
Konsekuensinya produk China semakin berdaya saing, dan pembentukan harga karena faktor kurs akan sulit dipersoalkan di organisasi perdagangan dunia (WTO), dalam konteks perdagangan yang tidak adil.
"Jadi, kita tidak bisa mengukur berapa sebenarnya harga produk China bila diukur dengan harga pasar yang berlaku," jelasnya.
Kondisi ini yang membuat Indonesia dan negara lainnya sulit untuk mengatakan adanya subsidi atau dumping pada produk China. Sebab berdasarkan aturan WTO, tuduhan dumping dan subsidi, kata Shinta, berpatokan pada harga yang berlaku di pasar internasional.
"Jadi perbandingannya menjadi tidak fair karena nilai tukar mereka sangat rendah sementara nilai tukar kita dan negara pembanding lain sangat tinggi," kata Shinta.
Melemahnya mata uang Yuan akan menjadikan barang ekspor mereka lebih murah di pasar gobal termasuk Indonesia. Hal ini juga menjadi kekhawatiran bagi dunia usaha.
Untuk mengatasi hal ini, Shinta mengatakan pemerintah perlu melakukan pengawasan perdagangan dan pengawasan permintaan dalam negeri yang menyangkut kuantitas dan kualitas produk. Skema ini biasanya dengan penerapan proteksi non tarif yang lazim diberlakukan oleh negara-negara saat ini, untuk menjaga produknya.
(hoi/hoi) Next Article Yuan Merana, Made In China Merajalela
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja mengatakan China memiliki kebebasan untuk menentukan nilai tukar mata uangnya.
"Asalkan mereka mampu menanggung segala konsekuensinya antara lain seperti kecukupan reserves atau devisa, tekanan transaksi di pasar domestik dan internasional yang menggunakan mata uang tersebut, perhitungan pencegahan krisis moneter, dan lain-lain," kata Shinta kepada CNBC Indonesia, Rabu (7/8/2019).
Konsekuensinya produk China semakin berdaya saing, dan pembentukan harga karena faktor kurs akan sulit dipersoalkan di organisasi perdagangan dunia (WTO), dalam konteks perdagangan yang tidak adil.
"Jadi, kita tidak bisa mengukur berapa sebenarnya harga produk China bila diukur dengan harga pasar yang berlaku," jelasnya.
Kondisi ini yang membuat Indonesia dan negara lainnya sulit untuk mengatakan adanya subsidi atau dumping pada produk China. Sebab berdasarkan aturan WTO, tuduhan dumping dan subsidi, kata Shinta, berpatokan pada harga yang berlaku di pasar internasional.
"Jadi perbandingannya menjadi tidak fair karena nilai tukar mereka sangat rendah sementara nilai tukar kita dan negara pembanding lain sangat tinggi," kata Shinta.
Melemahnya mata uang Yuan akan menjadikan barang ekspor mereka lebih murah di pasar gobal termasuk Indonesia. Hal ini juga menjadi kekhawatiran bagi dunia usaha.
Untuk mengatasi hal ini, Shinta mengatakan pemerintah perlu melakukan pengawasan perdagangan dan pengawasan permintaan dalam negeri yang menyangkut kuantitas dan kualitas produk. Skema ini biasanya dengan penerapan proteksi non tarif yang lazim diberlakukan oleh negara-negara saat ini, untuk menjaga produknya.
(hoi/hoi) Next Article Yuan Merana, Made In China Merajalela
Most Popular