Andai RI Seperti AS, Mustahil Tim Prabowo Masuk Pemerintahan
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
31 July 2019 13:30
Meski terkesan serakah, sistem seperti di AS membuat presiden punya pilihan yang fokus untuk mengisi pos-pos di pemerintahan. Orang-orang pilihan presiden dari lingkup yang sempit siap menjadi pembantu.
Presiden pun lebih leluasa dalam menentukan orang-orang di sekitarnya, tanpa cawe-cawe dari koalisi atau apalah namanya. Bahkan presiden bisa lebih leluasa memilih para profesional dari luar partai. Potensi membentuk zaken kabinet semakin besar.
Misalnya, Presiden Donald Trump memilih Steven Mnuchin sebagai Menteri Keuangan. Mnuchin adalah 'alumnus' Wall Street, pendiri Dune Capital Management.
Jadi soal keuangan, lulusan Yale University ini memang ahli. Bukan sekadar teori, tetapi juga pemahaman praktis mengenai perilaku pasar.
Kemudian Wilbur Ross, sang Menteri Perdagangan. Seperti halnya Mnuchin, Ross juga seorang profesional di bidang keuangan. Ross adalah pendiri perusahaan private equity WL Ross & Co.
Tidak hanya para profesional di luar birokrasi, para pejabat karir di pemerintahan pun mendapat tempat yang layak. Misalnya Robert 'Bobby' Lighthizer, Kepala Perwakilan Dagang AS. Figur kunci di perundingan dagang AS-China ini sudah berada di Kantor Perwakilan Dagang AS sejak 1983.
Trump bisa menaruh orang-orang yang menurutnya layak untuk menempati posisi kunci di kabinet. Soal ada kepentingan terselubung (vested interest) atau tidak itu nanti, harus ada pembuktian secara legal-formal. Namun yang jelas Trump bisa lebih leluasa memilih pembantunya tanpa intervensi partai.
Zaken kabinet. Istilah tersebut sering dipakai untuk menggambarkan kabinet impian, yang diisi oleh para profesional, bukan 'titipan' partai.
Namun dengan 'demokrasi kekeluargaan' yang dianut oleh Indonesia, sepertinya zaken kabinet hanya sebuah utopia. Kabinet warna-warni dan yang sebisa mungkin menyenangkan semua pihak adalah kenyataan yang harus kita hadapi sekarang.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/dru)
Presiden pun lebih leluasa dalam menentukan orang-orang di sekitarnya, tanpa cawe-cawe dari koalisi atau apalah namanya. Bahkan presiden bisa lebih leluasa memilih para profesional dari luar partai. Potensi membentuk zaken kabinet semakin besar.
Misalnya, Presiden Donald Trump memilih Steven Mnuchin sebagai Menteri Keuangan. Mnuchin adalah 'alumnus' Wall Street, pendiri Dune Capital Management.
Kemudian Wilbur Ross, sang Menteri Perdagangan. Seperti halnya Mnuchin, Ross juga seorang profesional di bidang keuangan. Ross adalah pendiri perusahaan private equity WL Ross & Co.
Tidak hanya para profesional di luar birokrasi, para pejabat karir di pemerintahan pun mendapat tempat yang layak. Misalnya Robert 'Bobby' Lighthizer, Kepala Perwakilan Dagang AS. Figur kunci di perundingan dagang AS-China ini sudah berada di Kantor Perwakilan Dagang AS sejak 1983.
Trump bisa menaruh orang-orang yang menurutnya layak untuk menempati posisi kunci di kabinet. Soal ada kepentingan terselubung (vested interest) atau tidak itu nanti, harus ada pembuktian secara legal-formal. Namun yang jelas Trump bisa lebih leluasa memilih pembantunya tanpa intervensi partai.
Zaken kabinet. Istilah tersebut sering dipakai untuk menggambarkan kabinet impian, yang diisi oleh para profesional, bukan 'titipan' partai.
Namun dengan 'demokrasi kekeluargaan' yang dianut oleh Indonesia, sepertinya zaken kabinet hanya sebuah utopia. Kabinet warna-warni dan yang sebisa mungkin menyenangkan semua pihak adalah kenyataan yang harus kita hadapi sekarang.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/dru)
Pages
Most Popular