Jangan Nyinyir Ya, Bisa Nggak Indonesia Hidup Tanpa Utang?

News - Taufan Adharsyah, CNBC Indonesia
17 July 2019 14:48
Jakarta, CNBC Indonesia - Posisi utang pemerintah pusat pada akhir semester I-2019 diumumkan sebesar Rp 4.570,17 triliun oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada hari Selasa (16/7/2019).

Itu artinya, net pertambahan utang pemerintah pusat sejak awal tahun hingga akhir Juni 2019 sebesar Rp 151,87 triliun.

Pada keberjalanannya, utang pemerintah pusat banyak datang melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Porsinya mencapai 82,81% dari total utang pemerintah pusat.


Instrumen uang memang seringkali digunakan oleh pemerintah untuk menambal kekurangan anggaran.

Disebutkan saat ini pendapatan negara masih belum mencukupi untuk menutup pengeluaran (belanja pemerintah), terlebih untuk kebutuhan mendesak.

Dengan mengambil utang baru, pemerintah dapat mendorong kinerja kementerian dan lembaga agar lebih efektif.

Isu besar yang disebutkan Kemenkeu terkait soal utang adalah kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur, diharapkan aktivitas ekonomi menjadi semakin lancar dan menaikkan taraf kesejahteraan rakyat.

Pembangunan infrastruktur juga merupakan salah satu fokus dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2019.

Salah satu instrumen utang yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Melalui SBSN, pemerintah dapat menjalankan 14 proyek pembangunan perkeretaapian yang telah dimulai sejak tahun 2018 dengan nilai mencapai Rp 7,1 triliun. SBSN sendiri menyumbang 14,78% dari total utang pemerintah pusat.



Satu dari 14 proyek yang mendapat pembiayaan dari SBSN adalah Jalur Kerta Api Layang rute Medan-Bandar Khalipah di Sumatera Utara. Rute sepanjang 10,8 kilometer tersebut rencananya akan mulai beroperasi pad April 2019.

Ada pula proyek yang lebih besar, yaitu Jalur Kereta Api rute Makassar-Parepare sepanjang 144 kilometer yang ditargetkan beroperasi pada 2020. Nantinya rute tersebut akan menghubungkan seluruh daratan Sulawesi dalam jaringan kereta api Trans Sulawesi.

Dengan adanya tambahan modal yang berasal dari utang, proyek-proyek tersebut diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tanpa hambatan arus kas.

Hal itu pula yang menyebabkan pemerintahan Jokowi dalam tiga tahun pertama mampu membangun infrastruktur senilai Rp 464,72 triliun menggunakan dana pemerintah pusat.

Jumlah yang sangat besar dibanding tiga tahun pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hanya Rp 67,49 triliun.

BERLANJUT KE HALAMAN 2 >>>



(taa/dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading