Proyek Pipa Gas Trans Kalimantan 2.200 KM Tak Pakai APBN
Yuni Astutik, CNBC Indonesia
18 July 2019 09:19
Mahakam Ulu, CNBC Indonesia- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berharap jika proyek pipa gas trans Kalimantan menjadi salah satu bentuk dukungan atas kebijakan yang terus digaungkan oleh presiden terpilih, Joko Widodo.
"Pertama dari sisi investasi, di mana polanya nanti kan bukan menggunakan APBN," kata Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa kepada CNBC Indonesia, di Mahakam Ulu, Kamis (18/7/2019).
Kedua bentuk dukungan tersebut bisa dilihat melalui Sumber Daya Manusia (SDM) yang nantinya turut andil dalam proyek tersebut. Dia menghitung, akan ada banyak orang-orang yang bekerja dalam menyelesaikan proyek pipa sepanjang 2.200 km ini.
"Dan kita berharap, orang-orang berkualitas yang akan di sana. Engineering, misalnya," katanya lagi.
Terakhir adalah keadilan wilayah, yang nantinya wilayah-wilayah ini berkontribusi untuk negara. Dia menuturkan, rencana proyek pipa gas trans Kalimantan ini jauh dicetuskan sebelum kabar pindahnya ibu kota. Dengan rencana ini, diharapkan kedua rencana ini bisa lebih mudah terealisasi.
Dalam pembangunan pipa trans Kalimantan, BPH Migas melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Nantinya tugas BPH Migas yang akan melelang pipa gas sepanjang Kalimantan. Sejauh ini pipa yang belum terlelang yaitu dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Tengah ke Kalimantan Barat.
Yang menarik adalah, proyek ini nantinya tidak menggunakan pola APBN, tetapi pola investasi. Sehingga BPH Migas sangat mendorong pemerintah untuk mewujudkan komitmen pembangunan infrastruktur ibu kota bukan lagi menggunakan uang negara melainkan swasta. Sebab total biaya pemindahan ibukota itu membutuhkan dana Rp 466 triliun.
(dob/dob) Next Article Rekind Mundur, BPH Migas Kaji Ulang Proyek Pipa Cisem
"Pertama dari sisi investasi, di mana polanya nanti kan bukan menggunakan APBN," kata Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa kepada CNBC Indonesia, di Mahakam Ulu, Kamis (18/7/2019).
Kedua bentuk dukungan tersebut bisa dilihat melalui Sumber Daya Manusia (SDM) yang nantinya turut andil dalam proyek tersebut. Dia menghitung, akan ada banyak orang-orang yang bekerja dalam menyelesaikan proyek pipa sepanjang 2.200 km ini.
"Dan kita berharap, orang-orang berkualitas yang akan di sana. Engineering, misalnya," katanya lagi.
Terakhir adalah keadilan wilayah, yang nantinya wilayah-wilayah ini berkontribusi untuk negara. Dia menuturkan, rencana proyek pipa gas trans Kalimantan ini jauh dicetuskan sebelum kabar pindahnya ibu kota. Dengan rencana ini, diharapkan kedua rencana ini bisa lebih mudah terealisasi.
 Foto: BPH Migas meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak 66.757007 di Desa Ujoh Bilang, Long Bagun, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. (Yuni Astutik) |
Dalam pembangunan pipa trans Kalimantan, BPH Migas melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Nantinya tugas BPH Migas yang akan melelang pipa gas sepanjang Kalimantan. Sejauh ini pipa yang belum terlelang yaitu dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Tengah ke Kalimantan Barat.
Yang menarik adalah, proyek ini nantinya tidak menggunakan pola APBN, tetapi pola investasi. Sehingga BPH Migas sangat mendorong pemerintah untuk mewujudkan komitmen pembangunan infrastruktur ibu kota bukan lagi menggunakan uang negara melainkan swasta. Sebab total biaya pemindahan ibukota itu membutuhkan dana Rp 466 triliun.
(dob/dob) Next Article Rekind Mundur, BPH Migas Kaji Ulang Proyek Pipa Cisem
Most Popular