3 'Borok' BUMN: Rugi, Poles Laporan Keuangan, Korupsi!
Anthony Kevin, CNBC Indonesia
02 August 2019 16:10
Jakarta, CNBC Indonesia - Nyaris lima tahun Joko Widodo (Jokowi) menempati takhta kepemimpinan tertinggi di Republik ini, ada begitu banyak hal yang bisa digarisbawahi. Salah satunya adalah kinerja perusahaan-perusahaan plat merah alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam lima tahun pemerintahan Jokowi, ada begitu banyak catatan yang bisa didapati dari pengelolaan BUMN. Catatan yang dimaksud bisa dibagi dalam tiga kategori yakni kerugian, poles-memoles laporan keuangan, dan korupsi.
Berbicara mengenai borok yang pertama yakni kerugian, kesulitan keuangan terjadi di lintas sektor seperti manufaktur, jasa logistik, serta jasa keuangan.
Berbicara mengenai BUMN manufaktur, ada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sudah tujuh tahun perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur baja tersebut tak pernah merasakan yang namanya laba, yang ada hanya rugi dan rugi.
Kerugian terparah yang dialami perusahaan justru terjadi di era Jokowi. Pada tahun 2015, Krakatau Steel mencatatkan kerugian senilai US$ 320 juta, membengkak dibandingkan kerugian pada tahun 2014 yang senilai US$ 147,1 juta.
Kala perusahaan terus merugi, tumpukan utang tercatat terus menggunung. Per tahun 2018, total utang Krakatau Steel tercatat senilai US$ 2,49 miliar.
Mau tak mau, perampingan jumlah karyawan dilakukan. Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim pernah mengatakan bahwa perusahaan menargetkan perampingan sekitar 2.400 karyawan organik di perusahaan induk hingga tahun depan, baik itu melalui natural retirement, pengalihan tenaga kerja ke anak perusahaan, maupun program pensiun dini.
Setidaknya ada 800 karyawan yang akan memasuki masa pensiun hingga tahun depan, serta ada pengalihan 600 karyawan dari perusahaan induk ke anak-anak perusahaan Krakatau Steel.
Selain itu, proyek pembangunan pabrik baja dengan sistem Blast Furnace juga dikritisi sendiri oleh anggota dewan komisaris karena berpotensi melambungkan kerugian KRAS. Komisaris Independen Krakatau Steel Roy Maningkas bahkan sampai mundur dari jabatannya karena permasalahan ini. Roy menyebutkan bahwa perusahaan berpotensi merugi hingga Rp 1,3 triliun jika proyek ini diteruskan. Roy juga sempat mengatakan bahwa Krakatau Steel sudah "dijarah habis-habisan" sehingga utang menumpuk hingga Rp 30 triliun.
Beralih ke sektor jasa logistik, ada PT Pos Indonesia (Persero) yang kinerja keuangannya tidak sehat. Memang, dari tahun ke tahun laba terus menghiasi laporan keuangan perusahaan. Setidaknya sejak tahun 2012, laporan keuangan perusahaan selalu menunjukkan perolehan laba. Teranyar, pada tahun 2018 Pos Indonesia mencatat laba bersih senilai Rp 127 miliar.
Tapi tunggu dulu. Jika mengamati arus kas, sejatinya kinerja Pos Indonesia tidak bagus-bagus amat. Arus kas perusahaan kerap kali tercatat negatif. Sepanjang periode 2012-2018, Pos Indonesia hanya mampu membukukan arus kas positif sebanyak tiga kali, sementara sisanya berwarna merah alias negatif. Teranyar pada tahun 2018, arus kas tercatat minus Rp 293 miliar.
Sebagai informasi, laporan arus kas merupakan catatan uang yang keluar-masuk selama perusahaan menjalankan aktivitas bisnis dalam periode tertentu. Saat nilainya negatif, artinya lebih banyak uang keluar daripada uang masuk.
Untuk sebagian sektor bisnis, arus kas negatif memang tidak terlalu menjadi masalah. Sektor konstruksi misalnya, di mana pembayaran kepada perusahaan memang biasanya dilakukan belakangan. Namun untuk sektor jasa logistik yang biasanya pembayaran dilakukan di depan, arus kas negatif menandakan model bisnis yang tidak efisien.
Dampak dari arus kas yang terus negatif adalah posisi kas Pos Indonesia cenderung mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2018, posisi kas tercatat hanya senilai Rp 2,64 triliun, terendah sejak tahun 2012.
Lebih lanjut, andaikan tidak ada subsidi dari pemerintah alias Public Services Obligation (PSO), sejatinya Pos Indonesia seringkali mengalami kerugian. Sebagai informasi, PSO merupakan mandat dari pemerintah untuk mengenakan biaya kepada konsumen di bawah harga keekonomian.
Besarnya tak main-main. Pada tahun 2018, besar PSO untuk Pos Indonesia mencapai Rp 345 miliar. Pun sejak tahun 2015, besar PSO sudah berada di kisaran Rp 350 miliar.
Bayangkan saja, laba bersih Rp 127 miliar (2018), sementara ada subsidi Rp 345 miliar. Selisihnya mencapai Rp 218 miliar.
Untuk diketahui, sedari awal tahun Pos Indonesia sudah mulai melakukan pengurangan jumlah karyawan.
Untuk BUMN sektor jasa keuangan, ada kasus yang menimpa Asuransi Jiwasraya. Asuransi jiwa pelat merah ini terpaksa menunda pembayaran kewajiban polis jatuh tempo. Kesulitan likuiditas menjadi alasan keterlambatan pembayaran yang disampaikan oleh perusahaan. Keterlambatan pembayaran polis jatuh tempo terdapat di produk bancassurance, di mana nilainya mencapai Rp 802 miliar.
HALAMAN SELANJUTNYA >>>> NEXT : Dari Rugi Jadi Untung
Dalam lima tahun pemerintahan Jokowi, ada begitu banyak catatan yang bisa didapati dari pengelolaan BUMN. Catatan yang dimaksud bisa dibagi dalam tiga kategori yakni kerugian, poles-memoles laporan keuangan, dan korupsi.
Berbicara mengenai borok yang pertama yakni kerugian, kesulitan keuangan terjadi di lintas sektor seperti manufaktur, jasa logistik, serta jasa keuangan.
Kerugian terparah yang dialami perusahaan justru terjadi di era Jokowi. Pada tahun 2015, Krakatau Steel mencatatkan kerugian senilai US$ 320 juta, membengkak dibandingkan kerugian pada tahun 2014 yang senilai US$ 147,1 juta.
Kala perusahaan terus merugi, tumpukan utang tercatat terus menggunung. Per tahun 2018, total utang Krakatau Steel tercatat senilai US$ 2,49 miliar.
Mau tak mau, perampingan jumlah karyawan dilakukan. Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim pernah mengatakan bahwa perusahaan menargetkan perampingan sekitar 2.400 karyawan organik di perusahaan induk hingga tahun depan, baik itu melalui natural retirement, pengalihan tenaga kerja ke anak perusahaan, maupun program pensiun dini.
Setidaknya ada 800 karyawan yang akan memasuki masa pensiun hingga tahun depan, serta ada pengalihan 600 karyawan dari perusahaan induk ke anak-anak perusahaan Krakatau Steel.
Selain itu, proyek pembangunan pabrik baja dengan sistem Blast Furnace juga dikritisi sendiri oleh anggota dewan komisaris karena berpotensi melambungkan kerugian KRAS. Komisaris Independen Krakatau Steel Roy Maningkas bahkan sampai mundur dari jabatannya karena permasalahan ini. Roy menyebutkan bahwa perusahaan berpotensi merugi hingga Rp 1,3 triliun jika proyek ini diteruskan. Roy juga sempat mengatakan bahwa Krakatau Steel sudah "dijarah habis-habisan" sehingga utang menumpuk hingga Rp 30 triliun.
Beralih ke sektor jasa logistik, ada PT Pos Indonesia (Persero) yang kinerja keuangannya tidak sehat. Memang, dari tahun ke tahun laba terus menghiasi laporan keuangan perusahaan. Setidaknya sejak tahun 2012, laporan keuangan perusahaan selalu menunjukkan perolehan laba. Teranyar, pada tahun 2018 Pos Indonesia mencatat laba bersih senilai Rp 127 miliar.
Tapi tunggu dulu. Jika mengamati arus kas, sejatinya kinerja Pos Indonesia tidak bagus-bagus amat. Arus kas perusahaan kerap kali tercatat negatif. Sepanjang periode 2012-2018, Pos Indonesia hanya mampu membukukan arus kas positif sebanyak tiga kali, sementara sisanya berwarna merah alias negatif. Teranyar pada tahun 2018, arus kas tercatat minus Rp 293 miliar.
Sebagai informasi, laporan arus kas merupakan catatan uang yang keluar-masuk selama perusahaan menjalankan aktivitas bisnis dalam periode tertentu. Saat nilainya negatif, artinya lebih banyak uang keluar daripada uang masuk.
Untuk sebagian sektor bisnis, arus kas negatif memang tidak terlalu menjadi masalah. Sektor konstruksi misalnya, di mana pembayaran kepada perusahaan memang biasanya dilakukan belakangan. Namun untuk sektor jasa logistik yang biasanya pembayaran dilakukan di depan, arus kas negatif menandakan model bisnis yang tidak efisien.
Dampak dari arus kas yang terus negatif adalah posisi kas Pos Indonesia cenderung mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2018, posisi kas tercatat hanya senilai Rp 2,64 triliun, terendah sejak tahun 2012.
Lebih lanjut, andaikan tidak ada subsidi dari pemerintah alias Public Services Obligation (PSO), sejatinya Pos Indonesia seringkali mengalami kerugian. Sebagai informasi, PSO merupakan mandat dari pemerintah untuk mengenakan biaya kepada konsumen di bawah harga keekonomian.
Besarnya tak main-main. Pada tahun 2018, besar PSO untuk Pos Indonesia mencapai Rp 345 miliar. Pun sejak tahun 2015, besar PSO sudah berada di kisaran Rp 350 miliar.
Bayangkan saja, laba bersih Rp 127 miliar (2018), sementara ada subsidi Rp 345 miliar. Selisihnya mencapai Rp 218 miliar.
Untuk diketahui, sedari awal tahun Pos Indonesia sudah mulai melakukan pengurangan jumlah karyawan.
Untuk BUMN sektor jasa keuangan, ada kasus yang menimpa Asuransi Jiwasraya. Asuransi jiwa pelat merah ini terpaksa menunda pembayaran kewajiban polis jatuh tempo. Kesulitan likuiditas menjadi alasan keterlambatan pembayaran yang disampaikan oleh perusahaan. Keterlambatan pembayaran polis jatuh tempo terdapat di produk bancassurance, di mana nilainya mencapai Rp 802 miliar.
HALAMAN SELANJUTNYA >>>> NEXT : Dari Rugi Jadi Untung
Pages
Most Popular