Ini Dia 'The Real Ghostbuster' Buat Mengusir Hantu Shortfall
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
23 July 2019 12:44
Bagaimana caranya meningkatkan kepatuhan pajak? Dalam laporan Oktober 2018, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyarankan beberapa cara.
Pertama adalah meningkatkan administrasi perpajakan. Perlu ada modernisasi di bidang teknologi informasi (IT) agar bisa mengidentifikasi potensi pajak yang belum tersentuh.
"Modernisasi sistem IT dapat meningkatkan kepatuhan dan penegakan. Namun hal ini juga membutuhkan sumber daya manusia dengan keahlian tinggi, yang saat ini masih kurang. Padahal penggunaan sistem data baru sangat krusial untuk mencegah penghindaran pajak," sebut kajian OECD.
Cara kedua adalah perbaikan lapisan (layer) tarif PPh. Berikut lapisan tarif PPh berdasarkan penghasilan yang berlaku saat ini:
"Jumlah pembayar pajak di entry level begitu banyak sementara kelas menengah-tinggi lebih sedikit dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Oleh karena itu, menurunkan lapisan batas penghasilan akan membuat sistem pajak lebih progresif dan meningkatkan penerimaan," sebut OECD.
Ketiga, OECD memandang basis pajak di Indonesia tergerus karena banyaknya unit usaha informal. Mereka harus dirangkul masuk ke sistem perpajakan, menjadi WP yang patuh.
Keempat, OECD berpandangan potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang optimal karena banyaknya pengecualian (exemption). Oleh karena itu, ada baiknya pemerintah mempertimbangkan untuk menghapus beberapa pengecualian, mengubah pajak daerah menjadi PPN, memberi kompensasi kepada daerah dari potential loss pajak daerah, dapat meningkatkan kepatuhan.
Masukan-masukan OECD ini bisa digunakan untuk mengusir 'hantu' shortfall. Memang butuh waktu, tenaga, dan dana. Namun kalau tidak dimulai, tidak akan pernah bisa selesai.
Jika kepatuhan pajak berhasil dibangun dan dimaksimalkan, maka pemerintah tidak perlu lagi khawatir soal shortfall. Pemerintah pun bisa mengurangi penarikan utang untuk menambal kekurangan anggaran.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/dru)
Pertama adalah meningkatkan administrasi perpajakan. Perlu ada modernisasi di bidang teknologi informasi (IT) agar bisa mengidentifikasi potensi pajak yang belum tersentuh.
"Modernisasi sistem IT dapat meningkatkan kepatuhan dan penegakan. Namun hal ini juga membutuhkan sumber daya manusia dengan keahlian tinggi, yang saat ini masih kurang. Padahal penggunaan sistem data baru sangat krusial untuk mencegah penghindaran pajak," sebut kajian OECD.
"Jumlah pembayar pajak di entry level begitu banyak sementara kelas menengah-tinggi lebih sedikit dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Oleh karena itu, menurunkan lapisan batas penghasilan akan membuat sistem pajak lebih progresif dan meningkatkan penerimaan," sebut OECD.
Ketiga, OECD memandang basis pajak di Indonesia tergerus karena banyaknya unit usaha informal. Mereka harus dirangkul masuk ke sistem perpajakan, menjadi WP yang patuh.
Keempat, OECD berpandangan potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang optimal karena banyaknya pengecualian (exemption). Oleh karena itu, ada baiknya pemerintah mempertimbangkan untuk menghapus beberapa pengecualian, mengubah pajak daerah menjadi PPN, memberi kompensasi kepada daerah dari potential loss pajak daerah, dapat meningkatkan kepatuhan.
Masukan-masukan OECD ini bisa digunakan untuk mengusir 'hantu' shortfall. Memang butuh waktu, tenaga, dan dana. Namun kalau tidak dimulai, tidak akan pernah bisa selesai.
Jika kepatuhan pajak berhasil dibangun dan dimaksimalkan, maka pemerintah tidak perlu lagi khawatir soal shortfall. Pemerintah pun bisa mengurangi penarikan utang untuk menambal kekurangan anggaran.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/dru)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular